NERACA

Jakarta - Untuk mendorong industri komponen dalam negeri, pemerintah mewajibkan para Agen Pemegang Merek (APM) yang ikut dalam program mobil murah ramah lingkungan untuk menggunakan komponen lokal hingga mencapai 80% dari seluruh komponen yang tertanam di kendaraan tersebut.Untuk diketahui, dalam sebuah mobil setidaknya terdapat sekitar 10.000-15.000 komponen. Dengan ketentuan tersebut, produsen setidaknya harus menggunakan komponen made in Indonesia sebanyak 8.000 unit.

\"Nah 8.000 diantaranya akan memakai komponen lokal yang ditargetkan bisa terpenuhi dalam 5 tahun ini. Tetapi komponen utama seperti mesin menjadi target kemandirian yang paling penting,\" ujar Budi Darmadi, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin, di Jakarta , Rabu (19/6).

Dengan mengandalkan komponen lokal ini, pemerintah berharap akan hadir lebih dari 100 pabrik komponen yang berinvestasi di tanah air. Dari jumlah tersebut, Indonesia ditaksir bakal kebanjiran investasi sebesar US$ 3,5 miliar untuk komponen dan US$ 3 miliar untuk investasi pembuatan mobilnya. \"Sehingga ini akan menjadi misi investasi dan teknologi,\" katanya.

Lokasi Pabrik

Guna mendukung pasokan komponen lokal tersebut, Kemenperin bakal merancang lokasi pembangunan pabrik yang berdekatan dengan produsen mobil. Langkah itu diharapkan bisa membantu menekan biaya pembuatan.

Rencana investasi komponen ini melalui pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mendorong agar Indonesia mampu membuat segala komponen mobil yang dibutuhkan. \"Dengan banyaknya pembuat membuat infrastuktur menjadi lengkap, sehingga komponen apapun bisa diproduksi disini, baik itu lokal maupun asing,\" kata dia.

Budi juga menambahkan kalau mobil murah ramah lingkungan  tidak akan menambah beban konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penyebabnya, mobil murah tersebut dirancang mampu menghemat bahan bakar hingga 60% dari mobil non-LCGC.\"Kalau mobil biasa kan 1 liter bensin hanya untuk 10 km, sedangkan ini nantinya 1 liter bisa menempuh 20 km, jadi penghematannya bisa lebih dari 60%, ini malah lebih banyak hematnya,\" ujar Budi.

Budi juga mengklaim, program mobil murah yang tengah dirancang pemerintah dibuat dibuat untuk mengantisipasi impor mobil yang dikhawatirkan akan semakin bertambah seiring pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Lebih jauh, kebijakan ini juga diharapkan mendukung upaya memenuhi kebutuhan kendaraan roda empat yang semakin tinggi.

\"Kalau kita tidak memenuhi kebutuhan mobil itu dari dalam negeri maka nanti jatuhnya akan mengimpor dari negara tetangga, nah dari pada impor lebih baik diproduksi di dalam negeri. Toh Thailand juga sudah membuat mobil jenis ini,\" lanjutnya.

Selain menekan impor, regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah ini juga diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru dan membuka peluang investasi. Pada akhirnya, kebijakan ini bisa berdampak besar pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. \"Kalau tidak, akan banjir impor,\" katanya.

Dampak Kemacetan

Mengenai dampak kemacetan yang mungkin akan ditimbulkan dari program ini, Budi mengatakah bahwa dampak kemacetan ini hanya akan timbul di kota-kota besar yang memang sudah mengalami kemacetan. \"Indonesia kan ada lebih dari 500 kabupaten kota, mungkin yang macet hanya 50 kota seperti Jakarta, sedang sisanya kan tidak macet dan mereka yang ada didaerah lain juga kan butuh kendaraan,\" tandasnya.

