DPR Siap Panggil Gubernur BI - KENAIKAN BI RATE DIPERSOALKAN BANYAK PIHAK

Jakarta – Di tengah komentar kalangan akademisi, pengamat ekonomi dan pengusaha terhadap kenaikan suku bunga BI Rate sebesar 25 basis poin dari 5,75% menjadi 6%, pihak DPR siap memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo untuk meminta penjelasan atas kebijakan tersebut. Pasalnya, kenaikan suku bunga acuan itu berdampak luas sekali terhadap beban ekonomi masyarakat dan menggerus daya saing lndonesia di kawasan regional ASEAN.

NERACA

“Seharusnya bunga BI Rate itu diturunkan, bukan malah naik. DPR akan memanggil Gubernur BI Agus Martowardojo meminta penjelasan keberpihakan BI terhadap kalangan pengusaha UMKM, karena pengusaha kecil menghadapi beban lebih berat atas kenaikan BI Rate tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Menurut dia, Bank Indonesia seharusnya dapat menahan sementara level BI Rate yang sejak 15 bulan lalu bertahan 5,75% hingga pengumuman kenaikan harga BBM untuk melihat dulu dampaknya, bukan seperti kondisi sekarang. Kebijakan Gubernur BI yang menaikkan suku bunga acuan itu justru memperburuk situasi perekonomian nasional, sebelum ada kepastian pemerintah mengambil keputusan harga BBM bersubsidi.

Harry juga menilai keputusan menaikkan BI Rate akan berdampak tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, khususnya bagi pertumbuhan kredit perbankan. Hal ini sangat disayangkan mengingat pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 6,3% pada 2013.

\"Padahal BI berniat akan meningkatkan rasio kredit perbankan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ini yang dipertanyakan, dimana komitmen Pak Agus Marto, yang belum lama menjabat sudah menaikkan BI Rate,\" ujarnya.

Harry mengingatkan, untuk menstimulus pasar dalam negeri dalam waktu dekat ini, BI harusnya melakukan langkah-langkah yang lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Dia pun menyesali keputusan Gubernur BI yang cepat-cepat menaikkan suku bunga acuan, padahal sebelumnya sudah menaikkan Fasbi Rate dari 4% menjadi 4,25%.

“Jika Fasbi Rate naik, seharusnya BI Rate tidak perlu naik. Jangan kedua-duanya dinaikkan suku bunganya seperti ini”, ujarnya.

Menurut pakar moneter Edward dan Khan (1985), faktor penentu suku bunga terbagi atas dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan ekspektasi Inflasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penjumlahan suku bunga luar negeri dan tingkat ekspektasi perubahan nilai tukar valuta asing. Seperti halnya dalam setiap analisis keseimbangan ekonomi, keseimbangan di pasar uang juga akan melibatkan unsur utamanya, yaitu permintaan dan penawaran uang. Bila mekanisme pasar dapat berjalan tanpa hambatan maka pada prinsipnya keseimbangan di pasar uang dapat terjadi, dan merupakan wujud kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran uang.

Pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J. Rachbini menilai langkah yang dilakukan oleh BI menaikkan suku bunga acuan itu adalah langkah yang salah. Pasalnya, kenaikan BI Rate akan mendorong peningkatan suku bunga kredit perbankan sehingga yang paling terkena dampaknya adalah sektor dunia usaha.

\"Dunia usaha akan terpukul dengan kenaikan BI Rate. Karena perbankan akan segera menaikkan suku bunga kredit, hal inilah yang membuat dunia usaha menjadi terbebani,\" ujarnya, Sabtu.

Dia memaparkan suku bunga BI Rate tidak banyak diikuti oleh perbankan ketika mengalami penurunan, tetapi saat terjadi kenaikan maka perbankan dengan segera menyesuaikannya. \"Suku bunga kredit di Indonesia bisa disebut terbesar di dunia. Makanya jangan heran banyak perbankan asing yang mengincar membuka bank di Indonesia karena sangat menguntungkan,\" ujarnya.

Didiek menilai saat ini bukan waktu yang tepat menaikkan BI Rate. Pasalnya, jika BI beralasan menaikkan suku bunga acuan untuk menstabilkan nilai rupiah lantaran capital outflow maka itu langkah yang salah. Seharusnya, menurut dia, penyebab pelemahan kurs rupiah terhadap US$ belakangan ini yang harus diselesaikan dulu . \"Seperti masalah BBM yang sampai saat ini belum ada kepastian, APBN yang tidak sehat dan anggaran subsidi yang terlalu besar,\" katanya.

