Dianggap Misterius dan Tidak Jelas - Program BLSM Hanya Akal-Akalan Pemerintah

NERACA 

Jakarta – Rencana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang bakal digulirkan pemerintah pasca kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terus menuai kritikan tak sedap. Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, misalnya. Di mata Fuad, BLSM hanya akal-akalan pemerintah yang berkuasa saat ini. Terlebih mendekati Pemilihan Umum 2014 untuk mendulang suara rakyat. “Ini sebenarnya permainan politik uang yang dibungkus dengan cara menolong rakyat melalui pemberian bantuan dengan uang BBM”, ungkap dia kepada Neraca, Senin.

Fuad menguraikan, sangat aneh jika pemerintah menyuarakan untuk penghematan dengan menaikkan harga BBM. Pasalnya, utang luar negeri pun saat ini tercatat lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, dia menilai, BLSM hanya akal-akalan pemerintah untuk mengambil simpati rakyat untuk keberlanjutan partai politik tertentu.

Kenaikan harga BBM juga diakui Fuad memang menjadi hal biasa dan telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Namun, dengan kebijakannya yang saat ini masih diwacanakan menunjukkan “amatirnya” pemerintah dalam mengambil tindakan sehingga efek negatif yang ditimbulkannya menjadi lebih besar. “Dari mulai dua harga dan waktunya yang diulur-ulur sehingga menyebabkan efek negatif yang seharusnya muncul hanya sekali, saat ini menjadi tiga kali,\" tandas Fuad.

Karena itu, dia menilai, kenaikan harga BBM saat ini sangat tidak tepat. Mengingat, dekatnya bulan puasa yang secara otomatis akan mengerek kenaikan harga-harga di pasar. Jadi, rakyat pun sebenarnya telah dirugikan. “Karena pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM, harga-harga pun sudah telanjur naik, ditambah mendekati bulan puasa”, imbuh Fuad.

Pemerintah, lanjut Fuad, seharusnya fokus pada penyerapan anggaran, bukan mewacanakan kebijakan yang tidak jelas dan menyuarakan bantuan kepada rakyat yang sebenarnya secara tidak langsung membebani rakyat itu sendiri.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon. Dia mengatakan, rencana kenaikan harga BBM ini sarat dengan kepentingan politik. Apalagi, dengan adanya program BLSM. Hal ini sangat terlihat dari rencana kenaikan harga BBM waktunya begitu dekat dengan Pemilu 2014, kemudian program BLSM merupakan program misterius yang tidak jelas. “BLSM bisa menjadi alat politik parpol yang berkuasa untuk menjaga dengan mengelola tingkat elektabilitasnya,” kata dia kepada Neraca, Senin.

Meski harga BBM dinaikkan, Effendi menjelaskan bahwa tidak perlu ada kompensasi dari kenaikan harga tersebut. Ini perlu dilakukan untuk menghindari indikasi transaksional, dimana dana BLSM bisa disalahgunakan masyarakat. Lebih baik pemerintah membuat sarana transportasi massal yang bagus. Transportasi massal akan mengurangi konsumsi BBM kendaraan-kendaraan pribadi.

Lebih lanjut, Effendi menyebutkan proposal dana kompensasi dan kebiasaan memberi BLSM dan Raskin adalah cermin tidak percaya diri pemerintah dalam memerangi kemiskinan. “Untuk mengobati kekecewaan warga miskin sekaligus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah di mata rakyat, digagaslah BLSM dan program sejenis lainnya,\" ungkap Effendi.

Effendi juga mempertanyakan dasar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan alasan pemerintah mengedepankan BLSM. Pertanyaannya adalah apakah benar itu hanya sebagai dampak proteksi inflasi dari kenaikkan BBM, kemudian kenapa BBM dinaikkan. Menurut dia, alasan kenaikan harga BBM tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan BBM bersubsidi. Karena, BBM bersubsidi seharusnya dikelola dengan baik.

\"Pengelolaannya kan harus menghemat, baik kiloliternya, demikian juga rupiahnya. Konversi ke bahan bakar non-minyak, yang jelas harganya lebih murah. Kemudian, tidak ada sarana transportasi alternatif bagi masyarakat. Tidak terlihat pembangunan yang mengarah ke pengelolaan menghemat BBM bersubsidi,\" tandas Effendi.

Terkait dengan adanya dugaan bahwa dana BLSM dari utang luar negeri, Effendi mengungkapkan diperlukan penjelasan yang komprehensif oleh pemerintah, bagaimana dana BLSM itu berasal. Pemerintah menjelaskan dengan terbuka kepada masyarakat dan jangan nantinya akan menyusahkan rakyat Indonesia di kemudian hari.

“Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat atas penggunaan dana BLSM ini sehingga tidak bisa disalahgunakan,” pungkas Effendi.

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…