Produksi Udang Perlu Kerjasama Anggota ASEAN - Perikanan Budidaya

NERACA

Jakarta – Hampir 50% kebutuhan udang dunia saat ini dipenuhi dari beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam. Untuk itu, sebagai wilayah yang memegang peranan penting sebagai produsen udang dunia, negara di Asia Tenggara, khususnya yang tergabung dalam ASEAN harus memperkuat kerjasamanya.

“Saat ini, perlu ditingkatkan kerjasama di antara negara anggota ASEAN, khususnya untuk meningkatkan kualitas udang yang diproduksi melalui penerapan Good Aquaculture Practices (GAP),” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada saat memberikan sambutan selamat datang kepada delegasi anggota ASEAN pada acara “The 4th Meeting of ASEAN Shrimp Alliance (ASA)” di Hotel Salak, Bogor, lewat keterangan tertulisnya, Senin (10/6).

Slamet menjelaskan, ASA yang dibentuk pada tahun 2006, bertujuan untuk menjembatani swasta dan pemerintah dalam tukar menukar informasi terkait produksi dan pemasaran udang, menyusun standar produksi udang di antara Negara-negara ASEAN dan juga mengadakan dialog dengan para ahli udang.

“Hal yang paling penting untuk dibicarakan dan dihasilkan pada pertemuan kali ini adalah terkait proses penerapan GAP pada budidaya udang di Negara-negara anggota ASEAN. Penerapan GAP yang menyeluruh akan menghasilkan udang yang berkualitas dan pada akhirnya akan mengurangi hambatan perdagangan atau ekspor udang ke Negara tujuan, sehingga akan meningkatkan perekonomian di regional ASEAN,” paparnya.

Ditambahkan, tujuan pertemuan ASA di Indonesia ini sangat relevan dengan kondisi perudangan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sedang giat membangkitkan kembali kejayaan udang nasional melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sehingga selain produksi udang meningkat, kualitas udang yang dihasilkan juga sesuai standard.

“Ditjen Perikanan Budidaya bekerjasama dengan instansi terkait baik swasta maupun pemerintah, saat ini sedang melakukan harmonisasi CBIB dengan Standard Internasional dan regional, salah satunya dengan ASEAN Shrimp GAP. Selanjutnya hasil harmonisasi ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan budidaya udang dan mendukung peningkatan produksi udang yang berkualitas,” tukas Slamet.

Demonstration Farm

Sebelumnya, Slamet juga mengatakan, untuk menggenjot produksi udang, Ditjen Perikanan Budidaya tengah mengoptimalkan lahan tambak dengan membuat model percontohan berupa demontrasi farm (demfarm). Saat ini, program tambak demfarm telah memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat sekitar.

Menurut Slamet, program demfarm memang memberikan dorongan bagi tambak rakyat kembali bangkit. Diantaranya, di Kabupaten Subang dan Indramayu, telah dibuka kembali tambak-tambak yang sebelumnya terlantar oleh masyarakat secara mandiri. Total tambak yang dibuka kembali oleh masyarakat secara mandiri di Subang dan Indramayu mencapai kurang lebih 400 ha. Sementara di Serang, investor berminat untuk mengembangkan 120 ha, di luar tambak demfarm.

“Kegiatan percontohan demfarm ini sifatnya hanya stimulan dengan luasan yang sangat terbatas dibanding luasan lahan pertambakan yang ada, namun program menunjukkan bahwa usaha budidaya udang di Indonesia bila diterapkan sesuai dengan teknologi masih dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang menguntungkan,” katanya.

Program demfarm pada budidaya udang menghasilkan udang kualitas prima. Terbukti, petambak Demfarm di Kabupaten Subang, sudah mampu panen udang Vaname dengan size 30 (satu kg isi 30 ekor) selama 4 bulan masa budidaya.

Salah satu petambak udang demfarm yang berhasil membudidayakan udang adalah Carkimudin. Petambak yang sekaligus ketua KUD Karya Bukti Sejati ini telah membuktikan pola demfarm mampu menghasilkan panen 10 ton dari 1 ha tambak sudah tercapai pada siklus pertama budidaya udang yang dilakukan. Carkimudin bisa menjual harga udang hingga mencapai Rp 56 ribu untuk size 50, tentunya harga lebih tinggi lagi dengan size 30. Keberhasilan ini, bisa dibayangkan apabila program demfarm bisa dilakukan seluruh masyarakat petambak.

“Peningkatan kesejahteraan petambak melalui peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, sudah sesuai dengan tujuan dari program revitalisasi tambak melalui demfarm,” tegasnya.

Jadi Barometer

Dijelaskan Slamet, perikanan budidaya saat ini menjadi barometer utama dalam menopang pembangunan perikanan nasional. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Ditjen Perikanan Budidaya dalam mewujudkan Perikanan Budidaya sebagai ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan harapan besar tersebut, maka diperlukan sebuah kebijakan strategis yang terimplementasi secara nyata melalui kerjasama sinergi dari seluruh stakeholders pelaku perikanan budidaya.

“Langkah nyata yang sedang ditempuh adalah melalui implementasi kebijakan industrialisasi perikanan budidaya. Program ini merupakan kebijakan strategis dalam menggerakkan seluruh potensi melalui pengelolaan yang arif dan bertanggungjawab, sehingga secara langsung akan berdampak terhadap peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah,” tegasnya.

Dijelaskan, khusus untuk kegiatan industrialisasi udang, Ditjen Perikanan Budidaya melakukan revitalisasi tambak melalui perbaikan infrastruktur berupa saluran primer, sekunder dan tersier. Program ini diharapkan dapat meningkatkan performance kawasan pertambakan Pantai Utara Jawa, yang saat ini masih banyak mengalami kerusakan.

Dalam pemanfaatannya, untuk lebih mengoptimalkan lahan pertambakan tersebut KKP berupaya mengajak keterlibatan masyarakat pembudidaya, swasta dibidang perikanan budidaya, perbankan serta stakeholders lain untuk dapat bersinergi dalam upaya peningkatan produksi perikanan dengan nilai tambah dan mempunyai daya saing.

“Kegagalan usaha budidaya udang yang pernah dialami petambak Pantura beberapa dekade yang lalu sebagai akibat pengelolaan budidaya yang tidak memegang prinsip sustainable dan ramah lingkungan,” tegasnya.

Related posts