Setuju Tunda atau Stop Pengiriman TKI

NERACA

Cianjur - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendukung penuh rencana moratorium yang akan diberlakukan Pemerintah Pusat terkait pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Apabila nantinya pengiriman TKI akan dilanjutkan harus terlebih dulu melalui kajian mendalam, sekaligus ada perjanjian yang menjamin perlindungan dan keselamatan para TKI di negara tujuan.

Selain itu, TKI yang dikirim pun harus memiliki keahlian dengan jenis pekerjaan di sektor formal. Terkait dengan sejumlah kasus pidana yang menjerat TKI, Heryawan mendorong Pemerintah Pusat untuk menuntaskan permasalahan tersebut melalui jalur hubungan bilateral antar negara.

“Jawa Barat mendukung langkah moratorium yang akan diambil Pemerintah Pusat terkait dengan pengiriman TKI keluar negeri. Kalaupun ada pengiriman TKI, maka Jawa Barat akan bersikap selektif terhadap bidang kerja TKI,” tandas gubernur Heryawan usai meresmikan Desa Mandiri di Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Kamis (23/6) sore.

Para TKI, menurut dia, harus memiliki keahlian atau skill dengan bidang kerja di sektor formal bukan informal. Selain itu aturan di negara tujuan pun harus jelas. Mereka para TKI harus dilindungi dengan aturan ketenagakerjaan yang jelas. Kita pun harus dapat memilih ke negara mana TKI akan dikirim, dengan pertimbangan keselamatan dan perlindungan TKI.

Dikatakan lebih lanjut, apabila pemerintah pusat memutuskan untuk memberlakukan moratorium, pihaknya setuju dan mendukung penuh. Apalagi Jawa Barat sangat berkepentingan karena selama ini menjadi pengirim TKI terbesar kedua di Indonesia, setelah NTB.

"Saya berharap setelah moratorium nantinya bisa dilanjutkan dengan kajian mendalam. Apabila nantinya pengiriman TKI mau dilanjutkan harus terlebih dahulu ada MoU yang jelas untuk jaminan keselamatan dan perlindungan para TKI," jelas Heryawan.

Kemudian nantinya bisa dipilih juga negara tujuan dalam upaya memberikan perlindungan bagi TKI, sehingga negara tujuan harus yang bisa memberikan perlindungan. "Harus diutamakan tenaga kerja yang formal bukan informal,” tukas dia.

Sementara itu, Koordinator LSM Jerami (Jaringan Ekonomi Rakyat Mandiri) Jawa Barat, Sugianto mengatakan, moratorium yang akan dilakukan pemerintah pusat terhadap pengiriman TKI, tidak hanya sebatas menunda saja. Tapi diharapkan, departemen terkait mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan TKI agar tidak merugikan.

“Kami lebih setuju, jika pemerintah menghentikan saja pengiriman TKI ke mana saja. Sudah saatnya pemerintah mempersiapkan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Masih banyak potensi negeri ini yang belum tergali maksimal,”papar Sugianto kepada Neraca, Ahad kemarin.

BERITA TERKAIT

DPRD Tangerang Tunda Paripurna Validasi Jumlah Penduduk

DPRD Tangerang Tunda Paripurna Validasi Jumlah Penduduk NERACA  Tangerang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Banten, menunda rapat…

Pertumbuhan Ekonomi 2018 : Gagal atau Berhasil?

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Pertanyaan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 apakah kegagalan pemerintah atau justru keberhasilan pemerintah sangat…

STOP IMPOR GULA

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berdialog dengan petani tebu saat acara silaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Dalam pertemuan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

#DengarYangMuda Tekankan Gaya Hidup Sehat untuk Generasi Muda

#DengarYangMuda Tekankan Gaya Hidup Sehat untuk Generasi Muda NERACA  Jakarta – Founder #DengarYangMuda Diaz Hendropriyono kembali menyelenggarakan talkshow #DengarYangMuda di…

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat,…

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia - Dibawah Pimpinan Litawati

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia Dibawah Pimpinan Litawati NERACA Kuningan – Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)…