Program BLSM Hanya Akal-Akalan Pemerintah

Dianggap Misterius dan Tidak Jelas

Selasa, 11/06/2013

NERACA

Jakarta – Rencana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang bakal digulirkan pemerintah pasca kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terus menuai kritikan tak sedap. Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, misalnya. Di mata Fuad, BLSM hanya akal-akalan pemerintah yang berkuasa saat ini. Terlebih mendekati Pemilihan Umum 2014 untuk mendulang suara rakyat. “Ini sebenarnya permainan politik uang yang dibungkus dengan cara menolong rakyat melalui pemberian bantuan dengan uang BBM”, ungkap dia kepada Neraca, Senin.

Baca juga: DPR Ingatkan Pemerintah Soal Rupiah - EKONOMI AS MENGUAT, THE FED SIAP NAIKKAN SUKU BUNGA

Fuad menguraikan, sangat aneh jika pemerintah menyuarakan untuk penghematan dengan menaikkan harga BBM. Pasalnya, utang luar negeri pun saat ini tercatat lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, dia menilai, BLSM hanya akal-akalan pemerintah untuk mengambil simpati rakyat untuk keberlanjutan partai politik tertentu.

Kenaikan harga BBM juga diakui Fuad memang menjadi hal biasa dan telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Namun, dengan kebijakannya yang saat ini masih diwacanakan menunjukkan “amatirnya” pemerintah dalam mengambil tindakan sehingga efek negatif yang ditimbulkannya menjadi lebih besar. “Dari mulai dua harga dan waktunya yang diulur-ulur sehingga menyebabkan efek negatif yang seharusnya muncul hanya sekali, saat ini menjadi tiga kali," tandas Fuad.

Baca juga: Pemerintah Investigasi Pemakai Gelar Ijazah Palsu

Karena itu, dia menilai, kenaikan harga BBM saat ini sangat tidak tepat. Mengingat, dekatnya bulan puasa yang secara otomatis akan mengerek kenaikan harga-harga di pasar. Jadi, rakyat pun sebenarnya telah dirugikan. “Karena pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM, harga-harga pun sudah telanjur naik, ditambah mendekati bulan puasa”, imbuh Fuad.

Pemerintah, lanjut Fuad, seharusnya fokus pada penyerapan anggaran, bukan mewacanakan kebijakan yang tidak jelas dan menyuarakan bantuan kepada rakyat yang sebenarnya secara tidak langsung membebani rakyat itu sendiri.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Keppres No 14/2015 - UPAYA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN UMKM

Hal senada diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon. Dia mengatakan, rencana kenaikan harga BBM ini sarat dengan kepentingan politik. Apalagi, dengan adanya program BLSM. Hal ini sangat terlihat dari rencana kenaikan harga BBM waktunya begitu dekat dengan Pemilu 2014, kemudian program BLSM merupakan program misterius yang tidak jelas. “BLSM bisa menjadi alat politik parpol yang berkuasa untuk menjaga dengan mengelola tingkat elektabilitasnya,” kata dia kepada Neraca, Senin.

Baca juga: Pemerintah Diminta Introspeksi Diri - PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA 2015

Meski harga BBM dinaikkan, Effendi menjelaskan bahwa tidak perlu ada kompensasi dari kenaikan harga tersebut. Ini perlu dilakukan untuk menghindari indikasi transaksional, dimana dana BLSM bisa disalahgunakan masyarakat. Lebih baik pemerintah membuat sarana transportasi massal yang bagus. Transportasi massal akan mengurangi konsumsi BBM kendaraan-kendaraan pribadi.

Lebih lanjut, Effendi menyebutkan proposal dana kompensasi dan kebiasaan memberi BLSM dan Raskin adalah cermin tidak percaya diri pemerintah dalam memerangi kemiskinan. “Untuk mengobati kekecewaan warga miskin sekaligus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah di mata rakyat, digagaslah BLSM dan program sejenis lainnya," ungkap Effendi.

Baca juga: Pengusaha Keberatan, Pemerintah Belum Sepakat - POLEMIK IURAN WAJIB PENSIUN BPJS KETENAGAKERJAAN

Effendi juga mempertanyakan dasar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan alasan pemerintah mengedepankan BLSM. Pertanyaannya adalah apakah benar itu hanya sebagai dampak proteksi inflasi dari kenaikkan BBM, kemudian kenapa BBM dinaikkan. Menurut dia, alasan kenaikan harga BBM tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan BBM bersubsidi. Karena, BBM bersubsidi seharusnya dikelola dengan baik.

"Pengelolaannya kan harus menghemat, baik kiloliternya, demikian juga rupiahnya. Konversi ke bahan bakar non-minyak, yang jelas harganya lebih murah. Kemudian, tidak ada sarana transportasi alternatif bagi masyarakat. Tidak terlihat pembangunan yang mengarah ke pengelolaan menghemat BBM bersubsidi," tandas Effendi.

Baca juga: Pemerintah Harus Cepat Bergerak - REALISASI BELANJA NEGARA SANGAT RENDAH