NERACA

Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 tidak memiliki esensi yang signifikan. Sejatinya, RAPBN-P ditujukan untuk menstimulus fiskal, namun kenyataannya, pemerintah hanya membahas perubahan-perubahan yang sifatnya makro ekonomi semata. Tak pelak, hal itu membuat Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, geram. Dia menilai revisi asumsi makro ekonomi yang diajukan pemerintah pun tidak realistis. Meski begitu, pemerintah masih sangat optimistis di tengah Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) yang mengalami defisit serta rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Juni mendatang.

“Sulit mengharapkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% serta inflasi di bawah 7%. Tetapi dalam RAPBN-P, pemerintah dengan persetujuan DPR, justru menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%,” jelas Enny di Jakarta, Senin (10/6). Pemerintah, lanjut Enny, dinilai hanya fokus pada asumsi-asumsi makro dan tidak memasukkan asumsi penurunan Gini Rasio sebagai indikator kesenjangan ekonomi. Tak heran bila Enny berpendapat bahwa pemerintah tidak mempunyai target penciptaan lapangan kerja baru. Lebih parahnya lagi, kata dia, pemerintah tidak berbicara sama sekali tentang penataan sektor energi pasca kenaikan BBM. Padahal, akar dari pengajuan RAPBN-P ini adalah ketidakberdayaan Indonesia dalam mengelola energinya sendiri, sehingga harus impor BBM dengan jumlah yang terus meningkat.

“Pemerintah tidak bicara penataan sektor energi secara komprehensif. Jadi hanya parsial dalam kerangka supaya APBN tidak jebol atau supaya subsidi bisa dikurangi. Pemerintah tidak berbicara sama sekali tentang penataan sektor energi pasca kenaikan BBM, seperti penguatan BUMN untuk eksplorasi, pembangunan kilang minyak, pengehentian penyelundupan ekspor minyak, juga tidak berbicara tentang reformasi pelaku dan pengelolaan impor minyak,” tegasnya.

Program konversi ke gas, sambung Enny, juga dinilai tidak serius digarap. Pengalihan minyak ke batu bara untuk produksi listrik, domestic market obligation (DMO) untuk gas dan batu bara, kebijakan transportasi publik yang utuh dan pajak otomotif yang lebih progresif, semuanya seakan-akan berjalan di tempat. Dari sisi masyarakat yang terkena dampak inflasi nantinya, Enny menilai, pemerintah tidak mempunyai mitigasi untuk menyelesaikan tantangan penurunan daya beli masyarakat. “BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tidak bisa menyelesaikan masalah. Setelah tidak ada BLSM, daya beli masyarakat akan terjun bebas,” ungkapnya.

Sementara peneliti Indef Eko Listiyanto, mengatakan pemerintah sebaiknya memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat ketimbang dari BLSM senilai Rp150 ribu per rumah tangga sasaran. \"Dengan memberikan lapangan pekerjaan dampaknya akan lebih panjang. Masyarakat juga akan merasa lebih terhormat, dibandingkan dengan menerima BLSM yang rencananya sebesar Rp150 ribu per kepala rumah tangga,\" paparnya.

Untuk subsidi energi

Di tengah kondisi krisis global yang masih berlangsung, Enny Sri Hartati mengatakan, RAPBN-P 2013 justru semakin tidak sehat. Pengeluaran (cashflow) pemerintah justru semakin membengkak sehingga defisit anggaran justru meningkat dari 1,65% terhadap PDB pada APBN 2013 menjadi 2,48% pada APBN-P 2013. Ironisnya, kata Enny, melonjaknya defisit hanya habis digunakan untuk menambal subsidi yang membengkak dari Rp317,2triliun pada APBN 2013 menjadi Rp358,2 triliun atau mencapai 30% dari total belanja pemerintah pusat. Sementara belanja modal sebagai stimulus fiskal justru menurun dari 16% menjadi 15,7%.

Padahal di tengah krisis global yang berdampak pada penurunan ekspor dan tekanan defisit neraca perdagangan dibutuhkan kebijakan stimulus fiskal yang produktif untuk penguatan kapasitas perekonomian domestik, utamanya sektor-sektor produktif yang menyerap tenaga kerja tinggi. \"Namun, sektor-sektor produktif seperti industri dan pertanian justru tidak mendapatkan isentif maupun subsidi yang memadai,” tambahnya. Seharusnya, lanjut Enny, esensi APBN-P adalah untuk mengoptimalkan peran stimulus fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun APBN-P 2013 lebih kental nuansa politis daripada ekonomi. \"Target pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak realistis. Jika BBM dinaikkan pada Juni, pertumbuhan ekonomi hanya akan berada di kisaran 5,9% dan inflasi sekitar 8-8,5%. Tentunya jika ini terjadi kesejahteraan rakyat akan makin merosot. Pemerintah mengorbankan masyarakat dengan dalih kesehatan fiskal, yang ternyata juga tidak benar karena defisit malah membengkak,” pungkasnya. [iqbal]