Pelemahan Rupiah Bakal Berlanjut

NERACA

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali tergerus. Pada Rabu (19/6) kemarin, rupiah melanjutkan pelemahan sebesar 15 poin menjadi Rp9.920 per US$. Bahkan, pagi harinya, rupiah sempat menyentuh level Rp10.045 per dolar AS sebelumnya kembali turun ke posisi Rp9.905 per dolar AS. Sisi lain, pemerintah sudah melakukan antisipasi agar rupiah tidak menembus level Rp10 ribu, diantaranya, menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6% serta menaikkan harga BBM premium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Namun, langkah tersebut tetap saja tidak membuat kurs rupiah menguat.

Tak pelak, hal ini membuat Dosen FE UGM Sri Adiningsih berprediksi bahwa pelemahan rupiah masih akan belanjut. Pemicunya, kata dia, sejumlah faktor negatif hingga kini masih menyelimuti Indonesia dan keterbatasan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi. “BI Rate yang dinaikkan sebesar 25 basis poin (bps) dan dengan menaikkan BBM tidak akan ada gunanya. Pelemahan rupiah masih akan terus berlanjut dalam waktu yang cukup panjang,” jelas Sri kepada Neraca, Rabu (19/6).

Menurut dia, saat ini cadangan devisa (cadev) Indonesia semakin berkurang, sedangkan utang swasta luar negeri yang jatuh tempo jumlah sangat besar. “Cadev yang ada sebesar Rp105 miliar, sedangkan utang swasta luar negeri yang jatuh tempo yang harus dibayarkan yaitu sebesar US$39 miliar untuk satu tahun ini,” ungkapnya. Selain itu, lanjut Sri, Indonesia juga mengalami defisit pada transaksi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ditambah investasi asing yang saat ini juga sudah mulai mengering sehingga hal ini sangat berbahaya bagi nilai rupiah. Pemerintah pun memangkas optimisme pertumbuhan investasi dari sebelumnya 11,9% menjadi 6,7%.

Menengarai hal tersebut, kata dia, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang confident dan kredibel sehingga asing tidak berbondong-bondong membawa dananya keluar dari Indonesia karena seperti diketahui volatilitas global dan regional saat ini sangat tinggi. Tidak terkecuali mengenai kepastian kenaikan BBM yang akan memicu inflasi. \"Yang dapat dilakukan BI, yaitu dengan menaikkan suku bunga, namun perlu dilihat lagi berapa besar inflasinya setelah BBM naik,\" terangnya.

Sementara dari sektor riil, dia menilai pemerintah perlu mengendalikan neraca perdagangan agar tidak terjadi defisit, bahkan harus ada upaya keras agar neraca perdagangan dapat kembali surplus. “Banyak berita-berita negatif yang muncul dari awal sehingga perlu ada kebijakan yang positif dan dapat meyakinkan kondisi makro ekonomi Indonesia. “ jelasnya.

Di tempat terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan pemerintah belum maksimal dalam menjaga nilai rupiah, sementara BI sudah melakukan operasi pasar dan meningkatkan BI Rate dari 5,75% menjadi 6%. “Pemerintah belum melakukan apa-apa. Dorongan dari impor masih kuat, terutama impor BBM. APBN-P memang sudah disahkan, tapi selama belum direalisasikan, maka impor masih akan deras dan terus menggerus nilai tukar rupiah,” kata Heri kepada Neraca.

Heri pun memprediksi, jika harga bensin dan solar bersubsidi sudah dinaikkan, maka tekanan impor akan menurun. Pengaruh impor BBM sangat besar terhadap neraca perdagangan Indonesia, yang ujung-ujungnya melemahkan nilai rupiah. “Dalam jangka panjang, pemerintah harus meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, yaitu dengan mendorong sektor riil,” kata Heri. Dorongan sektor riil bisa macam-macam, salah satunya adalah dengan memperbaiki infrastruktur sehingga biaya logistik murah.

“Bahaya kalau melemahnya nilai tukar rupiah ini dibiarkan terus. Sektor riil makin kerepotan karena banyak impor bahan baku untuk industri. Sektor riil harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya impor, karena nilai tukar rupiahnya rendah,” kata Heri. Industri-industri yang komponen penyusunnya banyak dari barang impor akan terpukul karena biaya produksinya akan meningkat. Parahnya, kata Heri, industri yang produknya diekspor belum bisa memaksimalkan keuntungan karena nilai jual produknya yang sebetulnya bisa bersaing akibat melemahnya rupiah.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Ahmad Ridwan, menambahkan dampak negatif depresiasi rupiah tidak hanya dialami oleh importir, tetapi juga oleh eksportir yang mengandalkan bahan baku impor dalam proses produksinya.

“Produk ekspor menjadi tidak berdaya saing karena eksportir membeli bahan baku impor dengan harga yang mahal,” kata dia. Beberapa bidang industri di dalam negeri selama ini bergantung pada bahan baku impor, seperti industri alas kaki yang membutuhkan karet setengah jadi impor, sekalipun sebagian produk jadinya diekspor kembali. Ridwan mengatakan sejauh ini dampak pelemahan rupiah memang belum terlihat pada aktivitas ekspor dan impor karena pelaku usaha masih merealisasikan kontrak pengiriman barang beberapa bulan lalu.“Melihat kepadatan barang yang diekspor dan diimpor di pelabuhan, tampaknya masih normal,” ujarnya. [iwan/iqbal/lia/ardi]

Related posts