Pemerintah Didesak Untuk Mengganti - Kebobrokan “Resep” IMF

NERACA

Jakarta - Kegagalan “resep” Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam membantu negara-negara terkena krisis ekonomi seperti Indonesia, khususnya di industri perbankan, dibenarkan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Aris Yunanto. Menurut dia, seharusnya pemerintah Indonesia tidak lagi menggunakan “resep hasil racikan” IMF tersebut. “Resep-resep IMF, seperti dibukanya lebar-lebar bank asing agar masuk ke bank lokal melalui PP No 29/1999 dan UU No 10/1998 adalah resep yang tepat, namun itu pada saat terjadi krisis. Artinya, hanya bersifat sementara. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda, jadi tidak perlu lagi menggunakan resep yang sama. Intinya, harus diganti PP dan UU-nya,” kata Aris kepada Neraca, Senin.

Dia juga mengakui, pada krisis ekonomi 1997-1998 disebabkan manajemen internal perbankan yang tidak beres. Kala itu, banyak terjadi penyelewengan misalnya, memberi kredit di atas batas maksimum. Kemudian banyak yang memberi kredit pada korporasinya sendiri. Alhasil, ketika terjadi kredit macet maka utang pun menjadi bertumpuk. Hal ini, sambung dia, yang kemudian memunculkan ide untuk membuka kepemilikan saham bank lokal oleh asing. Harapannya jika sudah dimiliki oleh bank asing, maka manajemen internal menjadi lebih transparan. “Harusnya kran itu hanya dalam batas tertentu dalam rangka menyelamatkan bank lokal. Kalau kondisinya sudah seperti sekarang, jangan terlalu dibuka lagi krannya. Kepemilikan asing harus dibatasi,” tegas Aris.

Mengenai BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) Indonesia yang tetap tinggi, Aris mengatakan, hal itu bukanlah karena intervensi IMF melainkan lebih dikarenakan kepercayaan masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap perbankan. Sementara pembiayaan kredit ada di jangka panjang. BOPO tinggi yang dimaksud adalah yang persentasenya di atas 90%. Bank Indonesia (BI) sendiri meminta bank-bank dengan BOPO tinggi ini bisa menurunkan level-nya hingga 80%. Idealnya, target BOPO berada di kisaran 60%-70%. Dengan demikian, kata Aris, ketersediaan dana dan kebutuhan dana menjadi tidak seimbang, sehingga biaya dana atau cost of fund menjadi mahal. “Tapi alasan biaya operasional tinggi itu juga karena kita meniru asing dengan membayar direksi yang sangat mahal,” jelasnya. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik Junaidi Rachbini secara lantang menegaskan agar IMF dibubarkan saja karena tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Dia pun mengungkapkan beberapa kesalahan resep IMF kepada Indonesia sehingga lembaga internasional itu perlu dibubarkan.

“Musang berbulu ayam”

Pertama, meliberalisasi industri perbankan. Kedua, menutup 16 bank. Ketiga, obligasi rekap yang sampai 2030 di mana Indonesia harus menanggung beban utang hingga Rp1.800 triliun. Terakhir meliberalisasi industri dan perdagangan, sehingga tingkat kemiskinan makin tinggi dan perekonomian Indonesia makin timpang. “IMF itu lembaga kecil. Apabila dibandingkan dengan kondisi global maka tidak akan berimbang. Tak hanya itu saja. Keberadaan IMF telah menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. IMF itu saya ibaratkan musang berbulu ayam,” tegas Didik kepada Neraca.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, rencana pemerintah membantu IMF sangat kontradiktif dengan pernyataan pemerintah perihal APBN yang defisit. Akhir-akhir ini, lanjut dia, pemerintah rajin menggelontorkan kebijakan penghematan, termasuk penghapusan subsidi BBM. Dengan begitu, penghapusan subsidi bukanlah karena defisit APBN, melainkan karena agenda pemerintah menyerahkan layanan dasar rakyat kepada mekanisme pasar. Didik melanjutkan, bantuan itu justru memperkuat proyek neoliberalisme dan neokolonialisme yang sekarang ini nyaris sekarat. “Rakyat Indonesia dipaksa untuk membayar krisis ekonomi yang terjadi di Eropa. Nantinya, bantuan tersebut akan dipergunakan IMF untuk mem-bailout bankir-bankir dan korporasi yang ada di sana,” tukasnya. [iqbal]

Related posts