Hampir dalam setiap kesempatan, khususnya menjelang pelaksanaan pemilihan umum, keberadaan keluarga miskin di negeri ini selalu menjadi sasaran empuk kepentingan politik sesaat. Menjelang pemilihan umum (pemilu), keluarga miskin menjadi primadona untuk dimanja hingga mati. Setidaknya itu gambaran yang mengemuka ketika pemerintah berencana membagi-bagi uang secara langsung kepada masyarakat dalam waktu dekat. Bagi-bagi uang sebesar Rp 150.000 yang akan diberikan kepada sekitar 15,5 juta rumah tangga sangat miskin setiap bulan selama lima bulan itu diberi label indah, yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Pemerintah mengklaim BLSM untuk warga miskin merupakan dana kompensasi dari pemerintah karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan diberlakukan pertengahan Juni 2013. Bantuan itu diberikan kepada warga miskin agar tidak kaget secara berlebihan begitu menghadapi harga BBM bersubsidi naik, diikuti mahalnya harga kebutuhan bahan pokok. Saat ini saja, harga jengkol telah meroket.

Bahkan, harga jengkol yang menjadi konsumsi masyarakat bawah ini telah menembus angka Rp 50.000 per kilogram, jauh lebih mahal ketimbang harga daging ayam, misalnya. Secara akal sehat, program pemerintah melalui BLSM agaknya bukan sesuatu yang keliru, karena tujuannya memang melindungi keluarga miskin dari tamparan akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan angka kemiskinan hingga akhir 2013 meningkat 13,11 persen.

Namun, dengan adanya program kompensasi termasuk BLSM, kenaikan angka kemiskinan dapat ditekan menjadi 11,22 persen. Itu kata pemerintah. Namun, pemerintah pasti sadar program BLSM yang segera diluncurkan itu persis setahun menjelang Pemilu 2014. Pemerintah seakan lupa, dana kompensasi kenaikan harga BBM juga pernah dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu SBY berduet dengan Jusuf Kalla (JK). Ketika itu namanya bantuan langsung tunai (BLT). Kondisi ini jelas dan sangat mudah ditebak kemudian; ada muatan politik di balik penyaluran BLSM.

Kalangan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun sudah memberi persetujuan atas program BLSM itu. Bahkan, Komisi VIII DPR telah menyetujui anggaran BLSM yang diajukan pemerintah dalam RAPBN-P 2013 sebesar Rp 12 triliun. BLSM akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebesar Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Simpati rakyat agaknya menjadi sasaran tembak dari program ini. Ibarat pepatah “udang di balik batu”. Begitu pula dengan program BLSM.

Memanfaatkan

Tragisnya, pemerintah memuluskan program yang katanya untuk menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin itu, menggunakan instrumen penaikan harga BBM bersubsidi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Kamis (6/6) mengungkapkan, pengurangan subsidi BBM tidak menyurutkan keinginan pemerintah mencari utang-utang baru. Pemerintah justru dinilai hanya memanfaatkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi beserta alokasi dana kompensasi untuk menambah utang baru. Mengaca dari hal itu semua, agaknya kita masih berharap masyarakat, terutama yang nantinya menerima program BLSM, untuk cerdas.

Artinya, masyarakat diingatkan untuk dapat menangkap muatan politik yang kental dalam program BLSM. Masyarakat harus diajarkan untuk sadar dan paham bahwa penyaluran program BLSM memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang memerintah saat ini. Jadi, bukan rayuan atau praktik kasar yang biasa dilakukan partai politik (parpol) berkuasa untuk mendulang suara menjelang Pemilu 2014. Menjadi tugas parpol (terutama partai politik baru) yang bakal bertarung dalam Pemilu 2014 untuk menyadarkan masyarakat pemilihnya soal pemahaman itu.

Kita percaya masyarakat sekarang sudah sangat sadar akan hal tersebut, apalagi diyakini kecerdasan politik masyarakat belakangan ini sudah semakin menggembirakan. Silahkan ambil uang dari BLSM itu, tetapi soal pilihan pada 2014 mendatang adalah hati nurani yang berbicara. Bagi parpol lama terutama yang kini berkuasa, agar memberikan contoh pendidikan politik santun, jujur, dan cerdas. Tentunya, kita semua sepakat untuk menciptakan sebuah proses demokrasi yang bermartabat dengan mengedepankan kepentingan politik dengan hati tulus tanpa embel-embel bantuan, meski kita tahu dalam politik segala hal bisa berubah sesaat.

Kita melihat bahwa saat ini terlalu banyak permainan politik yang diperankan pemerintah serta parpol. Lihat saja misalnya sikap menolak keinginan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditonjolkan PKS, dengan risiko siap didepak dari koalisi partai pendukung pemerintah. Namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap ingin ketiga wakilnya berada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), yaitu Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Komunikasi Informatika Tifatul Sembiring. Sikap para petinggi PKS, setidaknya yang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM, jelas tidak sinkron alias mendua.

Di satu sisi siap dengan risiko dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab) partai-partai pendukung pemerintah atau koalisi, di sisi lain menyatakan tidak ada alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) me-reshuffle tiga menteri asal PKS dengan dalih ketiga menteri PKS itu telah melepaskan semua jabatan di PKS, hingga tidak memiliki hubungan lagi dengan partai tersebut. Alasan yang dikemukakan terkesan asal-asalan, sebab anak kecil pun tahu bahwa Suswono, Salim Segaf, dan Tifatul dipilih masuk kabinet mewakili PKS.

Semua partai anggota koalisi pemerintahan-Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB, dan PKS sendiri telah menandatangani kode etik koalisi atau code of conduct. Jika ketiga menterinya itu bukan mewakili PKS, lalu kenapa PKS ikut menandatangani kesepakatan? Jadi, dengan menolak program pemerintah berarti PKS telah melawan keputusan Setgab. Itu artinya mereka bukan lagi anggota koalisi. Jika betul-betul \\\"jantan\\\" alias sportif, PKS harusnya langsung mengundurkan diri dari Setgab, tanpa perlu menunggu pemecatan dari Ketua Setgab SBY.

Sebetulnya bukan rahasia lagi. Masyarakat umumnya sudah dapat menduga bahwa penolakan PKS atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bukan sepenuh hati, hanya untuk mengalihkan perhatian atas kasus korupsi terkait kuota impor daging sapi yang menjadikan (mantan) Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka. PKS sepertinya memanfaatkan sikap ragu atau ketidaktegasan SBY. Sebab, dengan memperlihatkan sikap menantang, memasang spanduk penolakan kenaikan BBM di berbagai kota, termasuk Jakarta, jelas PKS memperlihatkan sikap menantang Setgab serta disatu sisi ingin mempengaruhi pilihan politik masyarakat untuk pemilu 2014. kita mengharapkan semoga saja para pemilih pada 2014 tidak terpengaruh dengan berbagai sikap politik dan akal-akalan parpol dan penguasa saat ini. (analisadaily)