Pengusaha Akan Banting Setir Jadi Importir? - Dampak Kenaikan BI Rate ke Sektor Riil

NERACA

Jakarta - Setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 2% pengusaha dari total penduduk Indonesia agar bisa membangkitkan perekonomian. Namun, hal itu akan semakin sulit terwujud lantaran langkah Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dari 5,75% menjadi 6%. Dengan kenaikan ini, maka suku bunga kredit yang menjadi andalan kalangan dunia usaha untuk memulai bisnis akan semakin terbebani.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai kenaikan BI rate akan menyulitkan pelaku usaha. Pasalnya suku bunga kredit yang diterapkan oleh bank di Indonesia juga cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. \"Pengusaha akan semakin sulit. Bisa saja pengusaha akan menjadi importir karena untuk mengajukan kredit ke bank bunganya terlalu tinggi,\" ungkap Sofjan ketika ditemui usai menghadiri Forum Dialog Investasi di Jakarta, Senin (17/6).

Ia menjelaskan untuk berinvestasi, tentunya pengusaha lebih mengandalkan dana dari bank. Sementara bunga yang ditawarkan oleh pihak bank bisa sampai double digit. Dilain sisi, untuk menjadi importir tidak membutuhkan dana yang banyak. \"Saat ini, kalau perusahaan besar bunganya mencapai 9-12%, sementara perusahaan menengah mencapai 15%, bahkan untuk pengusaha kecil bunga nya mencapai 21-24%,\" tambahnya.

Namun, kata dia, kalangan dunia usaha tidak bisa mengelak atas kenaikan BI rate. Paling tidak, lanjut Sofjan, ada beberapa cara yang dilakukan oleh pengusaha agar tetap bisa berproduksi antara lain menunda usaha baru, mengecilkan investasi atau bahkan bisa saja memberhentikan sementara. \"Kenaikan ini semakin memberatkan kalau dengan alasan memperketat nilai tukar,\" tuturnya.

Tidak usaha menunggu waktu BI rate naik lalu pengusaha akan jadi importir, akan tetapi sampai saat ini Indonesia masih mengandalkan impor. Ini bisa dilihat neraca perdagangan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sampai April 2013. BPS melansir neraca perdagangan kumulatif Januari-April 2013 masih mengalami defisit sebesar US$1,85 miliar. Hal itu disebabkan impor Indonesia mencapai US$61,96 miliar, sedangkan ekspor Indonesia US$60,11 miliar.

Senada dengan Sofjan, Pengusaha Anton Supit mengatakan tingkat daya saing dunia usaha semakin tergerus dengan kenaikan BI Rate dan harga BBM bersubsidi. \"Selain masalah kenaikan suku bunga, juga biaya ekonomi tinggi seperti upah pekerja dan harga BBM yang tentu membuat kondisi semakin berat,\" ujarnya.

Namun begitu, Anton mengakui daya beli di Indonesia masih menggiurkan bagi pengusaha walau agak menurun akibat kenaikan harga BBM. \"Masih ada yang punya kemampuan, itu menjadi daya tarik. Semestinya pemerintah juga take care terhadap masyarakat yang daya belinya rendah, termasuk masyarakat miskin,\" tukasnya.

Menurut Anton, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi misalnya, membangun infrastruktur agar biaya distribusi dapat ditekan. Sehingga ekonomi biaya tinggi seperti pungutan liar (Pungli) dapat dihilangkan supaya efisiensi pengusaha meningkat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing ekonomi negeri ini.

Hal ini diakui oleh Ketua Umum Kadin Bambang Sulisto, bahwa Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan mempunyai luas wilayah terbesar di ASEAN, ternyata Logistic Performance Index (LPI) Indonesia masih sangat rendah di banding dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di urutan 75 dengan LPI di level 3,01, jauh sekali dibandingkan dengan Singapura yang berada di urutan kedua, Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44) dan Vietnam di peringkat ke-53.

Bambang juga memaparkan biaya logistik Indonesia juga sangat mahal dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Biaya logistik Indonesia adalah 26% dari PDB, sedangkan Thailand hanya 16% dan Jepang sekitar 10%. \"Biaya logistik merupakan hambatan terbesar untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Salah satu kendalanya adalah masalah sistem transportasi yang tidak pernah diubah sejak jaman penjajahan dulu. Kita tetap menggunakan pola lama dan meneruskan dengan melakukan pembangunan sarana transportasi dengan model lama,\" ujarnya.

Hambat Pertumbuhan

Pendapat senada juga dilontarkan Guru Besar FE univ. Brawijaya Pro Dr Ahmad Erani Yustika. Dia mengungkapkan, kenaikan BI Rate dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. \"Kenaikan suku bunga acuan ini berimplikasi pada melesunya sektor riil terlebih pada UKM, akibat kenaikan suku bunga kredit bank, dan apabila penyaluran kredit berhasil dikucurkan masalah lain yang hadir adalah munculnya kredit bermasalah (non performing loan-NPL) apalagi di iklim usaha yang tidak menentu saat ini,\" ujarnya.

Erani mengatakan, dampak multiplier effect kenaikan suku bunga acuan akan menggerus daya saing produk industri lokal. Situasi seperti ini sangatlah membahayakan, apalagi di kawasan ASEAN, suku bunga bank tertinggi adalah Indonesia. \"Kenaikan BI Rate dan harga BBM bersubsidi akan menambah beban dunia usaha, faktor produksi yang meningkat akan berkontribusi positif terhadap kenaikan biaya produksi, biaya produksi juga berkorelasi positif terhadap naiknya harga komoditas lainnya yang tentunya mendorong inflasi lebih tinggi lagi,\" ujarnya.

Bank Indonesia, menurut dia, tidak seharusnya bertindak sangat reaksioner dengan menaikkan suku bunga acuan. Pasalnya, sumber penyumbang terbesar pada inflasi kuartal I-2013 adalah kenaikan sektor pangan, atau kondisi di luar otoritas BI. Ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini masih sangat sektoral, dan tidak memikirkan dampak terhadap sektor lainnya.

Untuk itu,Erani menyarankan sudah selayaknya pemerintah lebih memperhatikan para petani, apalagi sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perhatian lebih diharapkan bagaimana dapat mendorong peningkatan produksi petani, melalui perbaikan kebijakan fiskal, dan pengeluaran pemerintah lainnya, dalam mendorong swasembada pangan, lewat perbaikan kinerja sektor hulu sampai hilir.

Related posts