Negara Balsem dan Demokrasi Eyang Subur - Oleh: Fransisca Ayu Kumalasari, MKn, Alumnus FH UGM, Pemerhati Sosial

Sebagai konsekuensi dari penaikkan BBM, pemerintah merencanakan akan menaikkan besaran bantuan tunai langsung untuk masyarakat miskin menjadi Rp150.000 dari Rp100.000 per keluarga. Rasanya ini bukan kebijakan inovatif yang diguyur pemerintah untuk rakyat. Entah namanya yang hampir mirip dengan Balsem, program BLSM akan menjadi ritual kekuasaan dari kultur kebijakan politik yang mencoba mendinginkan sesaat suhu emosi rakyat karena tekanan ekonomi yang ditanggungnya pasca kenaikan BBM.

Inilah potret kebijakan kita yang mencoba menidurkan rakyat di atas bara api inflasi biaya hidup dengan usapan dingin Balsem yang menipu dan ‘murahan’. Rencana ini kedengarannya mulia, untuk meringankan beban rakyat dari stimulus penaikan harga kebutuhan pokok, tetapi ujung-ujungnya akan membawa rakyat pada tragedi hidup yang perih. Indonesia Corruption Watch sudah sejak tahun 2008 menyarankan kepada pemerintah untuk mencabut program bantuan langsung tunai (BLT) karena dalam kenyataannya dana itu tak sampai mulus di tangan rakyat karena berbagai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum pemda. BLT juga dianggap menurunkan kemandirian masyarakat karena tergantung pada bantuan tersebut tetapi tak mau bekerja bahkan berpola hidup konsumtif. Belum lagi menipisnya solidaritas sosial karena persaingan antarwarga saling berebut yang kerap mengakibatkan jatuhnya korban nyawa karena berdesakan saat mengantri BLT (Febry Hendri, 29/6/2008).

Di sisi lain, secara logika, bagaimana mungkin rakyat bertahan hidup dari kondisi harga-harga barang yang semakin membubung dan biaya hidup yang mencekik leher hari-hari ini, hanya dengan Rp.150.000? Untuk bertahan beberapa jam saja dengan uang sebesar ini rakyat hampir-hampir tak bisa hidup karena kebutuhan rakyat bukan cuma makan minum. Sebuah keluarga harus berpikir keras bagaimana membiayai hidup dan sekolah anaknya dalam jangka panjang, membiayai pengobatan maupun kebutuhan-kebutuhan mendadak yang jika tak dipenuhinya justeru akan mengancam eksistensi kemanusiaannya.

Kasus yang dialami Wasis Ramadhan (23), warga Tanjung Rhu Kecamatan Lima, Riau, yang nekat menggorok leher dan perutnya dengan pisau dapur, pada Selasa (4/6) karena tidak punya uang untuk berobat merupakan contoh bahwa negeri ini masih menjadikan rakyat kaum kelas dua di atas kaum penguasa yang berleha-leha mengipas-ngipas duit dari hasil korupsi. Ini ironis karena terjadi di negeri yang kaya sumber daya alam dan pemerintah selalu menggembar-gemborkan pencitraan sebagai negara dengan kesuksesan pertumbuhan ekonominya.

Kebijakan Horor

Makin hari politik di negeri kita seperti menjauh dari apa yang diungkapkan Plato: the art of caring for souls, meaning that the duty of political rulers is to cultivate moral virtue. Elite-elite politik kita menjelang pemilu 2014 secara diam-diam berusaha memonopoli sumber daya negara dan menciptakan ruang legal untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingannya. Kebijakan pemberian BLSM kepada rakyat miskin lebih sebagai politik transaksional yang membuat rakyat tidak berdaya untuk menjalankan kebebasan pilihannya dalam Pilpres. Para elite politik kian kreatif mengendalikan dan menjinakkan rakyat dengan kebijakan yang berstempel sinterklas tetapi menjebak rakyat ke dalam habitus meminta-minta atau pengemis atau kebijakan yang humanis tetapi bermakna horor.

