Agus Marto “Ingkar Janji” - BI Rate Naik Menjadi 6%

NERACA

Jakarta – Ketika Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate, kalangan bankir selalu memohon diberi waktu untuk ‘penyesuaian‘ menurunkan tingkat suku bunga kredit. Namun, ketika BI menaikkan BI Rate, dijamin para bankir akan sumringah untuk segera menaikkan tingkat suku bunga kreditnya.

Simak saja pernyataan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaadmadja yang mengakui, memang bunga kredit tidak serta merta langsung naik begitu BI Rate dinaikkan. Namun, jika ke depan permintaan kredit makin besar, bunga kredit akan naik mengikuti kenaikan BI Rate. \"Saya perkirakan mungkin tidak besar, bisa setengah persen atau satu persen,\" kata Jahja, ditemui usai menghadiri pertemuan puncak Pemimpin Redaksi se-Indonesia 2013 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis.

Dikatakan Jahja, kenaikan bunga kredit akan terjadi hingga laju inflasi di dalam negeri normal. \"Kalau inflasi itu balik ke 4%, saya kira bunga bisa turun lagi. Tapi, perlu waktu setahun saya kira,\" jelas Jahja.

Untuk kredit sektor properti atau kredit kepemilikan rumah (KPR), Jahja mengatakan, sudah pasti akan ada kenaikan bunga KPR. Di samping akibat naiknya BI Rate, kenaikan bunga KPR juga akan terjadi karena harga rumah sudah naik terlalu tinggi. \"Terus terang, bunga KPR perlu ada penyesuaian. Saya kita tidak bisa kita obral KPR murah terus. Artinya, tidak sejalan dengan mekanisme pasar, mungkin ke depan harus sedikit menyesuaikan. Paling 1%,\" ungkap Jahja lagi.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Harry Azhar Aziz menilai, Bank Indonesia belum saatnya untuk menaikkan BI rate menjadi 6% dari 5,75%. Inflasi masih aman sekitar 5,7% dan belum rentan untuk menaikkan BI rate sehingga belum perlu menaikkan BI rate ini. “Agus Marto selaku Gubernur BI tidak paham dan tergoda atas ancaman inflasi padahal inflasi tinggi belum terjadi dan buat apa dia menaikkan BI rate. Ini sesuatu kebijakan tidak masuk akal,” kata dia kepada Neraca, Kamis.

Menurut Harry, Agus Marto belum sebulan menjabat sebagai Gubernur Bi namun sudah berani menaikkan BI rate, kebijakan ini merupakan kebijakan yang salah. Sebelumnya Gubernur BI yang lama yaitu Darmin sudah bertahun-tahun menjaga tingkat suku bunganya. Sementara Agus Marto sudah menyerah kepada inflasi.

“Dengan naiknya BI rate ini merupakan cerminan dari sikap yang tidak jelas, karena itu saya akan terus perhatikan kebijakan ini. Saya juga akan mengusulkan ke Komisi IX DPR untuk memanggil Agus untuk menagih janji saat fit and proper test, untuk menurunkan suku bunga. Namun kenyataannya berkata sebaliknya dimana dia menaikkan BI rate yang akan berpengaruh suku bunga kredit dan ini bertolak belakang pada statement Agus Marto kepada DPR,” ujarnya.

Harry juga melihat bahwa BI telah memprovokasi untuk menaikkan Bi rate ini yang secara langsung akan berpengaruh terhadap suku bunga kredit. Dia mengkhawatirkan BI rate yang naik sedikit ini akan memicu suku bunga pinjaman akan cepat naiknya, namun anehnya apabila BI rate turun maka akan sulit untuk menurunkan suku bunga kredit. “Hal semacam ini tidak menguntungkan perekonomian dalam sektor riil dan bisa menghambat pertumbuhan sektor riil ini juga,” ungkap dia.

Harry pun mengungkapkan BI rate yang sudah bertahan di level 5,75% selama 15 bulan berturut-turut, namun akhirnya berubah di awal masa tugas Agus Martowardojo menjadi Gubernur BI.

“Bisa dibilang hal ini merupakan indikator bahwa Agus Marto menganut sistem bunga kredit tinggi. Dimana dengan kenaikan suku bunga acuan tersebut, BI selalu berargumentasi bahwa suku bunga lebih tinggi dari inflasi. Karena itu, saya belum setuju jika kenaikan BI rate tersebut dilakukan sebelum batas aman inflasi terlewati. Langkah kebijakan Agus Marto ini bisa dibilang tidak masuk akal dan tidak punya alasan yang kuat,” papar Harry.

