NERACA

Jakarta - Gara-gara moratorium TKI ke Arab Saudi, ternyata bukan hanya Indonesia yang menderita kerugian akibat kehilangan potensi remitansi dan devisa sekitar  Rp12 triliun/tahun. Namun juga Arab Saudi, akan terjadi kekosongan tenaga kerja informal. Apalagi jumlah TKI di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang.

“Ya, sudah pasti dampaknya ke indonesia adalah penerimaan remitensi akan berkurang dan Arab Saudi akan kekurangan tenaga kerja di sana,” kata ekonom kepala LIPI Dr. Latif Adam kepada Neraca, Minggu (26/6).

Dia mengakui,  Indonesia dan Arab Saudi akan sama-sama menanggung kerugian akibat kebijakan moratorium ini. Karena kedua negara ini sama-sama membutuhkan. “Sebenarnya Indonesia dan Arab Saudi ini sama-sama membutuhkan seperti simbiosis mutualisme saja. Apalagi TKI kita sangat loyal terhadap pekerjaannya,” ujarnya.

Ditanya kemungkinan akan terjadi rebutan pembantu antarkeluarga di Arab Saudi, Latif tak membantahnya. Karena Arab Saudi juga akan kesulitan mengisi kekosongan TKI, alias tidak mudah. “Ya, mungkin sekali. Kalau moratorium ini dilaksanakan. Karena sebagian besar tenaga non-formal berasal dari Indonesia,” terangnya.

Tapi yang jelas, kata Latif, butuh proses lama untuk mengirimkan TKI  berkualitas seperti harus memiliki skill. “Saya rasa butuh proses lama untuk itu. Karena itu, lebih baik kita mengirimkan tenaga kerja yang berkualitas saja (formal)seperti Hongkong mengirimkan tenaga kerjanya ke AS, atau seperti India ke Indonesia,”jelasnya.

Menurut dia, saat ini Indonesia sudah melakukan moratorium TKI dengan 4 negara. Oleh karena itu pemerintah harus cepat mengambil kebijakan  tepat. Alasan dampaknya sangat besar. “Saran saya, pemerintah harus cepat menyikapi moratorium. Karena dampaknya akan sangat besar, termasuk pengangguran,”paparnya.

Latif juga tak membantah ada potensi pengangguran yang membengkak lantaran moratorium TKI ini. Apalagi diketahui ekspor TKI sekitar 12.000 orang/bulan. “Kalau moratorium ini terjadi,  yang pasti pengangguran makin membengkak dan angka kriminalitas pasti bertambah banyak,”ungkapnya.

Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan mengaku telah membuat program kebijakan penyerapan TKI terkait pengembangan UMKM. "Tentunya dengan ada moratorium, pemerintah sudah memikirkan bagaimana agar ada penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Sedang dibicarakan, sedang dibuat perencanaan supaya bisa dilakukan," jelasnya.

Syarif menegaskan pihaknya siap membantu penyerapan para TKI sehingga meskipun ada moratorium tidak menambah angka pengangguran. "Pada dasarnya UMKM adalah penyerapan tenaga kerja paling tinggi. Karena 97% dari potensi tenaga kerja diserap oleh UMKM. Kita siap sekali," tandasnya.

 Namun, yang bisa dia pastikan, meskipun ada rencana moratorium, anggaran untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI tidak akan dihapuskan. Karena masih ada TKI yang bisa menggunakan anggaran tersebut. "Sejauh ini ada beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kebanyakan dari Jawa. KUR TKI itu kan untuk kebutuhan biaya kesiapan berangkat itu dikasih pemerintah. Jadi gak ada penghapusan, karena yang di moratorium itu kan beberapa negara saja, jadi TKI yang lain masih butuh," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan pihaknya memperhitungkan potensi pengangguran dalam tiga bulan saja bisa mencapai sekitar 36 ribu orang. "Kalau tiap bulan kan ada 12.000 orang TKI, kemudian (jika moratorium diberlakukan selama 3 bulan) maka tinggal dikalikan potensi penganggurannya mencapai berapa. Sejak Januari kan kita melakukan soft moratorium," tuturnya.

Dengan demikian, Muhaimin menyatakan penerapan moratorium itu tidak bisa serta merta diberlakukan begitu saja. "Karena kita harus memberikan solusi, memberikan jalan untuk alih profesi. Yang dilarang kan TKI menjadi pembantu rumah tangga (PRT) saja, pekerjaan yang lain kan nggak," jelasnya.

Yang jelas, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bachtiar Arif menyebutkan, jumlah TKI yang telah ditempatkan di 46 negara tujuan dalam 5 tahun terakhir mencapai angka 3,01 juta yang berasal dari 19 provinsi dan 156 kota/kabupaten di Indonesia. "Kawasan penempatan yang terbesar adalah kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah," ujarnya.

Menurut dia, setidaknya terdapat 5 lembaga formal yang terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), BNP2TKI, Ditjen Imigrasi, Perwakilan RI di luar negeri, dan dinas tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota.  "Berbagai pihak terlibat baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam proses penempatan TKI sejak dari pra penempatan sampai dengan masa penempatan," cetusnya.

Penempatan TKI di luar negeri, lanjut Bachtiar, telah memberikan tambahan sumber devisa negara yang besar dengan rata-rata setiap tahunnya mencapai Rp 39,3 triliun. "TKI itu sumbangan tiap tahunnya rata-rata US$ 4,37 miliar atau Rp 39,3 triliun," tandasnya. iwan/vanya/cahyo