Serapan Anggaran Kemenlu soal TKI Rendah

Dari Rp108 M Baru 20% Digunakan

Serapan Anggaran Kemenlu soal TKI Rendah

Jakarta---Kalangan DPR mengkritik rendahnya penyerapan anggaran untuk perlindungan TKI pada 2011 di luar negeri. Karena dana yang tersedia di Kementrian Luar negeri, khususnya Direktorat Perlindungan WNI hanya 20% yang digunakan. "Padahal anggaran yang disediakan mencapai Rp108 miliar, namun yang terserap hanya 20%. Itu berarti menunjukkan tak maksimalkan program perlindungan WNI di luar negeri," kata Wakil Ketua Komisi I DPR F-PDIP, Tubagus Hasanudin kepada wartawan di Jakarta, 24/6.

Padahal, kata Tb Hasanudin, anggaran perlindungan TKI yang telah dialokasikan dari APBN dinilai cukup, kecuali ada kasus-kasus khusus yang membutuhkan tambahan biaya. Selain di Kemenlu, ada juga dana perlindungan TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai Rp 1,107 miliar dan dan BNP2TKI Rp 31,3 miliar. “Kedua lembaga ini juga penyerapanya rendah,”tegasnya.

Lebih jauh kata mantan Sekmil Presiden RI Ke 5, Megawati ini menambahkan persoalan legislasi terkait perlindungan TKI harus segera dibenahi. Dijelaskan, RUU Perubahan atas UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Namun, dari 109 pasal yang ada, tak lebih dari 10 pasal yang berisi perlindungan. Sisanya, lebih menitik beratkan pada persoalan tata niaga TKI.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR F-PDIP Rieke Dyah Pitaloka menilai pemerintah terkesah setengah hati memecahkan masalah TKI. "Penyelesaian TKI tak bisa setengah-setengah. Maka, kalau mau serius, ada beberapa perundangan lain harus disahkan agar bisa jadi acuan perbaikan terhadap calon, maupun TKI di luar negeri," ujarnya.

Lebih lanjut kader PDIP ini mendesak pemerintah melakukan ratifikasi Konvensi ILO. "Kami menyerukan agar pemerintah segera merativikasi Konvensi PBB 1990 tentang pekerja migran dan anggota keluarganya. Segera merativinasi Konvensi ILO 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga,” tegas Rieke.

Menurut Rieke, peliknya permasalahan TKI, tak bisa mempersalahkan Menakertans Muhaimin Iskandar, ataupun Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat. Yang patut dipersalahkan kata Rieke, kepala pemerintahan dalam melakukan penangangan masalah TKI. "Ternyata, persoalan utama (penanganan TKI) bukan kepada pembantu-pembantunya (para menteri). Ada persoalan, psikologis atau apa pada SBY sehingga terkesan ragu-ragu. Jadi, persoalan ada pada presiden sendiri," tandas Rieke. **cahyo

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua MK - Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah

Jimly Asshiddiqie Mantan Ketua MK Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah Jakarta - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi…

Pemanfaatan Kartu AKSes Rendah - KSEI Rilis Generasi Baru Fasilitas Akses

NERACA Jakarta – Semangat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi investor pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi…

Menkeu Pastikan Penguatan Alokasi Anggaran 2020 bagi Program Prioritas

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penguatan alokasi anggaran dalam RAPBN 2020 akan dimanfaatkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan, Perhitungan Investasi Migas Dirombak

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan dua kebijakan, yakni di antaranya merombak mekanisme perhitungan investasi eksplorasi migas PT.…

Kemenkes Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan di Jalur Mudik

    NERACA   Jakarta - Kementerian Kesehatan menyiapkan 6.047 fasilitas layanan kesehatan di sepanjang jalur mudik 2019 untuk memastikan…

Menko Darmin Pastikan Kondisi Ekonomi Aman

  NERACA   Jakarta – Sepanjang selasa hingga rabu kemarin, situasi keamanan di kota Jakarta belum kondusif. Namun begitu, Menteri…