Kondisi seperti itu juga mendapat sorotan tajam dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Prof Ahmad Erani Yustika. “Dengan dinaikkannya BI rate, maka setidaknya ke depan akan terjadi kenaikan inflasi dan juga kenaikan suku bunga kredit perbankan,\" tandas dia kepada Neraca, Kamis.

Bahkan, sebetulnya, menurut Prof Erani, sebelum BI menaikkan BI rate, perbankan sudah mendahului dengan menaikkan tingkat suku bunga deposito dan kreditnya. “Jadi, perbankan sudah bereaksi lebih dulu. Dengan naiknya BI rate, maka suku bunga akan naik lagi,” kata Erani.

Erani mengakui bahwa kenaikan suku bunga kredit akan menyesuaikan dengan kenaikan inflasi. “Itu cara perbankan untuk mempertahankan dana pihak ketiga masuk ke mereka. Kalau mereka menggunakan tingkat suku bunga lebih rendah dari inflasi, maka orang akan enggan untuk ke bank,” jelas dia.

Sementara di mata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Toni Prasetiantono, perbankan belum perlu menaikkan suku bunga kredit terkait kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) dari 5,75% menjadi 6%. \"Saya pikir belum perlu naik, karena BI rate hanya naik 25 basis poin,\" ujar Toni saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Toni mengatakan perbankan juga harus mempertimbangkan target penyaluran kredit ke sektor UMKM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 20% yang mulai dilakukan secara bertahap pada tahun ini. \"Bank juga harus mempertimbangkan target ekspansi kredit yang tahun ini ditetapkan 20 persen,\" tutur Toni.

Ia mengemukakan akan lebih baik jika suku bunga kredit ditahan namun ekspansi kredit 20% dapat tercapai. \"Margin berkurang sedikit tidak masalah,\" kata Toni.

Kadin Menolak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengaku sangat keberatan jika BI menaikkan suku bunga acuan yang bakal diikuti dengan melangitnya suku bunga kredit.

Hariyadi pantas meradang. Pasalnya, sampai saat ini saja suku bunga bank di Indonesia terbilang cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. “Sejujurnya kami keberatan terhadap kenaikan BI rate. Karena suku bunga bank di Indonesia dikenal paling tinggi dibandingkan dengan perbankan di luar negeri,” ungkap Hariyadi ketika dihubungi Neraca, kemarin.

Namun begitu, Hariyadi lebih khawatir jika nilai tukar rupiah terhadap dolar justru melemah. Maka dari itu, Hariyadi menilai salah satu cara agar bisa mempertahankan nilai tukar tetap stabil adalah dengan menaikkan BI rate. “Kami bisa menerima kenaikan BI rate tersebut dengan berharap agar nilai tukar rupiah kembali stabil,” kata dia.

Meskipun Hariyadi menyetujui kenaikan BI rate tetapi Hariyadi berharap agar BI tidak terlalu terlena dengan tetap mempertahankan BI rate di angka 6%. “Jangan lama-lama, ketika rupiah sudah stabil dan telah ada kepastian dari pemerintah mengenai harga BBM maka ketika itu pula BI rate harus diturunkan. Kalau perlu, BI harus melakukan intervensi kepada bank yang masih menerapkan suku bunga tinggi ketika BI rate telah diturunkan,” tegas dia.

Lebih lanjut, Hariyadi juga menganggap perbankan nasional masih kurang efisien. Bahkan dia melihat perbankan nasional kerap ingin mengambil untung sebesar-besarnya. \"Boleh ngambil untung tapi sewajarnyalah supaya suku bunganya mendukung sektor riil. Tapi, perbankan ngambil untungnya sudah keterlaluan. Coba lihat saja laporan keuangannya bagus semua,\" tutur Haryadi.

Hariyadi pun meminta perbankan jangan menaikkan suku bunga kredit terus-menerus apalagi dengan adanya kenaikan BI rate. Menurut dia, kalangan pengusaha sudah terjepit dengan situasi yang kurang mengenakan, seperti adanya kenaikan BBM. \"Kalau begini terus lama-lama para pengusaha tidak di industri lagi tapi jadi pedagang semua,\" imbuh dia.

Related posts