Serapan Rendah Bakal Terus Berulang - Masalah Ada di Hulu

NERACA

Jakarta – Dalam catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah per 7 Juni 2013 baru sebesar 32,2% atau senilai Rp542 triliun. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika, serapan rendah tersebut adalah kebiasaan buruk pemerintah yang terus berulang. “Ini terus berulang. Intinya, problem penyerapan itu adalah di hulunya,yaitu di model penyusunan APBN kita yang memang bermasalah. Jadi tidak pernah ada pengecekan apakah program-program yang disusun itu sesuai kapasitas birokrasi. Belum lagi kaitannya dengan urgensi masing-masing program dan proyek. Kalau hanya perbaiki di sisi hilirnya dengan regulasi, penalti, atau cara-cara yang lain, misalnya dengan mengubah aturan yang menyulitkan pencairan anggaran, itu hanya separuh penyelesaian masalah. Separuhnya lagi ada di hulu. Jadi mereka harus lebih konservatif menyusun anggaran supaya bisa direalisasikan,” jelas Erani kepada Neraca, Rabu (19/6).

Seperti diketahui, sampai dengan 7 Juni 2013, realisasi belanja modal baru Rp26,6 triliun atau 14,4% dari yang dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Sementara belanja pegawai masih tetap terserap dengan baik, yaitu 40,2%. Belanja barang sudah terserap sebesar 17,71%, atau naik tipis dari tahun lalu sebesar 17,4%. Serapan yang rendah bukan hanya terjadi di APBN, tetapi juga di APBD. Misalnya Pemerintah DKI Jakarta. Serapan anggaran aparatur sudah terserap 28%, tetapi untuk pelaksanaan kegiatan hanya terserap 15%. Bahkan sampai 17 Juni 2013, Dinas Perumahan baru menyerap 2,18% dan Dinas Perhubungan baru 4,4%. Gubernur DKI jakarta Jokowi menilai serapan tersebut kecil sekali mengingat waktu yang sudah berjalan setengah tahun.

Pada 2012 lalu, serapan anggaran Pemerintah DKI Jakarta hanya 82,26%. Karenanya, Jokowi tidak ingin kejadian tersebut berulang. Menurutnya, serapan anggaran harus di atas 97%. Untuk itu, Jokowi menekan jajarannya untuk dapat menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tidak lebihd ari 3%. Dia mengancam akan memberhentikan jajarannya jika serapan anggaran sampai akhir tahun tidak mencapai 97%. Satu per satu kepala dinas ditanyai tentang kesanggupannya menyerap anggaran 97%. Jika tidak sanggup, maka anggaran lebihannya akan dipergunakan untuk kebutuhan yang lain. \"Silpa itu jangan sampai lebih dari 3%. Jangan sampai bulan November nanti kita loncat sana loncat sini. Saya minta SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) bilang mana kegiatan yang tidak bisa terealisasikan,\" kata Jokowi.

Menurut Erani, langkah Jokowi tersebut secara substansi bagus, yaitu ingin mendorong ada hukuman yang diberikan jika serapan anggaran rendah. “Tapi birokrasi itu harus dibuat sistem yang lebih mapan. Jangan pengambilan keputusan itu reaksi-reaksi spontan, tapi tersistem, supaya jangka panjang. Dalam APBN dan APBD ada bagian yang harus disetujui DPR atau DPRD. Menurut saya tidak mudah untuk manuver pemindahan program proyek kepada SKPD atau lembaga yang lain. Tidak bisa langsung begitu saja dipindahkan,” jelas Erani.

Semangat Jokowi itu juga perlu dipikirkan dengan lebih matang lagi agar tidak terjadi ketidakadilan, kata Erani. Perlu diperhatikan bahwa terdapat aspek lain yang tidak ada hubungannya dengan kementerian terkait. “Misalnya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berencana membangun jalan tol. Lalu karena bermasalah di proses pembebasan lahan, sehingga program pembangunan jalan tol itu tidak dapat dilanjutkan. Itu kan di luar kapasitas PU, ada kaitannya dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), atau dengan kementerian lain yang terkait, misalnya Kementerian Kehutanan atau ESDM. Hal-hal semacam itu yang harus agak detail dilakukan,” pungkas Erani. [iqbal]

Related posts