Penilaian Menteri Perdagangan - Bea Keluar Kakao Dorong Industri Hilir

NERACA

 

Batam - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai Bea Keluar (BK) atas ekspor biji kakao yang diberlakukan sejak 1 April 2010 telah mendorong berkembangnya industri hilir Indonesia. Pasalnya menurut Gita, industri kakao Indonesia juga mengalami peningkatan kapasitas produksi yang cukup signifikan. Demikian yang diungkapkan Gita ketika melakukan kunjungan kerja ke Batam untuk meninjau PT Asia Cocoa Indonesia, di Batam, akhir pekan kemarin.

“Kebijakan BK dinilai cukup berhasil karena terbukti telah mengembangkan industri hilir. Salah satu contohnya dapat dilihat dengan berdirinya 6 pabrik pengolahan kakao yang baru dengan kapasitas total 430 ribu ton per tahun. Tak hanya itu, telah terjadi peningkatan kapasitas industri sekitar 87%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa industri, yang sebelumnya berhenti berproduksi, kembali beroperasi,” ujarnya.

Yang tidak kalah pentingnya, ujar Mendag, penerapan BK juga membuka peluang yang lebih besar kepada para petani kakao karena dapat menjual produk biji kakao, tidak hanya kepada para pedagang/eksportir, tetapi juga kepada industri pengolahan kakao dalam negeri. Mendag juga menjelaskan dengan masuknya para investor asing tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini tidak akan mempengaruhi industri kakao yang sudah ada karena pangsa pasar yang berbeda.

Beberapa investor asing seperti Cargill, ADM dan JB Cocoa memproduksi kakao olahan kelas premium untuk pasar di Eropa. Sedangkan industri yang sudah ada di Indonesia umumnya memproduksi kakao olahan kelas menengah untuk pasar di negara-negara berkembang. Perkembangan industri hilir ini juga ditandai dengan rencana ekspansi PT Nestle Indonesia atas pabrik susu Milo dan Dancow di Pasuruan dan Karawang.

PT. Asia Cocoa Indonesia merupakan investor dari Malaysia yang sudah mengoperasikan pabriknya di Batam yang mengolah biji kakao menjadi cocoa butter dengan kapasitas terpasang 65.000 ton. Produksi Biji Kakao tahun 2010 meningkat sebanyak 29.335 ton dibanding tahun 2009. Sementara pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 125.687 ton dibanding tahun 2010 yang mencapai 837.918 ton. Pada tahun 2012, angka sementara produksi mencapai 936.266 ton atau bertambah sebesar 224.035 ton.

Gulung Tikar

Sebelumnya, para eksportir yang tergabung dalam Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) mengeluhkan penerapan Bea Keluar (BK) ekspor biji kakao sebesar 5-15% sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK.011/2010. Peraturan ini telah berdampak pada iklim usaha, antaralain banyaknya eksportir kakao lokal yang tutup, disisi lain industri olahan dalam negeri berkembang. \"Yang terjadi setelah 3 tahun BK ini diberlakukan adalah 90% eksportir kakao tutup, kekuatan petani menjadi lemah dan industri pihak menjadi penentu harga,\" ungkap Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia Zulhefi Sikumbang.

Namun efek lain dari adanya bea keluar kakao adalah tumbuhnya industri pengolahan kakao di dalam negeri, terutama dari pemodal asing. Sehingga industri dalam negeri sudah mulai tersingkirkan karena tidak mempunyai jaringan dan pemasaran yang kuat bila dibandingkan dengan industri asing. \"Setelah dikeluarkan pajak bea keluar kakao, industri asing yang mempunyai jaringan dan pemasaran yang kuat dan industri yang mempunyai kapasitas giling naik sejak 2011. PMA (penanaman modal asing) yang ada saat ini hingga 70% sedangkan PMDN (penanaman modal dalam negeri) hanya 30%,\" tuturnya.

Ia mencontohkan industri pengolahan kakao Indonesia Petra Food (yang memproduksi produk Silver Queen dan Cerres) yang sudah diijual ke perusahaan Barry Callebout asal Swiss. Setelah resmi dijual, perusahaan Barry Callebout menjadi salah satu industri pengolahan kakao terbesar di dunia. \"Kenapa perusahaan ini mau dijual? Harga penawaran cukup tinggi yaitu US$ 950 juta atau Rp 9,5 triliun. Artinya BC (Barry Callebout) saat ini menjadi industri pengolahan kakao terbesar di dunia,\" cetusnya.

Ketiga Terbesar

Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Dalam 11 tahun terakhir produksi tertinggi Indonesia mencapai 621.873 ton pada 2006. Kakao termasuk komoditi andalan ekspor yang menyumbang devisa terbesar ketiga setelah sawit dan karet di sektor pertanian, serta menghidupi lebih dari 1,3 juta petani.

Dominasi harga oleh industri kakao terlihat misalnya ketika harga jual kakao Rp21.500/kg, saat tidak panen harga biasanya tidak mendapat diskon. Kalaupun ada diskon hanya di kisaran Rp500/kg. Sedangkan saat panen raya, diskon bisa lebih banyak hingga mencapai Rp2.000/kg. Namun yang terjadi di Makassar saat ini, dalam kondisi panen ataupun tidak panen harga didiskon Rp2.000. “Karena buyer yang beli hanya pabrik-pabrik, jadi mereka yang sepakat mengatur harga,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…