NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan hanya akan menganggarkan dana Rp130,7 miliar pada tahun 2014. Hal ini tercantum dalam Rancangan APBN Kementerian BUMN tahun 2014, dana tersebut tidak terlalu besar dikarenakan Kementerian BUMN tidak memerlukan banyak anggaran. \"Kita begitu karena memang Kementerian BUMN tidak banyak programnya, sehingga tidak usah diadakan,\" kata Menteri BUMN Dahlan Iskan usai rapat dengan komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (12/6). Dia juga mengatakan anggaran kementeriannya hanya dikonsentrasikan  pada gaji pegawai, perjalanan dinas, membina perusahaan BUMN dan membayar konsultan. Oleh karena itulah yang menyebabkan anggaran Kementerian BUMN termasuk yang terkecil dari seluruh kementerian.

Pagu anggaran Kementerian BUMN 2014 dialokasikan untuk Sekretariat dan Staf Ahli sebesar Rp102,09 miliar, pagu Kedeputian Teknis sebesar Rp14,7 miliar, dan pagu Deputi RPS sebesar Rp13,89 miliar. \"Anggarannya masih bisa turun pada tahun 2014, karena memang kita tidak banyak anggaran,\" ujarnya. Selain itu, Dahlan juga tidak pernah mau ambil pusing memikirkan untuk menambah anggaran belanja. Menurutnya, yang paling banyak mendapat anggaran justru perusahaan pelat merah. \"Jadi, Kementerian BUMN memang tidak perlu menambah anggaran belanja,\" ungkapnya.

Kemudian Pimpinan Sidang dan juga Wakil Komisi VI DPR, Erik Wardhana di ruang Komisi VI, DPR mengatakan anggaran yang disetujui tahun 2014 sebesar Rp130,7 miliar atau turun dari anggaran APBNP 2013 yang senilai Rp134,55 miliar. \"Komisi VI DPR RI menerima usulan pagu indikatif Kementerian BUMN RI tahun 2014 senesar Rp130,78 miliar untuk selanjutnya dibahas di Banggar DPR RI sesuai dengan Perpu,\" jelas dia. Selanjutnya, Komisi VI DPR akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Badan Anggaran DPR.

Atas keputusan DPR itu, Dahlan Iskan menerima keputusan Komisi VI DPR. Meskipun besaran anggaran periode 2014 yang disetujui, lebih sedikit daripada periode 2013. \"Anggaran Kementrian BUMN itu paling kecil dibandingkan kementrian yang lain. Itu hanya Rp 130 miliar dan program utamanya itu bagaimana membina perusahaan-perusahaan BUMN,\" ungkapnya. \"Kementerian BUMN itu kan program terbanyaknya di perusahaan-perusahaan BUMN, bukan di kementeriannya, kalau di kementriannya itu kan hanya gaji pegawai sama mungkin biaya perjalanan dinas, konsultan biasanya, karena itu Rp 130 miliar cukup,\" tambah Dahlan. Sebelumnya DPR juga menyetujui pemangkasan anggaran Kementerian BUMN pada APBN-P 2013 sebesar Rp9,126 miliar, menjadi sebesar Rp134,5 miliar. [mohar]