Perubahan Sistem, BUMN Asuransi Takkan Dilebur - Penerapan UU BPJS

Jakarta - Pemerintah menegaskan pembentukan Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) bukan merupakan peleburan perusahaan asuransi BUMN.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, konteks pembahasan lembaga itu adalah adalah pembentukan BPJS baru. "Untuk BPJS, sikap Kementerian BUMN sudah jelas, kami tetap concern dapat menyelesaikan RUU ini, kami tidak dalam konteks peleburan," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jumat.

Mustafa menjelaskan, nantinya BPJS baru berperan dalam penyesuaian pelayanan dasar seperti, asuransi melakukan pelayanan akan dilakukan penyesuaian terhadap empat BUMN lain yang tergabung dalam BPJS diantaranya empat BUMN tersebuat, Askes, Asabri, Jamsostek dan Taspen.

Jika program BPJS baru ini sudah dilakukan penyesuaian memungkinkan keempat BUMN ini tetap pada porsinya. namun hanya sistemnya yang mengalami perubahan. "Tetap stand alone, sementara yang baru tetap dibentuk sehingga tidak menimbulkan komplikasi diantara keempat BUMN tersebut," paparannya.

Mustafa menegaskan, dengan pembuatan BPJS baru tidak akan terjadi tumpang tindih. Pemerintah mengupayakan agar tidak menimbulkan keresahan atau ketidakpastian dari peserta masing-masing asuransi BUMN.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Ichsanuddin Noorsy berharap pemerintah dan DPR hendaknya fokus membentuk BPJS khusus untuk masyarakat fakir miskin dan pengangguran karena akan menaikkan harkat mereka yang selama ini ada di bawah. “Pembentukan BPJS baru itu akan lebih mudah dengan risiko dan friksi yang rendah dibandingkan melebur empat BPJS yang ada”, kata dia.

Diingatkannya, melebur empat BPJS akan menimbulkan risiko besar karena sejarah berdiri dan sumber pendanaannya berbeda. Amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 semula meminta pemerintah untuk melaksanakan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Pada pembahasan RUU BPJS yang sedang berlangsung saat ini disepakati untuk membentuk dua BPJS baru dan tetap menjaga empat BPJS yang ada. Namun pada perkembangan selanjutnya muncul wacana untuk melebur empat BPJS yang ada menjadi satu untuk melayani seluruh rakyat Indonesia.

Tiga BPJS yang ada, yakni PT Taspen, PT Askes dan PT Asabri memberi jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi PNS, TNI dan Polri dengan sumber iuran dan pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja.

Sementara PT Jamsostek, melindungi pekerja formal dan informal dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian dan layanan kesehatan serta jaminan hari tua.

Terdapat perbedaan program dari dua kelompok BPJS tersebut, yakni perlindungan risiko kerja seperti kecelakaan kerja dan kematian yang tidak dimiliki tiga BPJS yang melayani jaminan sosial PNS dan TNI/Polri. Sementara PT Jamsostek belum memiliki program jaminan pensiun.

Karakteristik yang berbeda tersebut, kata Ichsanuddin, tidak mudah disatukan karena masih ada risiko lain, yakni resistensi dari kalangan pekerja dan pengusaha atas penyatuan tersebut.

Pekerja dan pengusaha ingin dana mereka tetap aman hingga mereka berhenti bekerja nanti (pensiun), bukan ditalangi dari sumber yang lain.

Selama ini pekerja dan pengusaha mengalokasikan dana secara mandiri, tanpa bantuan pemerintah. Karena itu mereka juga menuntut manfaat yang lebih baik, minimal lebih besar dari bunga deposito, dari pengembangan dana mereka yang dikelola PT Jamsostek.

Karena itu, kata Ichsanuddin, dana pekerja dikelola secara bisnis dengan orientasi investasi untuk mendapat manfaat (keuntungan) yang maksimal sesuai koridor yang sudah ditentukan pemerintah.

Sementara BPJS yang diusulkan Ichsanuddin lebih berorientasi sosial karena sumber dana sepenuhnya berasal dari pemerintah. Karena bersifat sosial maka dana itu sepenuhnya untuk perlindungan fakir miskin, anak terlantar dan pengagguran.

Pengelola BPJS tersebut boleh berinvestasi tetapi dengan syarat tertentu yang akan diatur secara ketat agar dana tersebut benar-benar aman.

Dikatakannya jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan tidak mampu ini mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 27, 28, 31, dan 34 UUD 1945.

Secara universal, jaminan sosial memberikan jaminan kepada masyarakat miskin agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Untuk itu, kata Ichsanuddin, pemerintah hendaknya fokus pada pelayanan masyarakat miskin dan tidak mampu yang sulit mengakses kebutuhan dasar tersebut dengan membentuk BPJS khusus untuk mereka.

BPJS itu akan menilai sesorang apakah bisa disebut miskin atau hampir miskin serta kriteria kemiskinan lainnya sehingga layak mendapat jaminan sosial. Pemerintah membantu pembayaran iuran.

BERITA TERKAIT

Tahun Pengelolaan Anggaran Tanpa APBN Perubahan

Oleh: Satyagraha Tahun 2018 hampir terlewati dengan sejumlah catatan pengelolaan makro ekonomi yang stabil dan kokoh dalam menghadapi kondisi global…

Kereta Jakarta-Surabaya Perlu Sinergi BUMN

      NERACA   Jakarta - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setidjawarno berpendapat sinergi dari perusahaan BUMN…

Menteri LHK: Dialog Tingkat Menteri Tangani Kerusakan Laut Global Membuahkan Hasil - Konferensi Perubahan Iklim di Polandia

Menteri LHK: Dialog Tingkat Menteri Tangani Kerusakan Laut Global Membuahkan Hasil Konferensi Perubahan Iklim di Polandia NERACA Katowice, Polandia -…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kominfo Blokir Ratusan Aplikasi Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komifo) kembali memblokir ratusan aplikasi dan situs perusahaan teknologi…

Digital Perbankan Lebih Dari Sekedar Aplikasi

      NERACA   Jakarta - Executive Director Head of Digital Banking PT Bank DBS Indonesia Leonardo Koesmanto mengatakan…

Bank Mantap Incar Kredit Tumbuh 40%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mantap mengincar pertumbuhan kredit sampai 40 persen sepanjang 2019, menyusul peningkatan kemampuan…