Pemerintah Desak AS Hentikan Quantitative Easing - Bahayakan Ekonomi Global

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menginginkan Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) menghentikan kebijakan pelonggaran moneter atau quantitative easing (QE) agar kelebihan likuiditas yang mengalir ke negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak membahayakan perekonomian dunia. Sementara sisi lain, Mahendra mengaku peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) akan terus ditingkatkan dalam menghadapi perkembangan ekonomi global.

\"Kami berpandangan, semakin cepat QE dihentikan oleh The Fed sementara perekonomian tumbuh, maka proses restrukturisasi akan semakin baik. Dalam menghadapi perkembangan global akhir-akhir ini, kami akan melanjutkan koordinasi yang semakin baik dalam FKSSK, yang telah teruji selama sepekan ini,\" ujar Mahendra di Jakarta, Jumat (14/6) pekan lalu.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, empat otoritas yang tergabung dalam FKSSK adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Mahendra mengatakan, QE merupakan obat untuk menyembuhkan penyakit yang mengganggu kestabilan perekonomian di AS. Akan tetapi, pemberian likuiditas tersebut justru menjadi candu yang membahayakan perekonomian global. \"Pemberian obat tersebut (QE) sudah terlalu lama, sehingga sang pasien (AS) bergantung pada obat tersebut. Mereka lupa bahwa QE merupakan obat sementara, kemudian likuiditas tersebut menular ke seluruh dunia,\" terang dia.

Mahendra pun memastikan pemerintah telah menyiapkan diri apabila The Fed benar-benar menghentikan kebijakan pelonggaran moneter tersebut, terutama dalam menghadapi gejolak akibat ancaman pembalikan modal di pasar saham. Dia menjelaskan, salah satu upaya memperkuat fundamental ekonomi adalah dengan menjaga ketahanan fiskal serta menyelesaikan masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mengakibatkan sentimen negatif kepada pelaku pasar.

\"Kami sudah mengantisipasi dan menyiapkan beberapa langkah berupa koordinasi serta memperkuat fundamental ekonomi nasional. Untuk itu, setelah kita selesai dengan agenda APBN-Perubahan 2013, kita langsung masuk ke pembahasan APBN 2014, di mana kita berharap langkah perbaikan dan reformasi yang telah diselesaikan tahun ini bisa dilanjutkan di tahun 2014,\" kata Mahendra, menambahkan.

Dia juga menambahkan, terkait pengamanan Surat Berharga Negara (SBN) yang bergejolak akibat pelemahan di bursa regional, FKSSK juga telah meningkatkan komunikasi dengan pelaku pasar dan para pemangku kepentingan. \"Kami juga melakukan pemantauan dan melakukan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder apabila diperlukan dan mengaktifasi mitigasi krisis pasar surat berharga negara melalui bond stabilization framework,\" jelasnya.

Ancaman terhadap rupiah

Mahendra mengatakan, FKSSK memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan oleh BI dengan menaikkan suku bunga dan memastikan kecukupan valuta asing (valas) di pasar keuangan. Namun begitu, Mahendra mengingatkan beberapa dampak negatif ikutan dari penghentian QE inilah yang harus diminimalisir. Salah satunya adalah sebagian likuiditas akan ditarik. Dolar AS akan pulang kampung ke Negeri Paman Sam. Dengan begitu, lanjut Mahendra, ancaman nilai rupiah jeblok ada di depan mata.

Toh, sudah terbukti dengan beberapa hari yang lalu nilai tukar rupiah sudah menembus angka di atas Rp10 ribu per dolar AS. Seandainya rupiah bisa distabilkan, bukan berarti efek dari penarikan likuiditas itu selesai. Dengan demikian, Mahendra optimistis pemerintah tetap harus memiliki ketahanan fundamental yang lebih baik.

Sebagai informasi, target defisit anggaran juga sudah disepakati, yaitu 2,38% dari PDB. Sebelumnya, dalam RAPBN-P, pemerintah mengajukan target defisit anggaran 2,48% dari PDB. Dengan penurunan target defisit tersebut, rencana untuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) setidaknya berkurang Rp9,5 triliun dari usulan revisi semula.

Paket kompensasi untuk pengurangan dampak inflasi terhadap masyarakat miskin juga sudah disepakati dengan DPR di angka Rp27,9 triliun. Paket tersebut terdiri dari bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp9,32 triliun, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) sebesar Rp12,6 triliun, dan program Infrastruktur Dasar yang akan dilakoni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp6 triliun.

Di sisi lain, bank sentral, sebagai bagian dari FKSSK, telah melakukan langkah stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah dengan menaikkan Deposit Facility (DF) rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,25%, dan juga menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6%. Pada saat yang sama, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menaikkan suku bunga penjaminan sebesar 25 bps menjadi 5,75%. [iqbal]

Related posts