Kita semua sudah paham bahwa selain mengganggu beban fiskal, subsidi BBM yang besar juga menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian, seperti menciptakan disinsentif bagi perkembangan produksi energi terbarukan, meningkatkan defisit neraca perdagangan sebagai akibat tekanan neraca migas, meningkatkan praktik penyeludupan BBM ke negara tetangga,  dan mendorong masyarakat melakukan alih konsumsi yang menyebabkan volume BBM bersubsidi terus meningkat. Ini pada akhirnya mempersempit ruang gerak fiskal yang seharusnya dapat dialokasikan untuk belanja modal maupun bantuan sosial, serta memperburuk kualitas belanja negara.

Dalam APBN 2013, alokasi subsidi BBM bahkan menghabiskan hampir 12% belanja negara, lebih besar ketimbang alokasi belanja infrastruktur perhubungan, perumahan, irigasi, dan energi yang hanya mencapai 9,37% dari keseluruhan belanja negara. Postur APBN seperti ini tentu saja mempersulit pemerintah mewujudkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

Dampak negatif lain yang paling mengkhawatirkan dari besarnya subsidi BBM tersebut, adalah fakta bahwa subsidi BBM ternyata tidak tepat sasaran karena sebagian besar justru dinikmati oleh kelompok masyarakat nonmiskin. Hasil pengolahan data Susenas 2012 yang dipublikasikan Bank Dunia menunjukkan 25% penduduk berpenghasilan terendah ternyata hanya menikmati sekitar 15% subsidi BBM, sebaliknya 25% penduduk berpenghasilan tertinggi justru menikmati sekitar 77%.

Jelas, gambaran nyata kebijakan anggaran negara ini sangat tidak adil bagi penduduk miskin. Tidak heran jika distribusi pendapatan kita terus memburuk, di mana tahun 2012 sekitar 40% penduduk dengan pendapatan terendah hanya menerima kurang dari 17% pendapatan nasional dan besaran Indeks Gini Ratio yang sudah melebihi 0,4.

Nah, apabila kenaikan harga BBM betul-betul dilakukan pemerintah, sebenarnya bukan berarti pemerintah tidak lagi memberikan subsidi BBM, tetapi hanya sekadar mengurangi besaran subsidinya. Karena rencana harga premium sebesar Rp6.500 per liter tetap masih jauh di bawah harga keekonomian, seperti harga premium di berbagai negara.

Sebagai perbandingan, per Maret 2013 harga premium di Australia Rp14.964, China Rp 11.461, Thailand Rp 15.205, Filipina Rp 12.923, Singapura Rp 16.612 dan di Jepang Rp 16.114 per liter. Meski harga BBM Indonesia pasca kenaikan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, kecuali dengan Malaysia (per Maret 2013 harga premium Rp5.939 ) , kenaikan harga ini tetap membawa dampak negatif yang perlu diantisipasi di dalam negeri.

Pasalnya, kenaikan harga BBM setidaknya akan mendorong peningkatan laju inflasi kelompok pengeluaran transportasi sebagai pengguna BBM bersubsidi. Dengan kenaikan BBM premium sebesar Rp2.000 dan BBM solar sebesar Rp1.000, pemerintah memperkirakan tingkat inflasi akan mencapai 7,2%. Di beberapa daerah dengan ketersediaan infrastruktur sangat tertinggal seperti di sebagian besar kawasan timur Indonesia, tingkat inflasinya tentu akan lebih tinggi lagi.

Kenaikan tarif angkutan secara tidak langsung akan mendorong kenaikan ongkos angkut komoditas bahan pangan, sehingga berdampak terhadap harga bahan pangan. Implikasi kenaikan harga bahan pangan tentu akan meningkatkan garis kemiskinan yang secara langsung menyebabkan bertambahnya jumlah orang miskin, dan akan menurunkan daya beli masyarakat yang menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Kita melihat implikasi ini paling terasa adalah di kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Karena itu, penghematan anggaran akibat pengurangan subsidi BBM yang besarnya diperkirakan sekitar Rp42 triliun harus dioptimalkan untuk menyelamatkan kelompok masyarakat tersebut. Untuk itu, dalam waktu sangat pendek, pemerintah perlu menjalankan program cepat tapi akurat dengan delapan fokus utama a.l. menjaga daya beli masyarakat miskin dan hampir miskin dengan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Untuk itu, pemerintah harus menjamin ketersediaan komoditas bahan pangan, khususnya beras dan hortikultura antara lain dengan meningkatkan alokasi beras miskin. Juga menahan laju kenaikan biaya transportasi dengan memberikan subsidi biaya transportasi secara selektif, terutama bagi angkutan yang terkait dengan bahan pangan dan angkutan umum.