Perbaikan SDM Jadi Prioritas - RPJMN 2015-2019

NERACA

Jakarta – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) semakin gencar menggodok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan bahwa perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi prioritas. “Kata kunci paling penting adalah SDM dan kesejahteraan rakyat. Kelompok miskin, hampir miskin kita bangun betul SDM dan social protection. Perlindungan sosial, karena disitulah pemerataan,” kata Armida di Jakarta, Kamis (13/6).

Wakil Menteri Perencanangan Pembangunan Nasional atau Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo kepada Neraca mengatakan bahwa pembangunan SDM bermakna penting karena masa demografi Indonesia. “Masa emas itu ketika jumlah usia produktif mempunyai proporsi yang besar. Disebut juga deviden demografi, yaitu saat-saat ini,” kata dia. Masa emas tersebut harus dimanfaatkan dengan maksimal. “Kita merespon Undang Undang Sumber Daya Manusia (SDM). Human capital. Pendidikan dan kesehatan menjadi human capital, karena ini adalah modal untuk bersaing dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin,” jelas Lukita.

Salah satu bentuk dorongan SDM, lanjut Lukita, adalah dengan menggenjot beasiswa. Bappenas mengharapkan sebanyak mungkin penduduk mendapatkan pendidikan. Porsi untuk pendidikan tetap bertahan di 20% dari APBN. Tetapi penggunaan dana pendidikan tersebut akan menunjukkan tren yang berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya, dana pendidikan lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan. Namun ke depannya tren penggunaan dana pendidikan akan bergeser ke urusan content pendidikan, bagaimana supaya isi pendidikan meningkat.

Armida menjelaskan, sasaran utama pendidikan di Indonesia adalah masyarakat miskin dan hampir miskin. Dengan meningkatnya produktivitas masyarakat miskin, maka secara otomatis akan terjadi pengembangan daya saing Indonesia, sehingga perekonomian berkualitas akan terwujud. Peningkatan SDM masyarakat miskin dinilai sangat penting, kata Armida, karena struktur angkatan kerja di Indonesia didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar. Hampir 60% angkatan kerja yang ada di Indonesia adalah tamatan Sekolah Dasar. Mayoritas berasal dari golongan miskin.

Fokus lain selain peningkatan SDM masyarakat miskin adalah pemberian social protection. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti di Indonesia, akan memunculkan kesenjangan sosial. Hal tersebut perlu dipikirkan pemerintah agar masyarakat miskin terlindungi. Pemerintah akan terus mengembangkan program Raskin, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program PNM (Permodalan Nasional Madani) bagi masyarakat miskin yang ingin bergerak di sektor UKM. Itu adalah bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial.

Dengan membaiknya SDM Indonesia dan perlindungan sosial yang cukup bagi masyarakat miskin, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan berkualitas. “Indonesia akan lepas dari belenggu middle income trap,” kata Armida. Nantinya, hasil RPJMN godokan Bappenas ini akan diajukan kepada presiden terpilih 2014. Namun presiden tidak harus menggunakannya. Dengan visi misi yang dibawanya, presiden akan dengan bebas memilih program apa yang akan dilakukan kabinetnya, asal tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang (RJP) yang telah digariskan. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Menteri BUMN Ingin Cetak SDM Berkualitas - Lewat Siswa Mengenal Nusantara

NERACA Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menggelar program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) 2018. Menteri BUMN Rini…

Bappenas Harap RPJMN 2020-2024 Adopsi Konsep Ekonomi Hijau

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menginginkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)…

Mohon untuk Perbaikan Jalan

Jalanan di Jalan Sawah Dalam, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, kini rusak berat. Mohon diperbaiki karena rawan kecelakaan, dan Pemkot Tangerang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Korporasi Diharapkan Tak Borong Valas

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) meminta dunia usaha tidak memaksakan diri untuk "memborong" valuta asing…

Luhut Ancam Proyek PLN “Direschedule” - Tak Penuhi TKDN

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebagai upaya tegas mengendalikan impor maka…

IIF Target Salurkan Pembiayaan Infrastruktur Rp10 Triliun

  NERACA   Jakarta – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menargetkan bisa menyalurkan pembiayaan untuk infrastruktur mencapai Rp10 triliun. Hal…