Rampingkan Birokrasi, Tekan Belanja Pegawai

Besarnya pembiayaan birokrasi saat ini terasa mulai membebani anggaran negara. Beratnya beban biaya aparatur negara telah mengakibatkan anggaran pemerintah terasa terbatas kelenturannya. Banyak daerah pusing belanja rutinnya mendominasi pengeluarannya. Bahkan ada salah satu daerah yang 95% APBD-nya digunakan untuk pembiayaan operasional pegawai.

Gaji, tunjangan, honorarium-honorarium, pengeluaran untuk peralatan kantor, dan perjalanan dinas merupakan pos-pos tempat anggaran pemerintah bermuara dalam konteks belanja rutin. Proporsi biaya-biaya semacam itu mencapai sekitar 60% pada APBN. Untuk tingkat APBD, proporsinya bahkan lebih besar lagi. Ada yang memperkirakan rata-rata beban anggaran rutin mencapai 80 % dari keseluruhan anggaran Pemkab maupun Pemkot. Apakah struktur seperti ini tidak menunjukkan pola birokrasi yang prorakyat?

Dalam keterbatasan anggaran pembangunan, pemerintah terus menaikkan gaji pegawai negeri. Gaji ke-13 juga ditradisikan. Para pegawai negeri sipil (PNS) adalah warga negara yang juga berhak ditingkatkan kesejahteraannya. Tetapi, idealnya ada porsi minimal anggaran pembangunan sejatinya diberlakukan dengan ketat. Saat jalan rusak di mana-mana, juga banyak fasilitas publik lain yang memprihatinkan, peningkatan beban anggaran rutin yang antara lain disumbangkan oleh kenaikan gaji pegawai negeri bukanlah keputusan yang bijak.

Kita melihat anggaran yang diberikan ke daerah saat ini belum mempunyai sumbangsih terhadap perekonomian nasional sehingga bisa dibilang selama ini penggunaannya kurang tepat sasaran dan terlalu menghambur-hamburkan. Untuk itu, pemerintah pusat harus melakukan sinergi belanja pusat dan daerah sehingga alokasi APBD dan APBN saling menyambung.

Berdasarkan total pagu belanja negara di APBN 2011 senilai Rp 1.229,6 triliun, sebagian besar sudah teralokasi untuk mendanai kegiatan belanja yang sifatnya mengikat. Seperti, untuk transfer ke daerah senilai Rp 393 triliun, bayar bunga dan utang pokok Rp 115 triliun, subsidi sebesar Rp 188 triliun, dana pendidikan Rp 240 triliun, dan bantuan sosial Rp 63 triliun.

Alangkah baiknya jika anggaran daerah itu lebih diperjelas dengan membuat suatu kegiatan yang memiliki nilai tambah, seperti pelayanan dasar masyarakat, infrastruktur, dan menciptakan konektivitas, maka akan mendorong peluang mengejar perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan beberapa lembaga dunia terjadi pada tahun ini

Karena keterbatasan ”gerak” anggaran pemerintah bisa memunculkan bencana ekonomi bila muncul pemaksaan untuk pencapaian sasaran tertentu. Agaknya kondisi itulah yang saat ini terjadi di beberapa negara Eropa. Mereka memaksakan diri dengan berutang, dan ketika jatuh tempo tak punya kemampuan untuk membayarnya. Yunani mengalami persoalan paling serius. Pembayaran pinjaman hanya bisa dilakukan dengan bantuan IMF dan negara-negara lain. Konsekuensinya, Yunani dituntut memotong anggarannya.

Anggaran pemerintah bisa membawa berkah, tapi bila tak pintar-pintar mengelolanya, di sisi lain menyimpan “bom waktu” karena bisa juga menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat. Dengan anggaran negara yang ”tersandera”, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Keharusan mengangsur cicilan dan bunga utang yang besar juga merupakan bentuk ketersanderaan berjangka panjang.

Ke depan dana transfer daerah harus lebih diawasi penggunaannya. Misalnya dengan memberikanreward and punishmentbagi dana yang dapat memberikan nilai tambah. Belanja moda dibandingkan dengan belanja pegawai, yang nantinya dapat diarahkan ke pengembangan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan memperbanyak aset untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Related posts