“Penguasa” atau “kekuasaan” -yang menurut Lord Acton cenderung korup- di negeri ini telah menjelma sebagai monster yang menakutkan sehingga tesis Hannah Arendt bahwa kekuasaan adalah ranah sakral untuk melayani kebutuhan warga negara hanyalah pepesan kosong dari demokrasi yang korup dan predator. Rakyat tidak pernah diberikan alternatif yang mendorongnya untuk keluar dari kemiskinan dengan modal dan potensi yang dimilikinya. Negara kita masih gagal mengatasi kemiskinan sampai detik ini karena rakyat hanya ditempatkan sebagai obyek politik bukan subyek kesejahteraan yang memaknai kemuliaan hidup dengan kerja dan inovasi.

Akan lain ceritanya jika bantuan sinterklas tersebut termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Dan program Keluarga Harapan (PKH) dialihkan untuk program pemberdayaan, pendidikan, kesehatan dan pelatihan keterampilan warga yang menstimulasinya untuk bertanggung jawab penuh terhadap pilihan-pilihan ekonominya sendiri. Asal tahu saja, saat ini kita sedang diperhadapkan kompetisi global yang menjadikan skill sebagai modal dan pintu masuk negara untuk bersaing merebut otoritas di kancah dunia. Negara yang warganya tidak memiliki skill dan terkungkung dalam budaya konsumtif tidak mungkin menjadi negara yang kuat, selain keropos dan menunggu waktu untuk bangkrut. Sebab negara tak bisa hidup hanya dengan demokrasi, apalagi jika demokrasi itu pun disokong oleh nilai-nilai berkekuasaan yang rapuh.

Menurut Evo Morales sebuah kebijakan politik yang humanis (dalam Quirk, 2006) mestinya menginspirasi, membebaskan dan memiliki kekuatan mengabadikan prinsip dan keutamaan pelayanan kebutuhan publik kepada rakyat. Bukan membuat rakyat menjadi sosok kerdil peminta-minta oleh karena mentalitas pemerintah yang seenaknya menimpakan mudarat ke rakyat sambil mengulum gula-gula politik hasil bajakan. Keserakahan dan budaya instan membuat para pengambil kebijakan tidak lagi memiliki kesetiaan terhadap kontrak kepemimpinannya dengan rakyat. Kesetiaan itu hanya dimaknai sebagai politik serangan fajar untuk mendikte rakyat miskin. Ini kejahatan bukan kemanusiaan yang coba dibungkus oleh kata-kata demokrasi yang santun dan berlagak populis.

Demokrasi Eyang Subur

Di sini, promiskuitas uang dan kekuasaan dalam jubah demokrasi parsial akan mempertegas kekuatan politik yang bertumpu pada uang dan mesin popularitas tanpa moralitas dan pemberian visi masa depan buat rakyat. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Eyang Subur yang serakah dan berusaha meraup sebanyak mungkin kenikmatan tanpa lagi mengindahkan nilai-nilai etika dan moralitas. Tak beda jauh dengan mentalitas elite politik kita yang tak lelah-lelah mengumbar syahwat untuk mereguk harta, tahta dan wanita.

Demi bisa berdaulat di negeri sendiri, rakyat harus menolak adab politik dan kebijakan yang demikian. Menjelang pemilu, partai politik - yang akan mencetak politisi dan pemimpin berkualitas - harus dipaksa untuk melahirkan bibit-bibit pemimpin yang memahami bahwa kerja pemimpin dalam dunia pemerintahan adalah bagian dari proyek penyadaran kemanusiaan warga bahwa Indonesia adalah surga yang terbuka bagi seluruh warga miskin maupun kaya. Rakyat jangan lagi memilih politisi, partai dan pemimpin yang gagal mempertontonkan integritasnya dan visi kemaslahatannya bagi publik. (analisadaily.com)

Related posts