Pemerintah Diminta Tidak Impor Pangan - Kendalikan Harga

NERACA

Jakarta - Menjadi hal yang biasa ketika terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menjelang puasa maka beberapa harga produk pangan pun akan mengalami kenaikan. Atas dasar itu, pemerintah diminta tidak melakukan impor dengan menggunakan dana penghematan subsidi untuk mengendalikan harga pangan yang bergerak liar tanpa ada kontrol.

Hal diatas seperti yang dikemukakan Ketua Pusat Penasehat Petani Indonesia Sutrisno Iwantono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/6). \"Penghematan subsidi BBM menjadi kurang bermakna dan sia-sia ketika hasil penghematan tersebut justru kita dihabiskan untuk impor bahan pangan,\" katanya.

Iwantiono mengatakan tabungan penghematan subsidi BBM selain untuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), yang terpenting justru harus digunakan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, dengan meningkatkan gairah petani dalam berproduksi.

Iwantono yang juga Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini meminta saving/tabungan yang dieproleh pemerintah dari kenaikan harga BBM ini yang diperkirakan mencapai diatas Rp80 triliun dalam satu tahun dapat gunakan dengan benar.

Ia mengatakan upaya untuk mencapai kemandirian pangan mutlak dipacu. Salah satunya adalah dengan perbaikan infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi. Dana penghematan subsidi BBM tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki jaringan irigasi.

Saat ini jaringan irigasi banyak yang rusak parah dan perlu diperbaiki. Selain itu juga sangat diperlukan pembangunan jaringan irigasi baru. Dari total areal irigasi sekitar 5,25 juta ha, lebih dari 1,3 juta Ha rusak. \"Kalau bisa memperbaiki sekitar 0,5 juta ha saja akan nyata meningkatkan produksi. Tanpa pembangunan irigasi baru akan susah kita mencapai kemandirian pangan,\" katanya.

Pembukaan areal baru tidak kalah penting. Saat ini masih tersedia potensi lahan sekitar 188 juta ha, dimana 94 juta cocok untuk usaha tani. Disamping itu, yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan dan kelancaran penyaluran sarana produksi seperti pupuk, benih, dan obat-obatan.

Sangat Berlebihan

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Dradjad Wibowo menilai saat ini impor pangan yang dilakukan oleh Indonesia sudah sangat berlebihan. Ini membuktikan adanya kegagalan produksi pangan dalam negeri yang harusnya dibina oleh pemerintah.

\"Impor pangan adalah salah satu ironi ekonomi negara ini. Bukan karena impor harus dilarang, tapi karena impor pangan kita sudah berlebihan. Faktor penyebab utamanya adalah kegagalan produksi pangan kita menyamai pertumbuhan permintaan pangan domestik, baik dari kuantitas maupun kualitas,\" ujarnya.

Menurut Dradjad, kebijakan produksi pangan sudah menjadi anak tiri negara sejak lengsernya Presiden Soeharto. Padahal di masa Soeharto, mulai dari pra produksi, produksi, distribusi, hingga stabilisasi harga dan teknologi pertanian dan pangan, diberi prioritas kebijakan dengan anggaran yang mencukupi kebutuhan.

\"Terlepas dari kesalahan-kesalahan beliau, Pak Harto menempatkan kebijakan pertanian dan pangan pada prioritas utama. Contohnya, dulu kita punya penyuluh pertanian yang andal, sekarang mereka seperti menjadi warga kelas dua. Dulu kita punya Bimas dan Inmas, sekarang hilang,\" jelasnya.

Untuk menekan impor pangan, Dradjad menyatakan, perlunya mengembalikan kebijakan pertanian dan pangan sebagai prioritas. Selain itu, pemerintah juga harus mencegah konversi lahan pertanian. \"Memang ada satu yang berbeda, yaitu konversi lahan subur ke non pertanian yang semakin cepat. Mau tidak mau hal ini harus dicegah dengan intervensi negara, baik melalui undang-undang maupun instrumen kelembagaan negara,\" paparnya.

Beberapa waktu lalu, pemerintah berada diposisi terdepan untuk melarang produk hortikultura masuk ke Indonesia. Komoditas tersebut terdiri dari 13 produk yaitu kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, melon, pisang, mangga, pepaya, durian, bunga krisan, bunga anggrek, bunga heliconia.

Namun, langkah pemerintah untuk melindungi petani dengan membatasi produk hortikultura impor mendapatkan hambatan yang cukup berarti. Pasalnya negara-negara importir merasa dihalangi dengan kebijakan tersebut, alhasil Indonesia dilapori ke World Trade Organization (WTO).

Dukungan juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Ia menyatakan dukungannya atas langkah yang dilakukan Menteri Pertanian Suswono dengan memberikan larangan impor terhadap 13 jenis holtikultura selama 6 bulan.

\"Kita harus memberikan perlindungan kepada produk-produk hortiluktura kita, karena menyangkut hajat hidup petani kita di masa mendatang,\" jelas Hatta.

Related posts