Dari Sunda Kelapa hingga Jayakarta

Dari Sunda Kelapa hingga Jayakarta

Nama Jakarta berasal dari kata Jayakarta (Kota Kemenangan). Istilah itu diberikan oleh Fatahillah dari Cirebon yang berhasil menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa yang semula dikuasai kerajaan Sunda pada 22 Juni 1527. Sejarawan Portugis Joao de Barros menyebutnya Xacatara ahli epigrafi Van der Tuuk memberi nama wong Jaketra. Sultan di Banten juga menyebut Jaketra.

Nama Djakarta, dalam ejaan lama bahasa Indonesia, diterapkan sejak pendudukan Jepang pada 1942. Sedangkan orang Eropa yang datang pertama kali ke kawasan itu langsung memberi nama Batavia. Pertama kali wilayah itu diperintah oleh Pangeran Jayakarta pada abad 17. Jayakarta jatuh ke tangan VOC yang dipimpin Jan Pieterszoon Coen pada 1619. Dialah yang menamakan Batavia. Coen banyak mendatangkan budak pekerja dari daerah lain, Bali Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan India. Mereka berkumpul dalam komunitas Betawi.

Tiga kali kolonial Belanda mengganti nama Jakarta. Pada 4 Maret 1905 Jakarta bernama Stad Batavia, lalu berubah menjadi Gemeente Batvia pada 1 April 1905. Nama itu berubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia. Berubah lagi saat Jepang datang pada 1942. Jadilah Jakarta Toko Betsu Shi. Melalui UU Nomor 10/1964, Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Di masa kemerdekaan, kota Jakarta berstatus sebagai kota di bawah Provinsi Jawa Barat Sejak 1945 hingga 1960. Walikota pertama dijabat Soewirjo selama dua periode, tapi tidak berturut-turut, yaitu pada 1945-1947 dan 1950-1951. Berikutnya Jakarta dipimpin Daan Jahja yang berstatus sebagai gubernur militer selama dua tahun hingga 1950. Setelah itu kembali ke walikota berikutnya yaitu Sjamsuridjal (1951-1953), Sudiro (1953-1960).

Sejak 1961, Jakarta yang ditetapkan sebagai daerah Khusus Ibukota (DKI) dengan wilayah setingkat provinsi. Pertama kali Provinsi DKI Jakarta dipimpin Dr Soemarno Sosroatmodjo selama empat tahun hingga 1964. Dia juga menjabat kembali namun tidak berturut-turut setelah jabatan gubernur dipegang Henk Ngantung selama setahun (1964-1965). Periode kedua Soemarno hanya setahun, pada 1965-1966. Berikutnya, gubernur dipegang Mayjen TNI-KKO Ali Sadikin selama 11 tahun hingga 1977.

Sejak itu, hingga 2007, lima gubernur berasal dari militer, yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wijogo Atmodarminto (1987-1992), Soerjadi Soedirdjo (1992-1997), dan Sutiyoso (1997-2007). Dua gubernur terakhir dari sipil, yaitu Fauzi Bowo (2007-2012), dan kini Joko Widodo (2012-2017).

Secara ekonomi, perkembangan kota Jakarta tentu paling cepat. Sebab, 70% peredaran rupiah ada di sana. Bahkan, pada Mei 2013, Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta tercatat memberikan keuntungan terbesar di bawah Bursa Efek Tokyo. Kapitalisasi pasar BEI telah mencapai US$ 510,98 miliar atau nomor dua tertinggi di kawasan Asean. Tahun lalu, pendapatan per kapita penduduk Jakarta mencapai US$ 12.270 atau Rp 110,46 juta per tahun.

Pertumbuhan di sektor properti, bahkan Jakarta termasuk papan atas dunia. Pertumbuhan harga properti mencapai 38,1%. Khusus gedung pencakar langit, yaitu di atas ketinggian 150 meter, pada periode 2009-2012 pertumbuhannya di atas 87%.

Kota Jakarta juga tercatat sebagai miniatur Indonesia. Sebab, di kota yang luas daratannya mencapai 664 km2 sudah dihuni banyak suku bangsa di seluruh Indonesia. Bahkan, suku Betawi pun sudah tidak mayoritas lagi. Dari lebih 9,8 juta penduduknya, terbanyak justru dari suku Jawa sebanyak lebih dari 35%, disusul unsur Betawi 27,6%, Sunda 15,3%, Tionghoa 5,5%, dan Batak 3,6%. (saksono)

Related posts