Sering para akademisi/pakar/praktisi ekonomi berkoar-koar mengenai ketidakadilan yang terjadi antara pusat dan daerah perihal distribusi hasil-hasil perekonomian. Satu hal yang mereka lewatkan adalah, perekonomian bukanlah perihal keadilan. Walau ekonomi terkait dengan kemakmuran, namun yang menjadi sentral bahasan adalah pertumbuhan, sustainabilitas, serta distribusi hasil dalam batas-batas kewajaran. Pengembangan ekonomi sebaiknya menyeimbangkan peran antara pusat dan daerah dalam tiga aspek yaitu kebijakan, kontribusi serta pembagian hasil-hasilnya. Salah satu kelemahan perekonomian kita saat ini adalah ketidakseimbangan antara pusat dan daerah khususnya dalam ketiga aspek tersebut. Inilah hal yang menyebabkan integritas struktur perekonomian kita lemah dan rentan terhadap kondisi eksternal. Terkait ukuran perimbangan yang wajar, memang boleh jadi berujung relatif-subjektif. Berdasarkan ukuran kuantitatif koefisien gini yang figurnya masih tinggi, distribusi hasil perekonomian kita diukur masih timpang.

Menurut BondRI, kondisi ini bukan tidak ada relevansinya dengan belum berimbangnya peran antara pusat dan daerah. Okelah distribusi hasil perekonomian kita saat ini timpang, namun yang menjadi pertanyaan utama adalah, apa yang dapat dilakukan pemerintah akan kondisi tersebut? Jawabannya sederhana: Optimalkan peran daerah, maka perekonomian nasional akan tergenjot!

Secara umum, ada satu persepsi yang selama ini boleh jadi terbalik namun terlewat begitu saja dari pengamatan para perumus kebijakan maupun pakar perekonomian. Paradigma tersebut adalah, jika pusat berkembang, maka daerah juga pasti akan berkembang. Ini adalah persepsi yang keliru dan mengandung asumsi yang tak jelas. Agar pemerintah dapat mengembangkan ekonomi daerah, justru peran daerah lah yang harus lebih diperbesar tanpa memperkecil peran pusat dalam total persamaan yang ada. Elemen daerah adalah pihak yang tentunya lebih memahami kondisi perekonomian dan pasar (supply/demand) di daerahnya dibanding pusat. Walau aliran distribusi berlangsung dari pusat ke daerah, dengan pertimbangan kebijakan yang lebih didominasi oleh pusat, hal tersebut boleh jadi berakhir tidak efektif. Agar lebih berimbang, daerah harus diberikan tanggung jawab dan partisipasi lebih agar lebih kontributif kepada perekonomian secara holistik.

Salah satu kebijakan praktis yang dapat diupayakan pemerintah adalah mendukung daerah dalam hal penerbitan obligasi daerah (municipal bond atau sering disingkat munis). Munis adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemda yang pelunasan kewajibannya berasal dari revenue hasil usaha proyek pilihan di tingkat daerah. Secara regulasi hal tersebut sebenarnya sudah kondusif melalui keberadaan PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Menurut BondRI, barrier to entry munis ke pihak daerah lebih dominan pada beberapa hal seperti: a) mind-set elemen di Pemda yang masih belum begitu berani menyentuh ranah investasi; b) reluktansi Pemda akan kemungkinan tiadanya investor yang akan jadi munis-holder; c) masih ramainya opini sumbang para pesimis yang terus berkoar perihal kesulitan dibandingkan dukungan positif terhadap emisi munis. Jika harus menunggu dahulu hingga semuanya siap dan sempurna, maka ini akan menjadi suatu penantian abadi. “Never leave till tomorrow that which you can do today.”