NERACA

Sentul - Dengan kenaikan BI rate sebesar 6 % maka akan dikuatirkan akan mempengaruhi permasalahan permodalan bagi Usaha Kecil Mikro. Namun, hal ini dibantah Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartanto yang mengatakan dimana untuk Usaha Kecil Mikro rata-rata suku bunganya sudah diatas 20% dan kenaikan BI rate tidak akan berpengaruh, serta kenaikan BI rate ini akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan besar saja, sedangkan usaha Usaha Kecil Mikro tidak akan berpengaruh besar.

\"Para pelaku Usaha Kecil Mikro bahkan mampu membayar bunga sebesar 26% dan kenaikan BI rate ini tidak akan mempengaruhi usaha Usaha Kecil Mikro, tidak akan ada kenaikan atau penurunan suku bunga kredit,\" katanya di Sentul, Jawa Barat, Jumat (14/6) pekan lalu. Airlangga juga mengatakan sektor Usaha Kecil Mikro ini merupakan sektor yang sangat kuat atas gunjangan permalasahan perekonomian yang melanda Indonesia. Pada saat krisis ekonomi yang pernah menerjang perekonomian Indonesia, sektor Usaha Kecil Mikro mampu bertahan untuk memajukan perekonomian Indonesia.

\"Kemudian untuk sekarang, kenaikan BI rate ini tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan maupun pendanaan bagi sektor Usaha Kecil Mikro ini, bahkan kenaikan BI rate ini, suku bunga kredit Usaha Kecil Mikro akan bisa bersaing dengan suku bunga kredit bank,\" ujarnya. Kemudian menurutnya, sekitar 80% perekonomian Indonesia memang tergantung kepada usaha Usaha Kecil Mikro ini sehingga permasalahan permodalan harus ditingkatkan. Permodalan ini juga bisa mendorong sektor nyata atau usaha kecil untuk maju dan berkembang. 

\"Bahkan sekarang, DPR sedang membahas UU koperasi yang nantinya akan bisa membantu usaha kecil mikro,\" tambahnya. Lebih lanjut, dia mengatakan untuk membantu usaha kecil mikro maka sudah dirancang adanya Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga keuangan ini masih dalam tahapan konsolidasi ke daerah, lembaga ini bisa berbentuk koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Program-program dalam usaha mikro bisa melalui lembaga ini.

\"Lembaga keuangan mikro ini dalam dua tahun akan ada penataan, akan beroperasi pada tahun 2015 mendatang,\" tambahnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Parman Nataatmadja mengatakan dengan kenaikan BI rate ini tidak akan berpengaruh terhadapa usaha kecil mikro. Suku bunga masih kompetitf dan tidak terlalu pengaruh atas kenaikan bi rate. Sumber pendanaan dalam usaha kecil mikro ini lebih beragam, tidak hanya melalui perbankan tapi melalui sumber lain yaitu obligasi.

\"Oleh karenanya, PNM akan terbitkan obligasi PNM 2 pada pertengahan bulan ini sebesar Rp1 triliun,\" katanya. Parman menjelaskan penerbitan surat obligasi ini untuk melakukan pengembangan usaha kecil mikro. \"Sudah ada rencana pengembangan. Pada bulan Juni ini, Insya Allah akan ada Rp1 trliun lewat obligasi,\" ujarnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan perseroan tidak terburu-buru meminta dana komitmen yang sudah dijanjikan pemerintah sebesar Rp900 miliar. Namun, tidak dapat persetujuan sehingga pihaknya kembali menarik permintaan tersebut. \"Posisi kami sebagai pelaksana dari pemegang saham, ya tunggu arahan pemegang saham (pemerintah), prinsip manajemen ditambah kita akan leverage dan penerbitan obligasi tersebut,\" jelasnya.

Meskipun demikian, Parman mengaku masih tetap menunggu komitmen pemerintah yang akan menyalurkan Rp900 miliar tersebut karena hal itu merupakan kebijakan pemerintah. \"Posisi kita menunggu, tapi kita pernah ajukan ke pemerintah waktu zaman Pak Mustafa Abubakar (Menteru BUMN), terus waktu Pak Dahlan (Iskan) juga sempat mengajukan per Agustus 2012,\" tandasnya.

Perlu diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13 Juni 2013 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6%. Apa alasan bank sentral? Apakah karena anjloknya rupiah atau inflasi yang melambung?

\"Kebijakan tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk secara pre-emptive merespons meningkatnya ekspektasi inflasi serta memelihara kestabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuagan di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global,\" ungkap Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs, kemarin. 

BI mengaku siap melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamentalnya dan terus menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas domestik. Bank sentral juga melanjutkan penguatan operasi moneter melalui pengayaan instrumen moneter dan pendalaman pasar uang rupiah dan valas. 

\"Disamping itu, penguatan kebijakan makroprudensial juga dipersiapkan untuk mencegah meningkatnya risiko yang berlebihan di sektor-sektor tertentu. Koordinasi bersama Pemerintah juga terus diperkuat dengan fokus pada upaya meminimalkan potensi tekanan inflasi serta memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,\" jelas Peter.

Sementara itu, perekonomian Indonesia pada triwulan II-2013 diprakirakan bias ke batas bawah dari kisaran prakiraan sebelumnya sebesar 5,9% - 6,1% sejalan dengan melemahnya perekonomian global. 

Berlanjutnya krisis di Eropa dan perlambatan ekonomi China berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi global untuk semakin bias ke bawah. Perkembangan tersebut berdampak pada terbatasnya pertumbuhan ekspor dan investasi, khususnya investasi non-bangunan. Sementara itu, dorongan pertumbuhan terutama berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi bangunan yang diprakirakan masih cukup kuat.

Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Mei 2013 kembali mencatat deflasi, namun ekspektasi inflasi meningkat. IHK Mei 2013 tercatat -0,03% (mtm) atau 5,47% (yoy) didorong oleh deflasi harga kelompok volatile foods seiring membaiknya pasokan pangan. \"Namun demikian, Bank Indonesia mencermati ekspektasi inflasi yang meningkat terkait dengan rencana kebijakan subsidi BBM yang akan ditempuh Pemerintah. Sementara itu, tekanan administered prices cenderung meningkat terkait penerapan tarif tenaga listrik tahap II dan kelangkaan LPG,\" jelas Peter.

Ke depan, selain memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia juga akan meningkatkan langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dengan menjaga pasokan bahan pangan dan memitigasi dampak lanjutan dari rencana kenaikan harga BBM. [mohar]