Pemerintah Kurang Serius Melanjutkan Pengembangan - Energi Terbarukan

NERACA

Jakarta - Dorongan untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia seperti berjalan di tempat. Indonesia menjadi kelimpungan ketika energi terbarukan belum berkembang, sementara subsidi untuk BBM harus ditingkatkan dengan signifikan lantaran ketergantungan akan sumber energi fosil tersebut. “Banyak hal yang menjadi kendala mengapa energi terbarukan kurang berkembang di Indonesia. Yang utama karena program yang dicanangkan tidak berkelanjutan. Pemerintah kurang serius,” kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan kepada Neraca, Rabu (12/6).

Salah satu bukti ketidakseriusan pemerintah, lanjut Fadhil, adalah terbengkalainya program penanaman pohon jarak. Program ini bukannya mendorong keberadaan energi terbarukan, tapi malah merugikan beberapa PT Perkebunan Negara (PTPN) dan perusahaan swasta yang sempat ikut melaksanakan penanaman jarak. Dahulu, lanjut Fadhil, program penanaman jarak digaungkan begitu sering, tetapi saat ini nyaris tidak ada lagi dorongan pemerintah untuk membangkitkan jarak sebagai sumber energi terbarukan.

Terbengkalainya pengembangan energi terbarukan juga disebabkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyiapkan pasar untuk energi tersebut. Banyak energi terbarukan yang bisa diproduksi di Indonesia, tetapi kalau hanya sekadar produksi, tetapi tidak ada pasar yang akan membelinya, sama saja tidak akan berjalan. “Coba lihat Brazil. Ketika mengalihkan dari energi fosil ke energi dari tebu, pasarnya mereka siapkan. Industri otomotif diharuskan menggunakan konverter yang bisa men-switch. Ketika harga minyak murah, dia konversi ke minyak, ketika etanol murah, maka dia ganti bahan bakarnya dengan etanol hasil olahan tebu. Di kita tidak disiapkan pasarnya. Tidak ada pengharusan dari pemerintah untuk menyiapkan konverter,” jelas Fadhil.

Bentuk lain ketidakseriusan pemerintah dalam mendorong energi terbarukan adalah subsidi energi yang terlalu berpihak pada energi fosil. Sementara energi terbarukan dianaktirikan. “Laporan Indef menyebutkan, realokasi anggaran dari penaikan harga solar dan premium yang pada RAPBN-P 2013 tidak dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya energi terbarukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur energi sehingga ke depan APBN tidak tersandera lagi dengan persoalan harga minyak.

Alokasi anggaran untuk subsidi dan insentif pengembangan energi alternatif justru minim. Sejauh ini pengembangan energi gas bumi menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur, sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan energi panas bumi adalah faktor ketidakpastian yang dihadapi kalangan pengusaha. Menurut Fadhil, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan berjalan sangat lambat. “SPBU-SPBU ini kan bisa diubah atau ditambah dengan gas atau dengan biofuel. Tapi pembangunan itu sangat lamban. Kita bisa memaklumi bahwa konsumsi dalam negeri sangat minim akibat pembangunan yangs angat lamban itu,” katanya.

Padahal, lanjut dia, potensi pengembangan biofuel cukup besar dan Indonesia sangat mampu untuk memproduksi itu. Kapasitas terpasang untuk produksi biofuel dari CPO sebesar 4,5 juta kilo liter, tetapi yang diproduksi hanya 2,5 juta kilo liter. Dari hasil produksi itu, sebanyak 1,5 juta kilo liter diekspor. Jadi konsumsi dalam negeri hanya sekitar 1 juta kilo liter.

“Belum menunjukkan suatu pemanfaatan yang optimal. Mengapa? Karena tidak ada dorongan yang serius dari pemerintah. Tidak ada kebijakan yang mendukung,” ujar Fadhil. Seharusnya, lanjut dia, kebijakan kenaikan harga BBM itu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana Indonesia menghilangkan ketergantungan energi dari minyak bumi dan mengalihkannya kepada energi-energi terbarukan, yang sumber-sumbernya kita miliki secara berlimpah. [iqbal]

Related posts