Melalui perdebatan yang sengit dan alot, DPR-RI  akhirnya mengesahkan APBN-P 2013 pada 17 Juni 2013.  Asumsi ekonomi makro jelas berubah semua.  Pertumbuhan ekonomi  turun menjadi 6,2% dari semula  6,8% dalam APBN 2013. Laju inflasi meningkat dari 4,9% menjadi 7,2%. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik menjadi US$ 108 dari sebelumnya US$ 100 per barel.

 Kemudian lifting minyak dikurangi menjadi 840 ribu barel  dari semula  900 barel per hari. Lifting gas dari 1.360 menjadi 1.240 ribu barel setara minyak. Suku bunga  SPN ( surat perbendaharaan negara) 3 bulan ditetapkan sebesar 5%,  asumsi nilai tukar rupiah terhadap US$ direvisi dari Rp 9.300,- menjadi Rp 9.600 dan defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari 1,65% menjadi 2,48%.

Salah satu asumsi ekonomi makro yang menarik adalah, munculnya  dampak inflasi dari pengesahan APBN-P tersebut.  Inflasi  dipastikan naik tajam dari 4,9% menjadi 7,2%, bahkan realisasinya dapat melampaui target asumsi tersebut.  Karena kebijakan menaikkan harga BBM akan memicu terjadi kenaikan harga komoditas dan biaya transportasi umum secara menyeluruh.

Pola pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah dengan memantau pergerakan indeks harga konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari sekelompok  barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,  kemudian pemerintah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei biaya hidup  di 66 kota se-Indonesia yang dijadikan basis penghitungan inflasi secara nasional.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dalam sambutannya di acara Forum Pemred di Nusa Dua, Bali, pekan lalu, mengakui bahaya inflasi adalah jahat dan memiskinkan rakyat.  Ekonom FEUI  Faisal Basri dalam berbagai berkesempatan juga sering mengungkapkan “inflasi yang tinggi memukul rakyat miskin dua kali lebih keras”, ujarnya.

Dari pernyataan tersebut kita tentu memahami, bahwa  bahaya inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan guncangan politik yang hebat.  Pengalaman masa lalu di negeri ini pernah dua kali pergantian pemimpin negara gara-gara isu bertema “turunkan harga barang” atau “momok inflasi” yang turut mewarnai pergantian rezim.

Walau pemerintah bersama BI berupaya keras mengendalikan inflasi hingga ke tingkat daerah dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah  (TPID), tongkat kepemimpinan TPID seharusnya di pegang oleh Gubernur di level daerah, bukan Sekretaris Daerah (Sekda). Sehingga semua keputusan strategis soal inflasi menjadi kewenangan penuh gubernur provinsi.  

Untuk tingkat Pusat, penanggungjawab pengendalian inflasi juga seharusnya dipegang oleh Gubernur BI sebagai otoritas pengendalian moneter di negeri ini, bukan Menko Perekonomian. Memang benar, inflasi memerlukan koordinasi terpadu semua pihak, baik Satker pemerintah pusat yang ada di daerah maupun pemerintah pusat. Jika kenaikan harga barang dan jasa diakibatkan oleh faktor kurang lancarnya distribusi, adalah stakeholders yang terlibat dalam pengamanan jalur sebagai pihak penanggungjawab  distribusi.

Bagaimanapun, inflasi yang disebabkan oleh kebijakan di bidang moneter, pengendalian sepenuhnya berada pada Bank Indonesia, sedangkan inflasi yang disebabkan volatile foods dan administrated price memerlukan kordinasi dan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendaliannya. Sehingga jelas penanggungjawabnya jika terjadi inflasi yang melonjak drastis di kemudian hari.