NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan dengan duta besar China. Pertemuan ini nantinya akan membahas pembangunan smelter atau instalasi pemurnian barang tambang di kawasan timur Indonesia.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan adanya penempatan pembangunan smelter ini rencananya berlokasi di Kalimantan dan Sulawesi. Format kerja sama nanti langsung mengikat antar pemerintah (government to government/ GtoG). \"Saya mau menuju ke kantor untuk menyiapkan Mou dengan China secara G to G,\" ujarnya di Jakarta, Rabu (19/6).

Namun, Hidayat belum dapat mengetaui besaran angka investasinya. \"Kan ini baru MoU jadi belum tau. Baru mau menentukan wilayah tapi Sulawesi dan Kalimantan sudah pasti. Saya mau ajak ke Papua, tapi kalau belum dapat jawaban,\" jelas dia.

Namun menyebutkan bahwa investasi pembangunan smelter memakan dana sekitar USD 1 miliar dan kawasan itu akan mendekati sumber-sumber mineral dan mengingat ini adalah kapital intensif.\"Saat ini sedang mengatur untuk mendapatkan tanahnya, luas per unit hampir 5.000 hektar. Jadi pemerintah China itu mau menyiapkan kawasannya nanti investornya baru diundang,\" ungkapnya.

Nantinya, Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu mengajak BUMN-BUMN besar di negara tersebut melakukan eksekusi. Jumlah perusahaan pelat merah China yang akan masuk menurut Hidayat ada lebih dari 20 perusahaan.

\"Mereka juga sudah lapor ke presiden dan semua harus support. Termasuk freeport, kalau dia tidak mau bangun, dia harus supply, tidak ada pengecualian. Dan ada kemungkinan bukan hanya smelter saja, tapi nanti lihat saja,\" tutupnya.

Pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi para calon investor pabrik pemurnian mineral (smelter) yang bersedia membangun fasilitas pembangkit listrik (power plant). Hal ini mengingat, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyatakan tidak menyanggupi pemenuhan kebutuhan listrik di seluruh titik lokasi pembangunan smelter di Indonesia.

\"Kalau PLN belum menyanggupi pemenuhan kebutuhan listrik, maka kami akan tawarkan kepada investor. Saat ini, kami sedang merumuskan bentuk insentif fiskalnya, tentu bagi investor yang bersedia menyuplai listrik, harus diberikan kompensasi yang masuk akal juga,\" kata Hidayat.

Dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian telah ditugaskan untuk membuat peta jalan (roadmap) dalam upaya mendorong industri hilir mineral dan pertambangan di dalam negeri.

Dia mengatakan diminta mempercepat penyusunan pemetaan mengenai industrialisasi di dalam negeri, sedangkan Kementerian ESDM diminta menyusun pemetaan tentang pasokan energi primer untuk kepentingan investasi.

\"Kami diminta membuat peta jalan selama dua minggu ini, sebelum nanti ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), masih ada kesempatan bagi tenianteman pelaku usaha untuk memberi masukan. Termasuk juga soal rencana MoU (Memorandum of Understanding) antara Kadin, PLN, dan Asosiasi Pemasok Listrik yang bersedia memasok listrik sebesar 1.500 megawatt untuk 30 smelter yang akan dimasukkan dalam lamplran,\" kata Hidayat.