NERACA

Jakarta - Pekerjaan pembangunan Tol Depok - Antasari tersebut tidak mungkin diteruskan agar rampung sesuai target awal 2014 akibat melonjaknya harga tanah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan tol tersebut selesai pada 2015. \"Proyek ini baru mulai 2011 padahal sudah dijadwalkan sejak 2006. Sejak awal memang proyek ini sudah tersendat,\" kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Gazali, belum lama ini.

Keterlambatan pekerjaan tesebut menyebabkan harga tanah di jalan tol sepanjang 12 kilometer ini naik tajam saat proyek dilanjutkan.  Salah satu cara mengatasinya adalah pemberian suntikan bantuan land caping atau pembebasan lahan sebesar Rp2 triliun untuk dua seksi oleh Kementerian PU. Suntikan dana land caping tersebut akan diberikan setelah dana talangan pemerintah melalui badan layanan umum (BLU) Rp380 miliar yang turun pada 2011 lalu habis. Saat ini bantuan BLU yang tersisa tinggal Rp20 miliar.

Untuk memudahkan proses pembebasan lahan, undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum akan digunakan. Peraturan ini berlaku setelah tahun 2014 untuk proyek yang dicanangkan sebelum 2012. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa untuk pembebasan lahan akan menggunakan harga pasaran yang berlaku secara umum. Sedangkan proses akan lebih terbuka di pengadilan atau menggunakan skema konsinyasi.

Akibat keterlambatan proyek ini, nilai investasi tol Depok-Antasari mengalami lonjakan hingga dua kali lipat, yakni sebesar Rp4,767 triliun dari sebelumnya Rp2,515 triliun.  Dana tersebut diperuntukan bagi pembangunan seksi I dengan dana sebesar Rp3,073 triliun. Sementara untuk seksi II dari Sawangan-Bojonggede sepanjang 9,5 kilometer membutuhkan dana sekitar Rp1,694 triliun. Pembangunan seksi I seharusnya selesai pada 2009 lalu. Saat ini progres pembebasan lahan Seksi I dari total 12 kilometer baru dibebaskan sekitar 20-30%-nya.

Di wilayah Depok, tol ini akan membebaskan 3.213 bidang tanah di delapan kelurahan. Terdiri dari 436 bidang di Kelurahan Pangkalan Jati, 98 di Gandul, 720 di Krukut, 402 di Grogol, 327 di Rangkapan Lama, 572 di Rangkapan Jaya Baru, 375 di Cipayung, dan 278 di Cipayung Jaya. Sedangkan di wilayah Jakarta Selatan, pembebasan akan mencakup 690 bidang tanah di lima Kelurahan, yaitu 463 bidang tanah di Cilandak Barat, 38 di Cilandak Timur, 101 di Pondok Labu, 80 bidang tanah di Ciganjur, dan 8 di Cipedak. [iqbal]