Dari Rp108 M Baru 20% Digunakan

 Serapan Anggaran Kemenlu soal TKI Rendah

 Jakarta---Kalangan DPR mengkritik rendahnya penyerapan anggaran untuk perlindungan TKI pada  2011 di luar negeri. Karena dana yang tersedia di Kementrian Luar negeri, khususnya Direktorat Perlindungan WNI hanya 20% yang digunakan. "Padahal anggaran yang disediakan mencapai Rp108 miliar,  namun yang terserap hanya 20%. Itu berarti menunjukkan tak maksimalkan program perlindungan WNI di luar negeri," kata Wakil Ketua Komisi I DPR F-PDIP, Tubagus Hasanudin kepada wartawan di Jakarta, 24/6.

 Padahal, kata Tb Hasanudin, anggaran perlindungan TKI yang telah dialokasikan dari APBN dinilai cukup, kecuali ada kasus-kasus khusus yang membutuhkan tambahan biaya. Selain di Kemenlu, ada juga dana perlindungan TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai Rp 1,107 miliar dan  dan BNP2TKI Rp 31,3 miliar. “Kedua lembaga ini juga penyerapanya rendah,”tegasnya.

 Lebih jauh kata mantan Sekmil Presiden RI Ke 5, Megawati ini menambahkan  persoalan legislasi terkait perlindungan TKI harus segera dibenahi. Dijelaskan, RUU Perubahan atas UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Namun, dari 109 pasal yang ada, tak lebih dari 10 pasal yang berisi perlindungan. Sisanya, lebih menitik beratkan pada persoalan tata niaga TKI.

 Sementara itu, anggota Komisi IX DPR F-PDIP Rieke Dyah Pitaloka menilai  pemerintah terkesah setengah hati memecahkan masalah TKI. "Penyelesaian TKI tak bisa setengah-setengah.  Maka, kalau mau serius, ada beberapa perundangan lain harus disahkan agar bisa jadi acuan perbaikan terhadap calon, maupun TKI di luar negeri," ujarnya.

 Lebih lanjut kader PDIP ini mendesak pemerintah melakukan ratifikasi Konvensi ILO. "Kami menyerukan agar pemerintah segera merativikasi Konvensi PBB 1990 tentang pekerja migran dan anggota keluarganya. Segera merativinasi Konvensi ILO 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga,” tegas Rieke.

 Menurut Rieke, peliknya permasalahan TKI, tak bisa mempersalahkan Menakertans Muhaimin Iskandar, ataupun Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat. Yang patut dipersalahkan kata Rieke, kepala pemerintahan dalam melakukan penangangan masalah TKI.  "Ternyata, persoalan utama (penanganan TKI) bukan kepada pembantu-pembantunya (para menteri). Ada persoalan, psikologis atau apa pada SBY sehingga terkesan ragu-ragu. Jadi, persoalan ada pada presiden sendiri," tandas Rieke. **cahyo