Indef Sayangkan Tidak Adanya Tambahan Anggaran untuk Energi Alternatif

NERACA

Jakarta – Menteri Keuangan Chatib Basri dengan lugas menyatakan bahwa tidak ada penambahan anggaran untuk pengembangan energi alternatif. “Tidak ada tambahan anggaran,” kata Chatib di Jakarta, Selasa. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memiliki road map untuk pengembangan energi alternatif. “Ada road map. Termasuk penggunaan IT system dan pemantauan. Jadi bukan hanya supply side saja, tentang ketersediaan. Tetapi juga dari demand side, bagaimana mengelola permintaan,” kata Chatib.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyayangkan hal tersebut. “Pengembangan energi alternatif itu pekerjaan rumah yang terlupakan pemerintah. Padahal APBN kita tidak sehat karena belanja yang tersandera subsidi, khususnya subsidi BBM,” kata Heri kepada Neraca. Seharusnya, lanjut Heri, pemerintah melakukan tindakan yang konkret untuk membuat ketahanan energi nasional yang kuat dan berkesinambungan. Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan energi alternatif.

“Energi yang paling potensial misalnya panas bumi. Bio etanol juga kita punya potensi. Energi alternatif pengganti energi fosil sangat potensial di Indonesia,” kata Heri. Sebelumnya, peneliti Indef yang lain Fadhil Hasan mengatakan bahwa potensi pengembangan energi alternatif dari minyak sawit begitu besar. “Kapasitas terpasang untuk produksi biofuel dari CPO sebesar 4,5 juta kilo liter, tetapi yang diproduksi hanya 2,5 juta kilo liter. Dari hasil produksi itu, sebanyak 1,5 juta kilo liter diekspor. Jadi konsumsi dalam negeri hanya sekitar 1 juta kilo liter. Masih banyak ruang untuk dikembangkan,” kata Fadhil. Menurut dia, pemerintah belum mendorong dengan serius keberadaan biofuel dari sawit. “Seharusnya, kebijakan kenaikan harga BBM itu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana Indonesia menghilangkan ketergantungan energi dari minyak bumi dan mengalihkannya kepada energi-energi terbarukan,” paparnya. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik - KUA dan PPAS 2019 Kota Depok

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik KUA dan PPAS 2019 Kota Depok NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

KPK Diminta Hentikan Rotasi yang Tidak Transparan

KPK Diminta Hentikan Rotasi yang Tidak Transparan NERACA Jakarta - Wadah Pegawai (WP) KPK meminta pimpinan institusi hukum tersebut menghentikan…

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara NERACA Jakarta - Ahli hukum pidana Prof.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Korporasi Diharapkan Tak Borong Valas

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) meminta dunia usaha tidak memaksakan diri untuk "memborong" valuta asing…

Iklan Edisi Ramadhan Yang Paling Disukai - Hasil Studi Kantar Millward Brown

    NERACA   Jakarta – Hasil studi Kantar Millward Brown soal Iklan Ramadhan yang paling disukai di 2018 menyebutkan…

IIF Target Salurkan Pembiayaan Infrastruktur Rp10 Triliun

  NERACA   Jakarta – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menargetkan bisa menyalurkan pembiayaan untuk infrastruktur mencapai Rp10 triliun. Hal…