free hit counter

Cermati Implementasi BLSM

Kamis, 20/06/2013

Kita menyayangkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini. Pasalnya, momen kenaikan harga itu berdampak ganda di tengah masyarakat menyambut tibanya Ramadan sehingga memicu kenaikan harga barang-barang secara kumulatif, belum lagi setelah pengumuman harga baru dalam waktu dekat ini.

Asumsi inflasi yang sampai 7,2% sesuai data APBN-P 2013, lebih tinggi dari perkiraan APBN 2013 yaitu 4,9%. Jelas, laju inflasi akan lebih besar lagi jika penyaluran kebutuhan pokok seperti beras, kedelai, gula, minyak, bawang, dan daging, tidak lancar. Pemerintah perlu dan harus mencermati pemenuhan kebutuhan pokok karena menjelang Pemilu 2014 biasanya diikuti intrik politik, yang tidak menutup kemungkinan adanya permainan pihak tertentu yang menghambat penyaluran kebutuhan pokok sampai ke rakyat kecil.

Adalah benar, menaikkan harga BBM akan meringankan beban subsidi, namun di sisi lain yang tetap memberatkan APBN adalah pembayaran bunga utang Rp 113,2 triliun dan pokok Rp 58,4 triliun, serta surat utang negara yang jatuh tempo Rp 71 triliun, sehingga total mencapai Rp 241 triliun.

Padahal kita berharap di masa mendatang tak ada lagi kebiasaan mengutang yang justru memberatkan APBN, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan subsidi, salah satunya subsidi bahan bakar. Padahal, subsidi yang dapat dihemat sekitar Rp 40 triliun atas kenaikan harga premiun dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 dan solar semula Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.

Sementara Wamenkeu Mahendra Siregar dalam keterangannya menyatakan, pengalokasian dana kompensasi Rp 29,12 triliun terinci atas bantuan sementara langsung masyarakat (BSLM) Rp 9,32 triliun, anggaran percepatan perlindungan sosial Rp 12,6 triliun, alokasi anggaran pengembangan infrastruktur pedesaan Rp 7,2 triliun. Pemerintah juga menyetujui alokasi bantuan siswa miskin (BSM) Rp 7,5 triliun dan anggaran raskin Rp 4,3 triliun untuk 15 bulan. Untuk BLSM diberikan Rp 150 ribu selama 4 bulan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).

Dana kompensasi kenaikan harga BBM, memang secara konsep baik tetapi implementasinya bisa terjadi penyimpangan. Hasil kajian penyaluran raskin kurang menggembirakan karena sering salah sasaran, dan penerima menjual kembali beras itu. Bahkan di berbagai daerah beras itu dibagikan merata karena pihak desa tak dapat meredam protes anggota masyarakat yang semestinya tidak menerima.

Penyebabnya, efektivitas program raskin tampaknya kurang dukungan sosialisasi dan azas transparansi, tidak tepatnya sasaran penerima, frekuensi penerimaan dan belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kurang berfungsinya mekanisme pengaduan masyrakat. Banyak kasus penyaluran raskin diterima oleh lingkungan yang dekat birokrasi kelurahan atau kecamatan sekitarnya.

Begitu juga program BSLM yang mirip bantuan langsung tunai (BLT) tampaknya kurang tepat sasaran. Karena program ini terkait semakin dekatnya dengan Pemilu 2014, yang diduga akan menguntungkan partai dan pihak tertentu. BLSM juga terasa kurang mendidik karena penerima merasa mendapat rezeki tiba-tiba sehingga pemakaiannya cenderung konsumtif.

Selain itu, pemerintahan di sejumlah negara maju umumnya membeli berbagai komoditas pokok dengan harga tinggi, lalu menjualnya ke masyarakat dengan harga murah. Ini jauh terasa manfaatnya subsidi untuk bahan pangan rakyat, ketimbang mengandalkan impor produk kebutuhan pokok yang sering jadi permainan mafia kartel belakangan ini.

Tentu semua pihak berharap dana BLSM itu bukan sebatas bagi-bagi kesenangan sesaat akibat kesedihan dalam jangka panjang. Dana itu hendaknya bisa mendidik masyarakat, yang selain mensyaratkan kejujuran, dan perlu kerja keras dari semua elemen masyarakat menuju kemakmuran rakyat yang dicita-citakan selama ini. Semoga!