NERACA

Jakarta -  Ketua Tim Kerja MP3EI Koridor Kalimantan Suswono melaporkan bahwa realisasi investasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan hingga 11 Juni 2013 mencapai Rp741 triliun. “Jumlah proyek untuk sektor riil sebanyak 223 proyek dengan nilai hampir mencapai Rp741 triliun. Yang telah valid ada 58 proyek dengan nilai sekitar Rp281 triliun. Untuk kegiatan pengembangan infrastruktur sebanyak 143 proyek dengan nilai Rp 226 triliun. Sementara untuk kegiatan SDM dengan Iptek sebanyak 35 proyek dengan nilai Rp1,6 triliun,” kata Suswono.

Suswono mengklaim, selama dua tahun implementasi MP3EI di Kalimantan, telah banyak proyek sektor ekonomi maupun infrastruktur yang telah groundbreaking dan diresmikan. Pada Oktober 2012, Presiden Republik Indonesia telah melakukan groundbreaking dan meresmikan proyek MP3EI di Kalimantan Timur Nilai investasi tertinggi dari proyek yang telah groundbreaking untuk tahun 2011 dan 2012 dicapai oleh Kalimantan Timur. Sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah menempati posisi terendah.

Pada 2013 ini, Koridor Kalimantan menargetkan lakukan groundbreaking 9 proyek dari sektor ekonomi dan 11 proyek infrastruktur. Diperkirakan sebanyak 7 kegiatan ekonomi dan 5 kegiatan infrastruktur yang berpotensi diresmikan pada 2013 ini, dengan nilai investasi lebih dari Rp115 triliun. Implementasi MP3EI koridor Kalimantan ini tidak terlepas dari beberapa isu strategis dan berbagai permasalahan yang perlu penanganan khusus oleh kementerian/lembaga terkait. Pertama adalah permasalahan kurangnya pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri pengolahan.

Perlu percepatan pembangunan power plant dengan dukungan Kementerian ESDM, Kemenristek, dan PLN di Kalimantan terkait pembangunan PLTU Asam-asam unit 5 dan 6 (2 x 100 MW) di Tanah laut, penyelesaian pembangunan PLTU IPP Kalsel (2 x 100 MW), PLTU Batulicin, dan PLTA Kusan (67 MW).

Permasalahan kedua, terhambatnya pembangunan jalan bebas hambatan Samarinda – Balikpapan terkait masalah tumpang tindih kawasan hutan di ruas 2 (8,16 km melewati hutan lindung Manggar) dan ruas 2 & 3 (25,06 km melewati kawasan konservasi Bukit Suharto), serta terhambatnya pembangunan jalan paralel perbatasan barat (Aruk – Batas Kaltim) disebabkan adanya jalan yang melewati kawasan lindung.

Ketiga, lambatnya proses penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di Maloy, Kalimantan Timur, dan penetapan usulan KEK di Provinsi lainnya memerlukan rencana aksi. Keempat, lambatnya proses persetujuan substansi RTRW dan penerbitan Perda RTRW sehingga memerlukan upaya percepatan persetujuan RTRW Provinsi Kalbar untuk mempercepat pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi alumina di Mempawah.

Hambatan investasi

Sementara Kalteng untuk mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Industri karet di Santilik dan Puruk Cahu. Kaltim untuk mempercepat pembangunan jalan bebas hambatan Samarinda-Balikpapan. Terakhir Kalsel untuk mempercepat investasi perkebunan senilai Rp7,7 triliun.

Masalah-masalah itu belum termasuk terhambatnya pelaksanaan investasi food estate di Ketapang dan Bulungan yang memerlukan percepatan dukungan infrastruktur jalan dan saluran irigasi. Juga ketidakpastian keberlanjutan industri pengolahan bahan tambang dan mineral dan ketidakpastian proses percepatan pembangunan jalur rel KA Lintas Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ketidakpastian perizinan investasi pengolahan batu bara yang dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia dan PT. BHP Billiton juga perlu diselesaikan melalui beberapa upaya.

Masalah lain, terhambatnya penyelesaian tumpang tindih lahan di wilayah investasi perkebunan/HTI yang dilaksanakan oleh PT. Silva Rimba Lestari, PT Mayawana Persada, dan PT Mayangkara Tanaman Industri. Selain itu, juga ada masalah di belum adanya payung hukum dalam pengaturan bagi hasil pelaksanaan ekspor CPO bagi daerah penghasil, sehingga perlu adanya percepatan payung hukum untuk pengaturan bagi hasil pelaksanaan ekspor CPO bagi daerah penghasil.

Terakhir, terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan kawasan industri dan keperluan sehari-hari masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berjanji akan mencari solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam implmentasi MP3EI di koridor Kalimantan. “Kita bertekat akan menyelesaikan itu,” kata dia setelah mendengarkan paparan masalah MP3EI di Kalimantan tersebut. [iqbal]