NERACA

Jakarta - Kendati pemerintah belum menentukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengklaim telah menambah pasokan BBM diseluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk tiga hari ke depan. Hal itu seperti dikatakan Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi di Jakarta, Senin (17/6).

Eri mengatakan menjelang kenaikan harga, akan ada indikasi melonjaknya permintaan BBM bersubsidi seiring efektifnya upaya penyesuaian harga dalam waktu dekat. \"Kita sudah bayar untuk dua tiga hari ke depan. Karena itu dalam jangka waktu empat hari ini kita pastikan stok aman,\" ujarnya.

Hingga kini dia mengklaim belum ada lonjakan permintaan BBM subsidi yang cukup berarti pada seluruh SPBU. Namun, dia juga tidak menepis permintaan konsumsi BBM subsidi meningkat tipis belakangan ini. \"Permintaan yang cukup besar karena ada liburan siswa baru-baru ini. Ada yang mudik dan ziarah sehingga ada lonjakan permintaan sebesar 4% dari biasanya,\" tutur dia.

Lebih lanjut Edi memaparkan, potensi lonjakan permintaan BBM subsidi akan sulit dikendalikan jika sudah mencapai peningkatan 10%. Ditambah, efek antrian pembelian BBM subsidi menjadi hal yang sulit dikendalikan jika lonjakan permintaan terjadi. \"Kalau sudah sampai antri di SPBU itu lonjakan sudah memang besar sekali. Kira-kira 10% jika sampai ada antrian panjang. Namun kami sendiri menjamin empat hari ke depan pasokan aman,\" kata Eri.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku telah menyiapkan Surat Keputusan (SK) kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tak hanya SK, BPH juga telah melakukan sosialisasi kenaikan harga BBM serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan PT Pertamina (Persero) selaku penyalur BBM subsidi demi mengantisipasi antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi di masyarakat. \"Planing kami sudah lama, kami siapkan semua seperti SK kenaikan, sosialisasi sudah kemarin,\" ungkap Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto.

Namun harga BBM dipastikan bakal dinaikkan pekan ini, Djoko mengaku belum mendapat undangan Sidang Kabinet yang membahas keputusan waktu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. \"Jadi Paripurna dulu, kalau disetujui APBN-P, lalu pemerintah melakukan sidang kabinet untuk menentukan waktu pengumuman, habis itu, baru Menteri ESDM mengumumkan. Tapi sampai sekarang belum ada undangan ke saya,\" papar dia.

BPH Migas turut menjamin ketersediaan pasokan BBM bersubsidi untuk mencegah antrea panjang menjelang kenaikan harga dengan menambah pasokan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). \"Hari ini kami suplai lebih, misalnya satu hari satu truk, pada saat itu (menjelang kenaikan harga) kami tambah jadi dua truk itu dari hari besoknya. Pengalihan volume aja, antisipasi antrean itu,\" jelasnya.

Djoko mengungkapkan, antrean panjang tersebut akan berlangsung sementara. Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan konsumsi BBM akan mengalami penurunan karena kendaraan sudah mengisi BBM sebelumnya dan konsumsi BBM bersubsidi akan kembali normal \"Nanti stabil lagi, karena kendaraan sudah mengisi sebelumnya,\" tutur Djoko

Sekadar informasi, pemerintah memastikan akan menaikkan harga BBM subsidi jenis premium dan solar pada pekan ini. Rencananya harga premium akan naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Saat ini kedua jenis BBM tersebut dijual dengan harga Rp 4.500 per liter.

Tunggu DIPA

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hanya menunggu turunnya Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA). Sedangkan untuk menunggu DIPA, dibutuhkan sekitar dua hari dari keputusan rapat paripurna. \"Kan tunggu DIPA-nya selesai, lalu penyalurannya untuk yang kompensasi jalan. Itu yang kita harapkan dalam beberapa hari,\" katanya.

Mahendra mengatakan, untuk DIPA nya sendiri diharapkan selesai dalam dua hari. Hal tersebut diharapkan menjadi langkah yang bisa langsung dikaitkan dengan kenaikan BBM bersubsidi. Sedangkan untuk kenaikan BBM, masih akan menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). \"Kami harapkan cepat karena kita harapkan juga penyaluran anggarannya juga cepat, (maksudnya) hitungan hari lah (dari disetujui),\" ujar Mahendra.

Adapun asumsi makro yang disetujui oleh pemerintah dan DPR, antara lain inflasi 7,2%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.600 per USD. Sedangkan Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan yaitu lima persen.

Harga Minyak Indonesia (ICP) USD108 per barrel, lifting minyak 840 ribu barrel per hari, dan Lifting Gas 1,240 juta barrel per hari. Sementara itu, belanja Pemerintah disepakati di Badan anggaran dengan penerimaan Rp1.502 triliun di APBN-P 2013 lebih besar Rp13,7 triliun dari APBN 2013. Sedangkan belanja negara disepakati dalam APBN-P 2013 adalah Rp1.726,20 triliun, lebih tinggi sebesar Rp4,5 triliun dari APBN 2013.