Inflasi Jadi Ancaman Serius

Melalui perdebatan yang sengit dan alot, DPR-RI akhirnya mengesahkan APBN-P 2013 pada 17 Juni 2013. Asumsi ekonomi makro jelas berubahsemua. Pertumbuhan ekonomi turun menjadi 6,2% dari semula 6,8% dalam APBN 2013. Laju inflasi meningkat dari 4,9% menjadi 7,2%. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik menjadi US$ 108 dari sebelumnya US$ 100 per barel.

Kemudian lifting minyak dikurangi menjadi 840 ribu barel dari semula 900 barel per hari. Lifting gas dari 1.360 menjadi 1.240 ribu barel setara minyak. Suku bunga SPN ( surat perbendaharaan negara) 3 bulan ditetapkan sebesar 5%, asumsi nilai tukar rupiah terhadap US$ direvisi dari Rp 9.300,- menjadi Rp 9.600 dan defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari 1,65% menjadi 2,48%.

Salah satu asumsi ekonomi makro yang menarik adalah, munculnya dampak inflasi dari pengesahan APBN-P tersebut. Inflasi dipastikan naik tajam dari 4,9% menjadi 7,2%, bahkan realisasinya dapat melampaui target asumsi tersebut. Karena kebijakan menaikkan harga BBM akan memicu terjadi kenaikan harga komoditas dan biaya transportasi umum secara menyeluruh.

Pola pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah dengan memantau pergerakan indeks harga konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, kemudian pemerintah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei biaya hidup di 66 kota se-Indonesia yang dijadikan basis penghitungan inflasi secara nasional.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dalam sambutannya di acara Forum Pemred di Nusa Dua, Bali, pekan lalu, mengakui bahaya inflasi adalah jahat dan memiskinkan rakyat. Ekonom FEUI Faisal Basri dalam berbagai berkesempatan juga sering mengungkapkan “inflasi yang tinggi memukul rakyat miskin dua kali lebih keras”, ujarnya.

Dari pernyataan tersebut kita tentu memahami, bahwa bahaya inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan guncangan politik yang hebat. Pengalaman masa lalu di negeri ini pernah dua kali pergantian pemimpin negara gara-gara isu bertema “turunkan harga barang” atau “momok inflasi” yang turut mewarnai pergantian rezim.

Walau pemerintah bersama BI berupaya keras mengendalikan inflasi hingga ke tingkat daerah dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), tongkat kepemimpinan TPID seharusnya di pegang oleh Gubernur di level daerah, bukan Sekretaris Daerah (Sekda). Sehingga semua keputusan strategis soal inflasi menjadi kewenangan penuh gubernur provinsi.

Untuk tingkat Pusat, penanggungjawab pengendalian inflasi juga seharusnya dipegang oleh Gubernur BI sebagai otoritas pengendalian moneter di negeri ini, bukan Menko Perekonomian. Memang benar, inflasi memerlukan koordinasi terpadu semua pihak, baik Satker pemerintah pusat yang ada di daerah maupun pemerintah pusat. Jika kenaikan harga barang dan jasa diakibatkan oleh faktor kurang lancarnya distribusi, adalah stakeholders yang terlibat dalam pengamanan jalur sebagai pihak penanggungjawab distribusi.

Bagaimanapun, inflasi yang disebabkan oleh kebijakan di bidang moneter, pengendalian sepenuhnya berada pada Bank Indonesia, sedangkan inflasi yang disebabkan volatile foods dan administrated price memerlukan kordinasi dan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendaliannya. Sehingga jelas penanggungjawabnya jika terjadi inflasi yang melonjak drastis di kemudian hari.

BERITA TERKAIT

Ancaman Pekerjaan Konvensional

Maraknya perkembangan teknologi berbasis digital diprediksi mampu menghasilkan robot-robot pekerja diperkirakan akan menghilangkan 50 juta jenis pekerjaan di Indonesia. Artinya,…

Banten April Alami Inflasi 0,31 Persen

Banten April Alami Inflasi 0,31 Persen NERACA Serang - Provinsi Banten pada April 2018 mengalami inflasi 0,31 persen dibandingkan bulan…

Pemkot Sukabumi Sosialisasikan Kelurahan Peduli Inflasi - Untuk Menekan Inflasi

Pemkot Sukabumi Sosialisasikan Kelurahan Peduli Inflasi Untuk Menekan Inflasi NERACA Sukabumi - Antisipasi terjadinya nilai inflasi tinggi menjelang puasa dan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Infrastruktur Melesat vs Beban Utang

Upaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang berkeadilan, pemerintahan Jokowi menempatkan infrastruktur sebagai agenda utama dan mengalokasikan anggaran…

Problem Ketimpangan Ekonomi

Dua lembaga internasional, Bank Dunia dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), menyoroti tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia kini semakin…

Bank Berdampak Sistemik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah mengumumkan ada 15 bank berpotensi berdampak sistemik pada tahun ini, jumlah itu bertambah dibandingkan periode…