NERACA

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesah RAPBN 2013, di mana salah satunya, pemerintah menargetkan inflasi sebesar 7,2% sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diperkirakan diumumkan pekan depan. Dosen FE UGM Sri Adiningsih, mengatakan bahwa target inflasi ini dapat terlampaui pada bulan Juli atau bertepatan dengan bulan ramadan. “Kenaikan BBM yang mendekati puasa dengan kondisi rupiah yang saat ini melemah dikhawatirkan inflasi akan lebih tinggi lagi. Bahkan bisa mencapai 10%,” ungkapnya kepada Neraca, Senin. Proyeksi kenaikan inflasi tersebut, menurut dia, akan terjadi apabila pemerintah tidak dapat menjaga ketersediaan dan mobilitas barang dan jasa di pasar.

Hingga saat ini, pasokan barang yang diperoleh dari impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Kemampuan pemerintah pun hingga kini masih cukup terbatas karena banyak faktor yang belum dapat diatasi. “Komponen impor kita masih tinggi. Indonesia juga memiliki wilayah yang cukup luas sehingga mobilitas barang dan jasa secara lebih luas masih sulit, ditambah dengan infrastruktur yang masih sangat buruk sehingga logistik menjadi mahal.” jelasnya.

Secara umum, kata dia, kemampuan Indonesia untuk dapat menekan inflasi juga dapat dilihat dari sikap pemerintah terhadap produk holtikultura. “Kita bisa lihat pada saat produk holtikultura kita ditahan harga-harga langsung naik tajam 5,4%, kemudian kita impor lagi dan sampai saat ini, itu pun belum dapat teratasi,” ucap Sri. Oleh karena itu, lanjut dia, untuk dapat menahan inflasi pemerintah, khususnya kementerian perdagangan, pertanian, dan pemerintah daerah perlu bekerja kerasuntuk menjamin ketersediaan barang dan jasa selama bulan ramadan hingga lebaran.

Dia pun menilai, dengan lonjakan harga yang terjadi sekarang ini mencapai 20% maka BLSM yang diberikan pemerintah tidak dapat cukup membantu masyarakat. Terlebih jika kenaikan inflasi mencapai 10%. “Kalau inflasinya 10% tentu akan sia-sia, apalagi di kota besar dengan kenaikan transportasi yang akan mencapai 10%.” jelasnya.

Sementara itu, ekonom Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan inflasi akan naik sekitar 8% karena dampak kenaikan harga BBM 33% rata-rata akan memberikan dampak sekitar 2,5% inflasi tambahan. Kenaikan inflasi tersebut hanya dapat ditekan jika pemerintah dapat menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pasokan. “Pemerintah harus memastikan kelancaran distribusi barang juga suplai pangan di Ramadhan dan lebaran cukup,” terang dia.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, berkata lantang bila BLSM bukanlah jawaban atas kenaikan harga BBM bersubsidi. “Ini tidaklah berpengaruh kepada peningkatan daya beli masyarakat. Data yang kita punya masih semrawut,” tegas dia kepada Neraca. Lebih lanjut Enny menuturkan, penerima BLSM adalah sebanyak 15,5 juta rumah tangga. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2012, menyebutkan bahwa penduduk miskin Indonesia adalah sebanyak 28,6 juta jiwa dengan nilai garis kemiskinan sebesar Rp260 ribu per bulan. [lia]