Dalam beberapa hari ini sudah mulai terasa derasnya aliran modal asing yang mulai keluar dari pasar modal domestik, yang dikhawatirkan dapat mendorong terjadinya gelembung harga. Karena potensi terjadinya bubble sangat besar mengingat masih terbatasnya instrumen finansial yang tersedia dan masih sedikitnya perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Apalagi belakangan ini terlihat data surplus neraca berjalan yang cenderung menurun, bahkan negatif pada kuartal I-2013. Di tengah perlambatan ekonomi global, ekspor pun cenderung turun. Sementara itu, impor barang konsumsi, terutama dari China cenderung terus meningkat. Status penurunan penurunan peringkat dari investment grade ke stabil oleh lembaga pemeringkat internasional, juga berpengaruh pada daya saing Indonesia diantara negara tetangga ASEAN.

Selain itu, peningkatan defisit transaksi berjalan juga dipicu oleh naiknya konsumsi BBM domestik dan rendahnya lifting minyak RI. Di sisi lain, neraca jasa tak dapat diharapkan karena secara historis RI selalu mengalami defisit neraca jasa (terutama akibat tingginya biaya jasa transportasi perdagangan L/N yang dikuasai asing).

Tidak hanya itu. Tren kenaikan jumlah penduduk kelas menengah (berpengeluaran >US$6 per hari) yang cenderung konsumtif juga berpotensi mendorong naiknya defisit transaksi berjalan dan inflasi. Apalagi jika peningkatan konsumsi tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi domestik, dipastikan impor pun cenderung meningkat.

Tren ini tentunya sangat riskan bagi negeri ini. Bila kapasitas produksi domestik tak kunjung meningkat, cepat atau lambat, Indonesia dapat terjebak kondisi yang disebut sebagai perangkap kelas menengah (middle income trap) seperti yang kini dialami beberapa negara di Amerika Latin. Dalam kondisi ini, pendapatan per kapita akan cenderung stagnan, sementara proses multiplier ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan lamban.

Untuk menghindari kondisi perangkap kelas menengah tersebut, banyak pengamat ekonomi menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur baik melalui politik anggaran maupun regulasi yang mendukung. Persoalan misalokasi sumber daya, terkait subsidi energi yang salah sasaran juga perlu dipecahkan segera, di samping prioritas lain terkait soal governance dan penyederhanaan birokrasi.

Sudah saatnya dukungan terhadap keberadaan industri dasar juga mutlak diperlukan. Keputusan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku (kebijakan hilirisasi/downstreaming policy) merupakan salah satu langkah awal yang baik dalam menciptakan industri dalam negeri yang kuat, asalkan dilaksanakan secara konsisten berkesinambungan.

Di sisi finansial, kita perlu mencermati sejumlah risiko yang mungkin dapat menganggu stabilitas ekonomi. Antara lain mewaspadai tingginya tingkat rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio/LDR) yang saat ini hampir mencapai posisi 100%.

Ini merupakan cerminan peran intermediasi perbankan nasional yang terus membaik. Namun, belajar dari pengalaman krisis 1998, stakeholder perlu berhati-hati jika LDR sudah mendekati 100%. Jika LDR > 100%, ini berarti perbankan sudah lebih mengandalkan pasar modal (wholesale funding) ketimbang pendanaan ritel.

Hal ini berbahaya jika sewaktu-waktu terjadi gejolak (shock) yang berdampak pada kondisi likuiditas perbankan kita. Artinya, tingkat non performing loan (NPL) yang saat ini terjaga di bawah 2,5%  tidak bisa dijadikan patokan. Karena rendahnya angka NPL sebagian juga merupakan refleksi dari besarnya penyaluran kredit yang sewaktu-waktu bisa macet jika terjadi shock dalam perekonomian nasional.