Oleh : Prof Firmanzah Ph.D

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pada hari ini (17/6) Sidang Paripurna DPR untuk mengesahkan RAPBN-P 2013 akan dilakukan. Sejumlah pembahasan terkait dengan perubahan asumsi makro, anggaran perlindungan sosial dan Bantuan Langsung Sementara (BLSM), serta penghematan belanja K/L telah dilakukan dan disepakati. Secara umum, indikator makro mengalami penyesuaian seperti target pertumbuhan ekonomi 6,3%,  inflasi 7,2%, nilai tukar rupiah Rp9.600/US$, harga minyak US$ 108 per barel, lifting minyak 840 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.240 ribu barel/hari setara minyak.

Kita merasa bersyukur bahwa pembahasan antara pemerintah dengan Banggar maupun Komisi DPR berjalan dengan baik. Di dalam RAPBN-P 2013 juga telah dimasukkan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur. Tekanan defisit fiskal, nilai tukar rupiah, keseimbangan primer dan realokasi subsidi BBM ke program yang lebih tepat sasaran menjadi alasan mengapa kebijakan sulit ini harus dilakukan.

Selain itu juga, untuk antisipasi inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat kurang mampu, dalam RAPBN-P 2013 juga dimasukkan dan telah mendapat persetujuan di rapat komisi terkait program perlindungan sosial dan BLSM.

Dual tekanan yaitu menyelamatkan fiskal dan mengurangi dampak sosial merupakan semangat penyusunan dan pembahasan RAPBN-P 2013. Dari sisi perekonomian global, publikasi World Bank baru-baru ini menunjukkan tekanan ke negara berkembang semakin kompleks dan membutuhkan kesigapan untuk mengantisipasi. Tantangan berasal dari kebiajakan quantitative-easing Bank Sentral AS (The Fed), pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter Jepang, tekanan inflasi domestik dan penurunan harga komoditas dunia. Setiap negara berkembang dan emerging market dituntut untuk melakukan policy-responses untuk memitigasi hal tersebut.   

Dampak akan hal ini terasa akhir-akhir ini dengan tertekannya nilai tukar rupiah, yield obligasi, indeks harga saham gabungan (IHSG) dan cadangan devisa. Sementara itu, turunnya harga komoditas dunia juga ikut meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia. Dimana kontribusi dari impor BBM bersubsidi sangat tinggi sehingga perlu segera kebijakan untuk mengurangi tekanan impor BBM bersubsidi.

Di sisi lain, anggaran subsidi sangat dibutuhkan oleh program yang lebih tepat sasaran yaitu program pengentasan kemiskinan, bantuan siswa miskin, penyediaan sarana air bersih dan perumahan sederhana dan sangat sederhana.

Kita semua berharap bahwa dalam sidang paripurna DPR-RI yang diselenggarakan pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Sehingga defisit fiskal dapat dipertahankan di level yang aman yaitu pada 2,38% (di bawah 3%), subsidi lebih tepat sasaran, anggaran belanja K/L lebih berkualitas dan ekonomi nasional dapat bertahan di tengah perlambatan ekonomi global. Dengan semangat dan kesadaran tentang pentingnya akan hal ini, kita optimis bahwa tantangan ekonomi global dan kesigapan kita untuk antisipasi dan menyesuaikan diri akan menjadi kunci sukses mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia ke depan.