Harga Kebutuhan Pokok Melambung, BLSM Tidak Tepat

NERACA

Jakarta - Harga-harga kebutuhan pokok kini semakin membubung tinggi. Sementara harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan baru akan naik pekan depan. Berdasarkan data Sekretaris Jenderal Pedagang Pasar Indonesia, menyebutkan beberapa jenis makanan pokok sudah lebih dahulu naik.

Seperti harga telur, dari sebelumnya Rp13.500 menjadi Rp19.000-Rp20.000/kg. Daging menjadi Rp90.000-Rp95.000 per kg, dari perkiraan harga normal sekitar Rp65.000-Rp70.000 per kg. Kemudian harga cabai, dari Rp17.000-Rp22.000 menjadi Rp25.000-Rp26.000/kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng naik menjadi Rp11.000 per kg dari Rp10.000 serta mie instan turut naik sekitar Rp3.000-Rp 4.000 per kardus. Ditengarai inflasi pun ikut terkerek, bahkan melebihi target pemerintah sebesar 7,2% dalam APBN-P 2013. Tak pelak, rakyat pun menjadi korban.

Terlebih, embel-embel bantuan pemerintah melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), tidak akan membantu lantaran tak mencukupi untuk hidup sehari-hari. Menanggapi hal ini, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, berkata lantang bila BLSM bukanlah jawaban atas kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

“Ini tidaklah berpengaruh kepada peningkatan daya beli masyarakat. Data yang kita punya masih semrawut,” tegas dia kepada Neraca, Senin (17/6). Lebih lanjut dia menuturkan, penerima BLSM adalah sebanyak 15,5 juta rumah tangga. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2012, menyebutkan bahwa penduduk miskin Indonesia adalah sebanyak 28,6 juta jiwa dengan nilai garis kemiskinan sebesar Rp260 ribu per bulan.

Jumlah tersebut kira-kira setara dengan 7 juta rumah tangga. “Yang 6,5 juta rumah tangga bisa jadi tidak tepat sasaran. Jangan-jangan yang dapat malah konstituen partai,” ungkap Enny. Dengan data masyarakat miskin by name by address yang tidak pasti, lanjut Enny, maka ketepatan terhadap sasaran BLSM sangat sulit dicapai.

Akibat ketidakjelasan inilah penyaluran real-nya sangat berpotensi tidak tepat sasaran. Jangankan inflasi sebesar 7,2% yang diprediksi pemerintah, bahkan inflasi 5% pun tidak akan berpengaruh menjaga daya beli masyarakat. Beberapa badan survei telah mengeluarkan hasil studinya, bahwa dana BLSM yang tepat sasaran hanya 60%.

“Kalau pun tepat sasaran, BLSM tidak tepat karena ketidaksesuaian dengan budaya Indonesia yang belum bisa mengatur keuangannya dengan baik. Dana bantuan langsung semacam itu tidak digunakan masyarakat untuk menopang kebutuhan biaya hidup. Kalau sudah terima uang, tidak di-manage untuk satu bulan, padahal harus survive satu bulan,” kata Enny, seraya menyindir pemerintah.

Justru sebaliknya, imbuh Enny, setelah masyarakat menerima uang BLSM malah dibelikan pulsa atau hal-hal yang kurang penting. Hal inilah yang menyebabkan dana BLSM sebesar Rp150 ribu per kepala keluarga tidak akan efektif sebagai kompensasi.

Pemerintah “Bersembunyi”

Di tempat terpisah, Dosen FEUI Aris Yunanto menambahkan, untuk mencapai angka kenaikan inflasi yang diperkirakan mencapai 7,2%, pemerintah harus bekerja keras. Hal ini disebabkan akan munculnya masalah tata niaga yang jika tidak bisa ditangani akan muncul inflasi melebihi 8%.

“Perkiraan saya akan ada inflasi lebih dari 8% jika pemerintah tidak menangani permasalahan ini dengan baik. Karena mobilitas kebutuhan barang pokok bisa saja dicurangi seperti penimbunan yang akan menyebabkan inflasi lebih besar terjadi”, ujarnya. Dia juga mempertanyakan kenaikan BBM yang mendekati bulan puasa, lebaran, natal dan tahun baru, yang menurut dia, empat agenda besar ini adalah siklus konsumsi terbesar yang memang menimbulkan inflasi.

“Biasanya bulan puasa memang terjadi inflasi, kenaikan BBM juga sebabkan inflasi. Jadi ada 2 inflasi yang akan terjadi dan tidak dapat dibaca inflasi milik kenaikan BBM atau bulan puasa. Hal ini menjadi pertanyaan bagi saya, apa pemerintah memang berniat bersembunyi dibalik inflasi bulan puasa?,” terangnya.

Namun demikian, Aris mengatakan hal ini menjadi tantangan bagi pemerinta untuk menghadapi dua inflasi yang kemungkinan besar akan terjadi secara bersamaan. “BLSM bukan obat untuk inflasi jadi menurut saya tidak efektif keberadaan BLSM tersebut. BLSM bukan menahan laju inflasi, namun hanya berfungsi menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin yang memang rentan terhadap dampak inflasi. Jika untuk menjaga tingkat konsumsi BLSM memang efektif”, jelas dia.

Secara pribadi, dirinya mengakui kurang setuju terhdap program BLSM yang menyebabkan ketergantungan terhadap kompensasi. Menurut Aris, lebih baik dana tersebut dialihkan ke sektor usaha yang menghasilkan seperti energi. Inflasi, sambung Aris, sedikit atau banyak pasti terjadi namun yang harus dijaga adalah agar lajunya tidak terkendali. Dalam jangka pendek memang akan sangat terlihat dampak kenaikannnya, akan tetapi dalam jangka panjang, akan stabil kembali dan tidak terlalu mengkhawatirkan. lia/nurul/iqbal/ardi

Related posts