Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Dekan Fakultas Ekonomi UI

Setelah Amerika Serikat pada 2007-2008 terkena krisis subprime mortgage sekarang giliran kawasan zona Eropa mengalami krisis yang bersumber dari kegagalan pengelolaan keuangan negara. Berbeda dengan krisis yang terjadi di AS dimana sumber krisis adalah korporasi seperti yang dialami negara PIIGS (Portugal, Italia, Irlandia, Yunani dan Spanyol), yang bersumber pada defisit anggaran di atas zona aman sebesar 3%. Utang Yunani mencapai 330 miliar euro atau sekitar Rp. 2.800 triliun dimana defisit fiskal mencapai 12,2% dari produk domestik bruto (PDB). Total utang Yunani mencapai 124% dari total PDB negara tersebut.

Krisis yang terjadi di Yunani sekarang ini tidak hanya krisis keuangan. Gelombang demonstrasi menentang pemotongan belanja publik sebabagi prasyarat pengucuran dana talangan. Dimana untuk tahun 2010, Yunani telah menerima dana talangan dari IMF dan Uni Eropa sebesar 110 miliar euro. Kerasnya pertentangan masyarakat Yunani dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pengetatan dan penghematan belanja negara tersebut. Tekanan politik anti pengurangan belanja publik dikhawatirkan meningkatkan potensi gagal bayar (default) atas obligasi pemerintah.

Posisi default dikhawatirkan akan berdampak berantai mengingat kepemilikan bank-bank Eropa atas obligasi Yunani. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu pemulihan ekonomi setelah krisis ekonomi 2008 dan membuat sejumlah lembaga internasional mengoreksi pertumbuhan ekonomi Eropa.

Dari sektor riil, krisis di kawasan Yunani dan Eropa dikhawatirkan dapat mengurangi nilai ekspor Indonesia di kawasan tersebut. Sementara di tahun 2010 terdapat peningkatan sebesar 21% dan mencapai US$27 miliar dibandingkan tahun 2009. Ketika krisis Yunani berdampak pada kawasan Eropa sehingga penurunan daya beli masyarakat tidak terhindarkan. Ini tentu berpengaruh pada penurunan permintaan akan produk impor dari kawasan lain juga berpotensi meningkat.

Dari sektor keuangan, meski Indonesia telah membuktikan adanya fundamental ekonomi yang kuat, namun dampak dari krisis Yunani akan semakin meningkatkan aliran capital inflow dan hot money. Data Kementerian Keuangan menunjukkan per 13 Juni 2011 terdapat peningkatan sebesar Rp 1 triliun dari awal Juni 2011. Tingginya aliran dana asing tercermin juga dalam pergerakan kurs mata uang rupiah.

Data Bank Indonesia menunjukkan selama Mei 2011, nilai tukar rupiah menguat 0,33% di level Rp. 8.536 per US$. Kebijakan moneter untuk mengurangi volatilitas pergerakan keluar masuk dana asing (free flow of capital) perlu dilakukan. Tahun lalu BI telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur modal asing yang ada di SBI harus di tahan selama satu bulan sebelum diperdagangkan kembali.

Baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang, krisis yang terjadi di Yunani dan sejumlah negara Eropa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Pengelolaan keuangan negara dan menjaga defisit fiskal pada level yang aman perlu dilakukan. Kita perlu tetap menjaga bahwa defisit anggaran kita tetap terjaga di bawah zona aman. Terlebih lagi ketika pemerintah sedang menyusun APBN 2012, semangat kehati-hatian ditopang dengan efisiensi dan efektifitas program pemerintah perlu menjadi semangat merancang anggaran.

Tidak hanya pemerintah tetapi langkah ini juga perlu dilakukan oleh DPR sebagai lembaga yang menyutujui rancangan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Sehingga kita bersama-sama mampu belajar dan terhindar apa yang sedang terjadi di Yunani dan sejumlah negara Eropa lainnya.