Untuk itu, Didiek meminta kepada BI agar tidak kembali menaikkan BI Rate ketika terjadi kenaikan harga BBM dan terjadi inflasi, karena masih ada cara lain agar ekonomi tetap stabil.

Pendapat senada juga dilontarkan Guru Besar FE univ. Brawijaya Pro Dr Ahmad Erani Yustika. Dia mengungkapkan, kenaikan BI Rate dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan sektor riil.

\"Kenaikan suku bunga acuan ini berimplikasi pada melesunya sektor riil terlebih pada UKM, akibat kenaikan suku bunga kredit bank, dan apabila penyaluran kredit berhasil dikucurkan masalah lain yang hadir adalah munculnya kredit bermasalah (non performing loan-NPL) apalagi di iklim usaha yang tidak menentu saat ini,” ujarnya, kemarin.

Erani mengatakan, dampak multiplier effect kenaikan suku bunga acuan akan menggerus daya saing produk industri lokal. Situasi seperti ini sangatlah membahayakan, apalagi di kawasan ASEAN, suku bunga bank tertinggi adalah Indonesia.

\"Kenaikan BI Rate dan harga BBM bersubsidi akan menambah beban dunia usaha, faktor produksi yang meningkat akan berkontribusi positif terhadap kenaikan biaya produksi, biaya produksi juga berkorelasi positif terhadap naiknya harga komoditas lainnya yang tentunya mendorong inflasi lebih tinggi lagi,\" ujarnya.

Bank Indonesia, menurut dia, tidak seharusnya bertindak sangat reaksioner dengan menaikkan suku bunga acuan. Pasalnya, sumber penyumbang terbesar pada inflasi kuartal I-2013 adalah kenaikan sektor pangan, atau kondisi di luar otoritas BI. Ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini masih sangat sektoral, dan tidak memikirkan dampak terhadap sektor lainnya.

Untuk itu,Erani menyarankan sudah selayaknya pemerintah lebih memperhatikan para petani, apalagi sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perhatian lebih diharapkan bagaimana dapat mendorong peningkatan produksi petani, melalui perbaikan kebijakan fiskal, dan pengeluaran pemerintah lainnya, dalam mendorong swasembada pangan, lewat perbaikan kinerja sektor hulu sampai hilir.

Daya Saing Menurun

Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan, tingkat daya saing dunia usaha semakin tergerus dengan kenaikan BI Rate dan harga BBM bersubsidi. “Selain masalah kenaikan suku bunga, juga biaya ekonomi tinggi seperti upah pekerja dan harga BBM yang tentu membuat kondisi semakin berat,” ujarnya, Sabtu.

Namun begitu, Anton mengakui daya beli di Indonesia masih menggiurkan bagi pengusaha walau agak menurun akibat kenaikan harga BBM. “Masih ada yang punya kemampuan, itu menjadi daya tarik. Semestinya pemerintah juga take care terhadap masyarakat yang daya belinya rendah, termasuk masyarakat miskin,” ujarnya.

Menurut Anton, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi misalnya, membangun infrastruktur agar biaya distribusi dapat ditekan. Sehingga ekonomi biaya tinggi seperti pungutan liar (Pungli) dapat dihilangkan supaya efisiensi pengusaha meningkat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing ekonomi negeri ini.

Hal ini diakui oleh Ketua Umum Kadin Bambang Sulisto, bahwa Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan mempunyai luas wilayah terbesar di ASEAN, ternyata Logistic Performance Index (LPI) Indonesia masih sangat rendah di banding dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di urutan 75 dengan LPI di level 3,01, jauh sekali dibandingkan dengan Singapura yang berada di urutan kedua, Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44) dan Vietnam di peringkat ke-53.

Bambang juga memaparkan biaya logistik Indonesia juga sangat mahal dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Biaya logistik Indonesia adalah 26% dari PDB, sedangkan Thailand hanya 16% dan Jepang sekitar 10%.

“Biaya logistik merupakan hambatan terbesar untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Salah satu kendalanya adalah masalah sistem transportasi yang tidak pernah diubah sejak jaman penjajahan dulu. Kita tetap menggunakan pola lama dan meneruskan dengan melakukan pembangunan sarana transportasi dengan model lama,” ujarnya saat berbicara di acara Forum Pemred di Nusa Dua, Bali, pekan lalu. iqbal/bari/mohar/fb

Related posts