Nasib Suez di Tangan Jokowi

Nasib Suez di Tangan Jokowi

Nasib Suez Environment di Tangan Jokowi

Rencana Suez Environment dari Prancis untuk menjual seluruh sahamnya di PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) kepada Manila Water terancam gagal total. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak setuju dengan rencana itu.

Bahkan, Gubernur DKI Joko Widodo berniat mengambil alih seluruh saham di Palyja dan menjadikan Palyja sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Saat ini, Palyja dikuasai Suez sebanyak 51% Selain Suez, pemilik saham Palyja lainnya adalah PT Astratel Nusantara, yaitu sebanyak 49%. Semula, Astratel hanya memiliki 30% saham. Sebanyak 19% sahamnya dibeli dari Citi Group.

\"Iya ini keputusan besar dan harus berani. Kami selesaikan nanti, yakin rampung,\" ujar Gubernur Joko Widodo, di kantornya, pekan lalu (6/6). Gubernur menjelaskan, pengambilalihan saham milik Suez dan Astratel itu merupakan keputusan yang harus segera dilaksanakan. Perlunya, agar pengelolaan air minum di Jakarta tidak dikuasai oleh swasta. Hal itu diungkapkan Jokowi usai menerima kunjungan Menteri Perdagangan Prancis.

Soal rencana itu, Head of Responsibility and Corporate Communications Palyja Meyritha Maryanie menyatakan, pihak manajemen tetap berkomitmen melaksanakan operasional pengolahan air dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Jakarta. “Kami tak ingin membicarakan soal pengalihan saham, yang kami ingin lakukan adalah bagaimana para pelanggan tercukupi pasokan airnya secara baik dan memuaskan,” kata Meyritha.

Palyja adalah operator air minum mitra PAM Jaya yang mulai beroperasi sejak 1998 dan terikat kontrak hingga 2023. Palyja beroperasi di wilayah barat kota Jakarta, yaitu bagian barat dari Kali Ciliwung. Sedangkan di timur Ciliwung, operasional air PAM dikelola oleh mitra PAM Jaya, yaitu PT Aetra Air Jakarta. (saksono)

BERITA TERKAIT

Menyikapi Pernyataan Jokowi Secara Proporsional

  Oleh : Toni Ervianto, Alumnus Pascasarjana UI Pernyataan atau ucapan tokoh apalagi Kepala Negara jelas akan sangat berpengaruh terhadap…

Presiden Jokowi Minta Menteri Siap Siaga - HADAPI DAMPAK KRISIS EKONOMI TURKI

Jakarta-Presiden Jokowi akhirnya memerintahkan para menterinya untuk menjaga kewaspadaan dan kesiagaan dalam menghadapi imbas gejolak ekonomi yang terjadi di Turki…

Pengamat: Uji Jabatan Wapres di Tangan MK

Pengamat: Uji Jabatan Wapres di Tangan MK NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan menilai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tingkat Kepatuhan Pejabat Negara Hanya 52%

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara nasional untuk tingkat eksekutif kepatuhannya 53%, yudikatif 41%, MPR 50%, DPR 12,95%, DPD…

Wow, Baru 69 Wakil Rakyat Serahkan LHKPN

KPK merilis daftar kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif per 3 Agustus 2018.…

Pendampingan Pengisian LHKPN Pejabat Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), melakukan pendampingan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara "online" (dalam jaringan/daring) terhadap…