DPR Tegaskan Calon Anggota BPK Jangan Manfaatkan Wewenang

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 22 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengganti Taufiqurrahman Ruki. Uji kelayakan dan kepatutan ini berlangsung pada tanggal 18-19 Juni 2013. Dalam uji kelayakan ini, Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasih meminta salah satu peserta uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK yaitu Parwito untuk tidak berpolitik apabila terpilih, terutama memanfaatkan kewenangan BPK untuk menekan daerah. \"Ada laporan yang masuk ke Komisi XI bahwa hasil audit BPK diperjualbelikan, meskipun tidak bisa kami buktikan, apakah anda bersedia tidak berpolitik apabila terpilih?\" tanya Achsanul Qosasih kepada Parwito dalam uji kepatutan dan kelayakan di Gedung DPR, Selasa (18/6).

Achsanul menjelaskan Komisi XI DPR RI memang mendapat laporan mengenai isu jual beli hasil audit BPK. Namun, karena bukan laporan resmi, maka tidak ditindaklanjuti. \"Anggota BPK itu harus profesional dan independen. Pena anggota BPK itu tajam dan bisa menyeret pejabat-pejabat daerah dan kementerian/ lembaga ke aparat hukum,\" tuturnya. Lebih lanjut, dia mengutarakan BPK adalah lembaga yang memiliki kewenangan sangat besar oleh negara. BPK diberikan kewenangan oleh konstitusi UUD 1945 sebagai pemeriksa jalannya pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Achsanul mengibaratkan pena dari anggota BPK bisa mengirimkan siapa pun yang dikehendaki ke dalam penjara. \"Makanya, saya mengingatkan agar Anggota BPK bekerja profesional sepenuhnya dan tidak berpolitik,\" tandas Achsanul. Menanggapi pertanyaan itu, Parwito menjawab tidak akan berpolitik apabila terpilih sebagai anggota BPK menggantikan Taufiqurahman Ruki dalam mekanisme pengganti antar waktu. Dirinya mengatakan anggota BPK memang harus bersikap profesional dan independen sehingga tidak mau berpolitik.

Kemudian tentang pernyataan Achsanul bahwa ada laporan jual beli hasil audit BPK, Parwito tidak mau berkomentar. \"Nanti saya akan pelajari terlebih dahulu,\" terangnya. Sementara itu, dalam paparannya, Parwito mengakui pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK hanya bisa menghasilkan sejumlah rekomendasi. Akibatnya, pemeriksaan keuangan BPK selama ini tidak bisa memberikan pembelajaran. Dirinya menilai selama ini tindak lanjut BPK atas kasus-kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi masih rendah.

“Untuk itu, saya menekankan pentingnya optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK untuk mempercepat sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Namun sayangnya, menurutnya, masih terdapat banyak kelemahan BPK yang mengakibatkan hasil pemeriksaannya lambat dalam tindak lanjut. Salah satunya, disebabkan masih lemahnya mekanisme kolektif kolegial. Hal itu berakibat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kebanyakan diselesaikan secara individual oleh masing-masing sembilan anggota BPK. Kondisi ini terjadi dikarenakan pembagian kerja di BPK berdasarkan pada wilayah, bukan fungsi dan tugas. \"Akibatnya, muncul sekat-sekat dalam pembagian kinerja di BPK,\" ungkapnya.

Mendengar paparan Parwito, Achsanul tidak ragu untuk memberikan dukungan kepadanya. \"Dia terlihat cerdas dan pantas duduk di BPK. Jadi saya dukung,\" tegasnya. Dia menilai, Parwito bukanlah wajah asing di kalangan Komisi XI DPR. Pada tahun 2012, Parwito nyaris terpilih menjadi anggota BPK. \"Pada saat itu, Pak Parwito kalah dua suara saja, wajar kalau banyak yang jatuh cinta. Cinta mati bahkan,\" tuturnya. Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih satu orang anggota BPK yang akan menggantikan Taufiqurahman Ruki yang memasuki masa pensiun. Uji kepatutan dan kelayakan diikuti 22 orang. Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK akan berlangsung selama dua hari. Komisi XI DPR akan memilih dan mengambil keputusan pada 25 Juni 2013 mendatang. [mohar]

Related posts