Penghematan Anggaran  "Direvisi" Jadi Rp15 Triliun

 Jakarta-- Pemerintah tampaknya akan “merevisi” target penghematan anggaran pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L). Awlanya rencana penghematan itu dipatok sekitar Rp 20 triliun. Namun aka diubah menjadi sekitar Rp 15,5 triliun pada 2011. “Penghematan Rp 15,5 triliun ini akan dilakukan dengan cara memotong anggaran yang tidak produktif dan akan dibahas dalam rapat cabinet bersama Presiden SBY dan para menteri-menteri,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,26/6.

 Lebih jauh Hatta menekankan penghematan lebih ditujukan kepada pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. “Tujuan utama dari penghematan itu adalah tentu agar setiap rupiah dana yang kita belanjakan itu menimbulkan dampak yang besar bagi pembangunan," tambahnya

 Oleh karena itu, kata Hatta, penghematan anggaran ini nantinya akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi sektor-sektor yang produktif akan diutamakan khususnya untuk pembangunan.

 Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas soal laporan perekonomian semester I-2011 dan juga kondisi APBN. Menurut Hatta, di kuartal I dan II-2011 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ekspansif terutama didorong oleh sektor pertambangan dan pertanian. Kemudian juga didorong oleh investasi yang meningkat. "Sementara belanja APBN kita walau ada perbaikan tetap akan ada serapan dan kuartal II-2011 diharapkan lebih baik," ujarnya.

 Hatta mengatakan ada beberapa perubahan asumsi makro yang harus diubah seperti lifting atau produksi minyak dan juga harga minyak. "Penerimaan negara lebih baik dibanding kuartal I-2010 lalu. Secara keseluruhan semua on the track. Saya akan sampaikkan arahan presiden agar betul-betul semua menteri membelanjakan setiap anggaran tersebut sesuai target dan dilakukan penghematan Inpres 7/2011. Kemudian apa yang kita lakukan, penghematan kita lakukan lebih disiplin dalam program infrastruktur," papar Hatta.

 Ditempat terpisah,   terkait penghematan anggaran dengan pensiun dini PNS, pengamat ekonomi Drajad Wibowo mengatakana perampingan PNS melalui program pensiun dini tidak akan berjalan efektif. "Alasanya, jangan kaitkan pensiun dini dengan kinerja PNS. Sekarang muncul wacana PNS yang kurang baik kinerjanya akan ditawari pensiun dini. Wacana ini salah kaprah lagi. Nanti akan banyak yang enggan ambil pensiun dini, karena tidak mau sejarah karirnya diakhiri dengan predikat tidak bagus kinerjanya," ungkapnya.

 Untuk itu Drajad menyarankan, pemerintah perlu menghubungkan program ini dengan upaya pengurangan beban anggaran. Ini penting agar alokasi anggaran bisa digunakan lebih optimal, dan proses perizinan pun tidak menjadi berbelit-belit. "Kaitkan pensiun dini dan pengurangan beban anggaran PNS ini dengan optimalisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi), khususnya penyederhanaan perizinan. Sehingga nanti akan diperoleh jumlah PNS yang optimal.

 Program pensiun dini juga harus memobilisasi PNS yang kelebihan sumber daya manusia (SDM) kepada yang kekurangan, melalui satuan kerja-satuan kerja (satker) masing-masing. "Intinya, reformasi birokrasi yang benar --desain dan tahapannya-- akan bisa mengurangi beban tersebut. Pensiun dini, relokasi PNS, optimalisasi tupoksi merupakan bagian dari reformasi birokrasi tersebut," paparnya.

 Ia pun menyadari bahwa jumlah PNS di Indonesia sudah termapau banyak. Wacara perampingan PNS dengan program pensiun dini bisa jadi salah satu solusi tersebut. Namun hal ini seyogyanya diiringi dengan perbaikan sistem reformasi birokrasi. "Pensiun dini bisa jadi salah satu solusi, tapi lagi-lagi desain kebijakan pensiun dini ini harus benar. Jangan ulangi kesalahan desain reformasi birokrasi," ujarnya. **cahyo