Kearifan Menyikapi Monopoli Pelabuhan - Oleh: Lamserida, Peneliti CefInDeR

Sejumlah pihak yang merupakan penyedia jasa yang berhubungan dengan pelabuhan akhirnya mewujudkan ancamannya untuk melakukan pemogokan beberapa waktu lalu. Mereka terdiri atas asosiasi-asosiasi yang mewadahi pelaku usaha antara lain bongkar muat, angkutan, forwarding, dan logistik. Pemogokan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Emas Semarang, dan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya di Tanah Air merupakan protes terhadap PT Pelindo I-IV yang dinilai memonopoli usaha jasa kepelabuhanan. Tercatat, selain Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemogokan terjadi di sepuluh pelabuhan lain di seluruh Indonesia.

Lumpuhnya aktivitas pelabuhan tersebut langsung berpengaruh pada perekonomian karena banyak sekali komoditas yang terhambat pengirimannya. Malah, pemakai jasa angkutan laut menaksir mengalami kerugian triliunan rupiah sebab pengiriman barang terhambat dan harus menambah biaya penumpukan. Itu baru satu hari, padahal mereka yang melakukan pemogokan mengancam setop operasi per 3 Juni 2013, mulai pukul 06.00 WIB hingga ada ketetapan dari pemerintah soal penghapusan ekspansi anak-anak usaha Pelindo I-IV.

Rencana mogok itu merupakan protes terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo I-IV yang dinilai akan mengancam eksistensi perusahaan bongkar muat (PBM). Berdasarkan UU Pelayaran, Pelindo sebagai operator pelabuhan akan memungut fee dalam setiap kegiatan bongkar muat yang dilakukan PBM. Besaran fee bervariasi karena ditetapkan oleh masing-masing Pelindo. Di Pelabuhan Tanjung Priok, PBM diwajibkan memberikan fee sekitar 40 persen dari ongkos bongkar muat. Di Pelabuhan Belawan, Medan, dikenakan 2.500 rupiah per ton untuk barang umum.

Praktik Monopoli

Dasar mogok tersebut juga bertitik tolak dari terbitnya Permenhub No 06 Tahun 2013 tentang Struktur Tarif Bongkar Muat di Pelabuhan, terutama Pasal 14 Bagian B, yang isinya memberikan kewenangan penuh dan mutlak kepada PT Pelindo dalam menetapkan struktur dan besaran tarif bongkar muat di pelabuhan. Selain itu, memberikan kewenangan penuh kepada PT Pelindo untuk melakukan praktik monopoli dalam semua kegiatan di pelabuhan. Mereka kemudian mendesak pemerintah untuk mengatur usaha terminal dan Unit Teminal Peti Kemas (UTPK) Pelindo sebagaimana yang dipersyaratkan terhadap PBM di pelabuhan.

Mereka juga meminta Pelindo memberikan kesempatan berusaha yang sama kepada PBM di pelabuhan dan meminta Pelindo meninjau ulang tarif pelayanan jasa kepelabuhanan di UPTK. Kerugian akibat aksi mogok pelabuhan tersebut tidak akan terjadi apabila pemerintah, dalam hal ini menteri perhubungan dan menteri BUMN, responsif atas terjadinya persaingan usaha tidak sehat di kawasan pelabuhan.

Setidaknya, pemerintah mampu menanggulangi ekses dari kebijakan yang dibuatnya. Ini artinya, tak ada lagi istilah telanjur menjadi bubur. Seharusnya kedua menteri tersebut bisa memberi tahu Pelindo II agar mendukung bisnis pihak swasta di pelabuhan. Kedua menteri tersebut juga harus segera turun tangan mencegah terjadinya pemogokan.

Dengan kata lain, kedua menteri tersebut juga jangan anggap enteng ancaman aksi mogok di pelabuhan. Sebab, selain bakal menimbulkan kerugian besar, citra Indonesia menjadi tidak baik. Padahal, Indonesia sedang menghadapi persaingan global dan akan berlangsungnya AEC (ASEAN Economic Community) 2015. Pemerintah pun harus transparan, apakah Pelindo itu badan usaha milik negara yang berfungsi sebagai operator atau regulator. Sebab, yang terjadi sekanag adalah Pelindo menaikkan tarif-tarif yang makin membebani biaya (cost).

Tak cuma itu, Pelindo juga mengenakan tarif sewa tanah pelabuhan, bahkan mengenakan biaya 5 persen dari total omzet perusahaan-perusahaan dan industri. Menurut data terakhir, ternyata lebih dari 1.000 perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha kepelabuhanan di seluruh Indonesia, khususnya Tanjung Priok, terancam gulung tikar. Ini terjadi akibat sulitnya berusaha di pelabuhan menyusul ekspansi bisnis gila-gilaan PT Pelindo.

Padahal, sesuai ketentuan UU No 19/2003 (BUMN), sejatinya Pelindo adalah BUMN yang berorientasi pada pelayanan publik. Kondisi tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi orientasi pemerintah patut menjadi acuan perusahaan pelabuhan karena perannya sebagai lokomotif yang kinerjanya diukur dari sisi pelayanan.

Sewajarnya aktivitas kerja di pelabuhan dibuat kondusif, efisien, dan makin produktif. Bagaimanapun bahwa dampak pemogokan di pelabuhan kali ini sangatlah besar. Gabungan Importir Na-sional Seluruh Indonesia (GINSI), misalnya, memperkirakan kerugian akibat aksi mogok pengusaha penyedia jasa angkutan di Tanjung Priok sekitar Rp 2,2 triliun.

Angkutan khusus pelabuhan yang tak beroperasi dari pagi sampai sore menyebabkan barang tidak bisa keluar sehingga importir harus mengeluarkan ongkos tambahan yang tidak kecil nilainya untuk biaya penumpukan, serta ada rugi waktu dan peluang. Angka kerugian tersebut baru di Tanjung Priok, belum lagi di luar pelabuhan terbesar dan tersibuk di Tanah Air itu, serta masih ditambah sektor-sektor lain yang menggunakan berbagai jasa kepelabuhan.

Pada akhirnya kerugian itu akan membebani masyarakat sebagai konsumen. Importir selaku pemilik barang terpaksa menaikkan harga jual produk karena ada tambahan beban biaya selama barang tidak bisa keluar dari pelabuhan. Kenaikan harga biasanya segera merembet. Kementerian BUMN tidak bersedia merespons tuntutan para pe-mogok. Menteri BUMN Dahlan Iskan mempersilakan para pemimpin BUMN pelabuhan menyelesaikan sendiri urusannya. RJ Lino, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) meminta pihak-pihak yang menganggap BUMN tersebut melakukan monopoli usaha agar menunjukkan di mana letak monopolinya.

Mereka dipersilakan melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Apabila masih kurang puas juga, bisa ke pengadilan. Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan sejak jauh hari pihaknya telah menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah, tetapi belum menerima tanggapan. Intinya, asosiasi tersebut meminta pemerintah mengambil kebijakan yang berkeadilan agar usaha jasa pelayaran dan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan kepelabuhanan memperoleh kepastian dalam berusaha serta kelangsungannya tetap terjaga.

Agar dampaknya tidak makin besar dan merugikan masyarakat, sebaiknya Pelindo dan para pelaku usaha jasa kepelabuhanan duduk bersama untuk menyamakan persepsi yang sampai saat ini bertolak belakang. Pemerintah juga harus menyikapi persoalan ini secara arif dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak. (analisadaily.com)

Related posts