Di tengah gejolak ekonomi global yang tak menentu, ketahanan ekonomi Indonesia kini menjadi tantangan yang tidak mudah. Selain pengaruh faktor eksternal, masalah internal juga turut berpengaruh pada kondisi APBN yang sangat strategis  di masa depan.

Adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR terhadap beberapa elemen penting terkait dengan ketahanan ekonomi (resiliensi) dan fiskal , sebagai motor penggerak pembangunan nasional patut kita apresiasi.  Apalagi komponen penting RAPBN-P 2013, yaitu revisi asumsi makro 2013 dan dana kompensasi terkait kenaikan BBM, telah mendapatkan persetujuan.

Salah satunya adalah program penghematan belanja di kementerian/lembaga  (K/L) yang mencapai Rp24,6 triliun juga dibahas sebagai upaya mengurangi defisit anggaran dari sisi pengeluaran APBN. Begitu juga kebijakan menaikkan harga BBM yang dianggap tidak populis dan merupakan pilihan pahit bagi pemerintah, merupakan kebijakan yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

Tren konsumsi BBM yang terus meningkat belakangan ini merupakan ancaman tidak hanya terhadap fiskal, melainkan dapat terus menekan kesinambungan energi. Dari sisi pasokan, penurunan produksi minyak dunia akibat menipisnya cadangan minyak dunia telah berdampak pada volatilitas harga minyak dunia serta diliputi serentetan aksi spekulasi di pasar global.

Lonjakan konsumsi BBM bersubsidi di tengah penurunan produksi minyak nasional juga merupakan ancaman serius bagi kesehatan fiskal dan neraca perdagangan.  Adanya fenomena defisit ganda (twin-deficit) yang  terjadi  merupakan salah satu risiko dari tidak terkendalinya BBM bersubsidi. Alokasi subsidi BBM dalam APBN 2013 ditargetkan  46 juta kiloliter senilai Rp193,8 triliun.

Jika melihat data realisasi Januari hingga Maret 2013, konsumsi BBM bersubsidi telah mencapai 10,74 juta KL atau 6% lebih tinggi dari target kuota yang telah ditentukan. Dengan tren konsumsi seperti ini, diperkirakan permintaan BBM bersubsidi akan terus naik mencapai 53 juta KL dengan nilai mencapai Rp297,7 triliun. Ini tentu akan memberatkan beban fiskal.

Dilema konsumsi BBM nasional yang memicu besaran impor minyak tidak hanya membebani fiskal dan neraca perdagangan, melainkan juga berdampak pada depresiasi nilai tukar rupiah. Kurs rupiah terus tertekan dan bergerak di rentang Rp9.700–9.800 per US$.  Memang tekanan pada rupiah juga dipengaruhi dinamika ekonomi global seperti perlambatan ekonomi China dan mulai membaiknya perekonomian Amerika Serikat.  

Adalah Bank Indonesia sebagai penanggung jawab otoritas moneter telah melakukan sejumlah intervensi operasi moneter untuk menahan terpuruknya  rupiah lebih jauh. Namun sebagai konsekuensinya,  cadangan devisa kian tergerus menjadi US$105 miliar pada akhir Mei 2013 dibandingkan April  US$107,2 miliar atau akhir Desember 2012 US$112 miliar.

Karena itu, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi secara terbatas dan terukur  pada intinya bertujuan menyelamatkan fiskal di tengah proses pembangunan yang sedang berjalan di negeri ini. Sementara itu, untuk melindungi kelompok masyarakat miskin yang rentan terhadap perubahan harga BBM bersubsidi dibutuhkan sejumlah program perlindungan sosial demi menyelamatkan kelompok ini dan mempertahankan daya beli mereka.

Selain itu, pemerintah juga telah menempuh sejumlah kebijakan stimulus fiskal dalam mengendalikan konsumsi BBM nasional. Bahkan,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah menginstruksikan agar program konversi BBM ke gas menjadi prioritas dalam konteks ketahanan energi nasional.  Semoga!