Untuk harga, Budi menjelaskan, penentuan harga jual murah nantinya akan mengikuti fitur-fitur yang ditawarkan produsen otomotif dalam kendaraan yang diusungnya. Kemenperin mengungkapkan pengembang mobil murah ramah lingkungan (low cost gren car/LCGC) nantinya diwajibkan untuk menggunakan komponen lokal hingga mencapai 80% dari seluruh komponen yang tertanam di kendaraan tersebut. Namun regulasi mobil murah ini dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap tidak memihak pengembangan mobil bermerek nasional.

Pengamat otomotif Suhari Sargo mengatakan peraturan ini hanya menguntungkan agen tunggal pemegang merek saja, seperti Toyota atau Daihatsu di Indonesia. Sementara industri mobil dengan merek nasional seperti Esemka, Tawon, dan Kancil sampai sekarang masih dibina setengah hati.\"ATPM itu juga pemiliknya asing, sementara kita sendiri tidak pernah dengan serius membangun mobil merek nasional. Kalau pemerintah mau membuat mobil murah, harusnya perusahaan-perusahaan kecil itu yang dibina,\" katanya.

Senada dengan pendapat itu, Dewa Yuniardi, dari Asosiasi Industri Automotif Nusantara mengatakan mobil nasional seperti merek Tawon yang kini sudah diproduksi terbatas tidak akan mampu bersaing dengan mobil bermerek asing yang semakin murah.

\"Harga mereka turun, harga kita turun juga tapi tidak signifikan. Jadi, kalau cuma selisih Rp10 juta hingga Rp20 juta, konsumen pasti tidak akan pilih produk kami. Karena selain kami pemain baru, teknologi dan investasi kami juga masih kalah,” ujarnya.

Dewa mengatakan mobil Tawon saat ini berkisar Rp40 juta hingga Rp70 juta dengan kapasitas produksi 300-500 unit per bulan. tetapi produsen masih takut memasarkan secara massal. \"Kami belum berani pastikan produksi sebelum pelaksanaan peraturan ini jelas, karena kalau regulasi ini diterapkan, kita bakal mati. Kita harus lihat dulu bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap kita?\" sambungnya.

Dijual ke Daerah

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin, Budi Darmadi mengungkapkan kalau komposisi penjualan  di wilayah Jabodetabek hanya 20%, sisanya 80% akan di fokuskan ke daerah. Penjualan tersebut juga akan difokuskan pada wilayah yang tidak terkena macet.\"Sebagian besar penjualan mobil LCGC ini akan difokuskan di luara Jabodetabek dan wilayah yang tidak macet. Jadi tidak mungkin akan berakibat kemacetan yang penuh,\" terang Budi.

Lebih jauh lagi Budi menilai jika produksi LCGC dipasarkan secara nasional tidak akan memberi pengaruh besar bagi tingkat kemacetan di jalan. Berbeda jika kendaraan lebih banyak beredar di Jakarta. \"Kalau secara nasional tidak akan berpengaruh besar, kalau skala Jakarta pasti akan berpengaruh menambah kemacetan,\" kata Budi.

Budi juga menjelaskan, Indonesia memiliki hingga 560 Kabupaten. Penyebaran mobil murah dan ramah lingkungan ke kabupaten tersebut dinilai bisa memberi pengaruh besar.\"Di daerah yang lain juga butuh kesejahteraan, karena itu kita sebarkan ke daerah yang lain. Jangan difokuskan ke Jakarta saja,\" katanya.

Sebab rencananya penjualan mobil LCGC akan difokuskan di luar wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Budi mengakui adanya LCGC  dapat menambah kemacetan. “Mungkin hanya 50 kota atau kabupaten seperti Jakarta yang semakin macet, sedangkan jumlah kota dan kabupaten yang ada di Indonesia kan banyak yaitu lebih dari 500 kota atau kabupaten,” ujarnya.

Budi mencontohkan, ketika dirinya berada di Temanggung, Jawa Tengah, dan Jambi ternyata kondisinya lancar. Apalagi, dia melanjutkan, masyarakat yang nantinya membeli LCGC tidak hanya berasal dari Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek), melainkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dia mengungkap fakta bahwa ternyata 80 persen penjualan mobil berasal dari luar Jabodetabek.