Mengharap Efisiensi dari APBN-P 2013 - Oleh: Hardy MAS, Aktivis dan Pemerhati Masalah Sosial di Kota Medan

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang sibuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013. Ini dilakukan untuk mengejar tenggat waktu yang telah ditentukan, yakni sampai tanggal 17 Juni 2013. Itu sebab, hampir setiap rapat berlangsung terlontar perdebatan tentang alokasi, jumlah dan fungsi anggaran yang diajukan pemerintah tersebut. Pembahasan itu menjadi penting, karena pemerintah sudah berancang-ancang untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Artinya, postur anggaran itu nanti bakal lebih efisien, tepat sasaran dan mampu mengantisipasi terjadinya perubahan akibat faktor internal maupun eksternal, seperti dampak dari pelemahan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Kian antisipatifnya pemerintah terlihat dari sejumlah asumsi makro yang diajukan ke DPR. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, yang semula 6,8 persen dikoreksi 6,3 persen. Demikian pula dengan nilai tukar, yang semula 9.300 rupiah per dollar AS diubah menjadi 9.600 rupiah per dollar AS. Pemerintah bahkan pesimistis mampu menekan inflasi sehingga pada RAPBN 2013 diubah menjadi 6 persen dari semula 4.9 persen. Dari sisi asumsi bolehlah dipahami langkah pemerintah tersebut. Namun, manakala mengikuti pembahasan alokasi anggaran, terkesan tidak ada efisiensi. Pemerintah bahkan mengajukan kenaikan anggaran subsidi BBM dari semula 193,8 triliun rupiah menjadi 209,9 triliun rupiah. Pemerintah beralasan, kenaikan anggaran subsidi BBM tersebut karena ada penambahan beban biaya subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nitrogen (BBN) 16,1 triliun rupiah. Pembengkakan anggaran subsidi BBM, elpiji, dan BBN ini disebabkan karena kuota konsumsi BBM bersubsidi juga melonjak dari semula 46 juta kilo liter menjadi 48 juta kilo liter. Di sisi lain, konsumsi masyarakat terhadap gas elpiji juga semakin meningkat, khususnya karena program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang kini sedang digalakkan oleh pemerintah. Anggaran subsidi energi tersebut termasuk ke dalam alokasi belanja non-kementerian/lembaga yang telah dinaikkan dari 559,8 triliun rupiah menjadi 605,9 triliun rupiah. Dengan demikian, anggaran tersebut berkontribusi dalam belanja pemerintah pusat yang juga mengalami peningkatan menjadi 1.193 triliun rupiah di RAPBN-P 2013 dari sebelumnya sebesar 1.154 triliun rupiah. Berdasarkan itu, tak anehlah jika pengalihan alokasi anggaran kenaikan BBM untuk penghematan anggaran dan perbaikan infrastruktur jalan dinilai hanya omong kosong. Sebab, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu pemborosan anggaran. Sedihnya lagi, pemerintah menyadari bahwa jumlah orang miskin akan bertambah 1,6 persen jika harga BBM bersubsidi naik. Itu artinya, jika saat ini jumlah penduduk mencapai 250 juta, maka jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM menjadi 30,250 juta orang. Padahal sebelumnya, dengan asumsi harga bensin tetap 4.500 rupiah per liter, tahun 2013 ini diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Dengan demikian, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa. Tak cuma bertambahnya orang miskin, kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Daya beli akan terpukul akibat kenaikan sejumlah harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi. Pemerintah memang terlalu konservatif dalam menentukan besaran pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga. Padahal, pemerintah sebenarnya bisa melakukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga ke kisaran 40 triliun rupiah. Soalnya, pemborosan-pemborosan masih banyak sekali terutama di belanja barang. Pada prinsipnya pemerintah bisa melakukan efisiensi pada semua pos anggaran. Termasuk juga pada pos anggaran belanja modal yang sering kali nilainya di-mark up antara 20-30. Tapi, efisiensi tersebut tanpa harus mengubah outputnya. Artinya, pemerintah harus tetap fokus pada peningkatan kualitas. Mafia Anggaran Di sisi lain, para mafia anggaran di DPR harus segera ditertibkan dan bahkan harus diberi hukuman setimpal. Sudah lama kabar beredar bahwa mafia anggaran di tanah air sangatlah leluasa menjalankan aksinya. Bukan hanya di tingkat pusat, di daerah pun praktik-praktik semacam ini diyakini tumbuh dengan suburnya. Namun untuk mengungkapnya bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi terjadinya mafia anggaran dikarenakan adanya persekongkolan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, mengungkap praktik mafia anggaran pasti akan sangat sulit kecuali bila kemudian salah satu dari orang-orang yang terlibat itu bersedia membongkarnya. Praktik mafia anggaran ini memang hampir mirip dengan kentut. Baunya bisa dicium namun wujudnya tidak bisa diraba. Namun kalau mau ditelusuri secara serius, tentu proses pengungkapannya tidak sesulit asal muasal kentut. Mafia anggaran bisa saja dibongkar ke permukaan asalkan ada kemauan serius dari aparat penegak hukum untuk menghabisi praktik kejahatan yang satu ini. Hal inilah yang sering menjadi kendala, apalagi praktik mafia anggaran umumnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, aparat penegak hukum sekalipun bisa saja dininabobokkan dan bahkan dihentikan seluruh proses penyidikannya. Itulah kehebatan para mafia anggaran dalam menelan dana negara yang begitu besar. Tidak heran bila kemudian bangsa ini susah bangkit dari keterpurukannya, sebab begitu banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi serta peluang untuk melakukan korupsi di berbagai bidang. Mafia anggaran bisa bercokol di lembaga legislatif karena ada wakil rakyat yang siap membantu agar para aktor di dalam mafia itu bisa leluasa beroperasi. Ironinya, mafia anggaran mempunyai tempat bermain yang begitu nyaman karena ada sebuah alat kelengkapan DPR yang khusus diberikan kewenangan membicarakan dan mengatur ratusan miliar bahkan triliunan rupiah untuk proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh negara. Memang perlu diakui masih lebih banyak anggota DPR yang benar-benar memegang teguh sumpah jabatan dan etika sebagai wakil rakyat. Mereka menjalankan panggilan tugasnya untuk selalu mengkritisi kebijakan pemerintah, mencermati anggaran yang diusulkan pemerintah dan tak pernah lelah untuk ikut mematangkan rancangan undang-undang. Namun, ulah segelintir orang-orang yang kerap disebut sebagai anggota dewan yang terhormat itu justru menguatkan persepsi dan pandangan buruk terhadap parlemen. Gedung megah di parlemen tidak lagi melulu diisi oleh orang-orang yang terus peduli dan gelisah dengan kehidupan bagian terbesar rakyat di negeri ini yang hari berganti hari terus dihimpit beragam kesulitan. Ruang-ruang nyaman di gedung DPR juga menjadi ajang bagi para mafia anggaran. Percuma saja dilakukan efisiensi anggara kalau didalamnya masih ada para mafia anggaran.(analisadaily.com)

Related posts