Redenominasi Masih Proses Konsultasi Publik

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Lambok Antonius Siahaan, mengatakan saat ini proses redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah telah memasuki tahap konsultasi publik di Komisi XI DPR. Jika tak ada aral lintang, penerapan redenominasi ini akan terlaksana pada 2014 mendatang. “Kami masih menunggu persetujuan RUU (rancangan undang-undang) oleh DPR. Semoga segera dibahas. Selain itu ada juga masa transisinya agar masyarakat terbimbing dan paham redenominasi itu apa,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/6) pekan lalu. Lebih lanjut Lambok menjelaskan, redenominasi rupiah merupakan salah satu cara yang sangat diperlukan untuk mempermudah penggunaan dan penyebaran rupiah di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan, masyarakat Indonesia yang hidup di perbatasan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, cenderung menggunakan mata uang ringgit. “Kalau transaksi memakai ringgit hanya bawa beberapa lembar saja. Jika rupiah kan berlembar-lembar. Makanya, redenominasi diperlukan untuk memudahkan (transaksi),” tutur Lambok. Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi BI, Iskandar Simorangkir, pernah bilang kajian mengenai redenominasi rupiah sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu. \"Wacana redenominasi sebenarnya sudah bukan hal baru. Dalam kajian kami, ada fenomena redenominasi yang sudah dilakukan masyarakat dengan menghilangkan tiga nol terakhir pada harga,\" ujarnya.

Iskandar mengatakan sejumlah restoran, kafe dan hotel sudah menghilangkan tiga nol terakhir dari daftar harganya. Begitu pula dengan pengucapan lisan di masyarakat yang menghilangkan kata ribuan. Mengenai risiko redenominasi yang dikhawatirkan beberapa pihak, Iskandar mengatakan setiap kebijakan pasti mengandung risiko. Yang penting ada upaya mitigasi risiko untuk mengatasi permasalahan yang muncul. \"Salah satu risiko yang mungkin muncul adalah adanya ilusi uang di masyarakat. Dengan penghilangan tiga nol, secara psikologis masyarakat bisa saja berpikir segala sesuatu menjadi murah. Sebaliknya, bagi warga negara asing, harga-harga di Indonesia saat ini terlihat mahal,\" tuturnya.

Kemungkinan risiko lain yang akan muncul, kata Iskandar, adalah praktik pembulatan ke atas yang dilakukan pedagang dan penjual. Misalnya, harga Rp75.400 dibulatkan menjadi Rp76.000. \"Mitigasi risiko sudah disiapkan dengan kewajiban bagi penjual untuk memasang dua harga, harga lama dan baru. Dengan sosialisasi, masyarakat juga bisa ikut mengawasi kecurangan yang dilakukan pedagang. Harus ada sanksi tegas kepada pedagang yang curang,\" ungkap Iskandar.

Tidak ada kaitannya

Di tempat terpisah, dosen FE Universitas Gajah Mada Sri Adiningsih mengatakan rencana redenominasi rupiah yang akan dilakukan itu tidak ada kaitannya dengan penyebaran dan penggunaan uang di daerah pelosok, pulau terluar maupun perbatasan. \"Redenominasi itu tidak ada kaitannya dengan penyebaran. Mereka (warga negara Indonesia) yang tinggal di daerah perbatasan dengan Malaysia bertransaksi dengan ringgit karena nilainya stabil,\" kata dia kepada Neraca, Minggu.

Lebih lanjut Sri mengatakan, untuk menekan masuk dan menyebarnya mata uang asing ke wilayah perbatasan Indonesia, seharusnya pemerintah bisa membuat nilai tukar rupiah stabil, memperbanyak dan menstabilkan transaksi perdagangan yang menggunakan rupiah di daerah perbatasan. \"Hal ini dilakukan agar penduduk merasa diuntungkan ketika menggunakan rupiah daripada ringgit,\" tambah dia. Bahkan, Dosen Kwik Kian Gie School of Business, Hasan Zein Mahmud secara tegas mengatakan, redenominasi itu hanya ilusi belaka. Menurut dia, ketimbang membahas redenominasi lebih baik Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) fokus memperhatikan dan menyelesaikan masalah yang riil di masyarakat.

“Redenominasi ibarat kosmetik, cantik di depan. Perbaiki sektor yang fundamental. Masalah ekspor yang melamban, cadangan devisa (cadev) makin menipis dan beban utang pemerintah dan swasta makin membengkak. Ini semua tidak bisa diselesaikan dengan redenominasi,” tegaa Hasan Zein, belum lama ini. Lebih lanjut dia menyatakan, terdapat dua alasan mengapa redenominasi terjadi. Yaitu inflasi yang sangat tinggi dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uangnya sendiri. Namun lanjut Hasan, saat ini kedua poin tersebut tidak terjadi di Indonesia. [sylke/ardi]

Related posts