Setuju Tunda atau Stop Pengiriman TKI

NERACA

Cianjur - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendukung penuh rencana moratorium yang akan diberlakukan Pemerintah Pusat terkait pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Apabila nantinya pengiriman TKI akan dilanjutkan harus terlebih dulu melalui kajian mendalam, sekaligus ada perjanjian yang menjamin perlindungan dan keselamatan para TKI di negara tujuan.

Selain itu, TKI yang dikirim pun harus memiliki keahlian dengan jenis pekerjaan di sektor formal. Terkait dengan sejumlah kasus pidana yang menjerat TKI, Heryawan mendorong Pemerintah Pusat untuk menuntaskan permasalahan tersebut melalui jalur hubungan bilateral antar negara.

“Jawa Barat mendukung langkah moratorium yang akan diambil Pemerintah Pusat terkait dengan pengiriman TKI keluar negeri. Kalaupun ada pengiriman TKI, maka Jawa Barat akan bersikap selektif terhadap bidang kerja TKI,” tandas gubernur Heryawan usai meresmikan Desa Mandiri di Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Kamis (23/6) sore.

Para TKI, menurut dia, harus memiliki keahlian atau skill dengan bidang kerja di sektor formal bukan informal. Selain itu aturan di negara tujuan pun harus jelas. Mereka para TKI harus dilindungi dengan aturan ketenagakerjaan yang jelas. Kita pun harus dapat memilih ke negara mana TKI akan dikirim, dengan pertimbangan keselamatan dan perlindungan TKI.

Dikatakan lebih lanjut, apabila pemerintah pusat memutuskan untuk memberlakukan moratorium, pihaknya setuju dan mendukung penuh. Apalagi Jawa Barat sangat berkepentingan karena selama ini menjadi pengirim TKI terbesar kedua di Indonesia, setelah NTB.

"Saya berharap setelah moratorium nantinya bisa dilanjutkan dengan kajian mendalam. Apabila nantinya pengiriman TKI mau dilanjutkan harus terlebih dahulu ada MoU yang jelas untuk jaminan keselamatan dan perlindungan para TKI," jelas Heryawan.

Kemudian nantinya bisa dipilih juga negara tujuan dalam upaya memberikan perlindungan bagi TKI, sehingga negara tujuan harus yang bisa memberikan perlindungan. "Harus diutamakan tenaga kerja yang formal bukan informal,” tukas dia.

Sementara itu, Koordinator LSM Jerami (Jaringan Ekonomi Rakyat Mandiri) Jawa Barat, Sugianto mengatakan, moratorium yang akan dilakukan pemerintah pusat terhadap pengiriman TKI, tidak hanya sebatas menunda saja. Tapi diharapkan, departemen terkait mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan TKI agar tidak merugikan.

“Kami lebih setuju, jika pemerintah menghentikan saja pengiriman TKI ke mana saja. Sudah saatnya pemerintah mempersiapkan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Masih banyak potensi negeri ini yang belum tergali maksimal,”papar Sugianto kepada Neraca, Ahad kemarin.

BERITA TERKAIT

Pakar Setuju KPK Pilih Penyidik Independen

Pakar Setuju KPK Pilih Penyidik Independen   NERACA Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai Komisi Pemberantasan…

Impor Beras Atau Tidak, Gunakan Indikator Harga

NERACA Jakarta – Board Member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto Patunru mengatakan, pemerintah sebaiknya menggunakan harga sebagai indikator…

Tunda Rilis Film Baru - Laba Bersih MD Picture Menyusut 84,4%

NERACA Jakarta – Performance kinerja keuangan PT MD Pictures Tbk (FILM) tidak seapik produksi film yang dihasilkan. Pasalnya, perseroan mencatatkan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pembangunan Jalan di Provinsi Banten Tuntas 100 Persen Pada 2020

Pembangunan Jalan di Provinsi Banten Tuntas 100 Persen Pada 2020 NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membenahi semua jalan…

Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Atas Segalanya - Pimpinan Ponpes Al Fath Sukabumi

Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Atas Segalanya Pimpinan Ponpes Al Fath Sukabumi NERACA Sukabumi - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fath…

Tanaman Pangan Pemicu NTP Banten April Turun 0,21 Persen

Tanaman Pangan Pemicu NTP Banten April Turun 0,21 Persen NERACA Serang - Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor tanaman pangan yang…