Jakarta – Kalangan pengamat menilai resep “warisan” yang diberikan Dana Moneter Internasional (IMF) ke Indonesia saat krisis 1997/98, ternyata membuat kondisi ekonomi negeri ini kian terpuruk hingga sekarang. Seperti melemahnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional, derasnya modal asing menguasai mayoritas kepemilikan saham bank lokal serta melemahnya rupiah terhadap US$ diantara negara ASEAN lainnya belakangan ini, menunjukkan bukti resep IMF tidak manjur. Sementara IMF sendiri mengakui gagal membantu Yunani yang baru-baru ini didera krisis global belum lama ini.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi Indef Prof. Dr Didiek J. Rachbini, resep yang diberikan oleh IMF kepada negara-negara yang sedang terkena krisis seperti Indonesia (1998) dan Yunani pada saat ini adalah hal yang keliru. Bahkan, dia menilai pemerintah Indonesia di era 1998 telah salah mengikuti saran dari IMF.

“Salah sendiri mengikuti resep IMF, buktinya IMF mengakui telah salah memberikan saran kepada Yunani sehingga membuat krisis di Yunani. Maka IMF juga telah memberikan resep yang salah kepada Indonesia,” ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Sementara itu, IMF sendiri mengakui melakukan kekeliruan dalam menangani paket talangan dana internasional tahap pertama untuk Yunani. Dalam laporannya IMF mengatakan, terlalu optimistis terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi Yunani saat menyepakati paket dengan Uni Eropa pada Mei 2010.

\"Bahkan dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan yang telah disetujui, berbagai ketidakpastian begitu besar sehingga staf tidak mampu membuktikan bahwa utang dapat dipertahankan dengan kemungkinan besar,\" kata IMF dalam laporannya.

Didiek menjelaskan bahwa IMF adalah lembaga kecil. Sehingga apabila dibandingkan dengan kondisi global maka tidak akan berimbang. Tak hanya itu, dia menilai keberadaan IMF telah menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti Amerika Serikat. “Ibaratnya, IMF itu musang berbulu ayam,” katanya.

Untuk itu, dia meminta agar lembaga tersebut dibubarkan saja karena tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Dia pun mengungkapkan beberapa kesalahan resep IMF kepada Indonesia sehingga lembaga internasional itu perlu dibubarkan.

Pertama, meliberalisasi industri perbankan. Kedua, menutup 16 bank. Ketiga, obligasi rekap yang sampai 2030, Indonesia harus menanggung beban utang Rp 1.800 triliun. Dan meliberalisasi industri dan perdagangan sehingga tingkat kemiskinan makin tinggi dan perekonomian Indonesia makin timpang. 

Paket reformasi ekonomi yang ditawarkan IMF di masa lalu, ternyata malah menjerumuskan perekonomian Indonesia hingga saat ini. \"Mereka telah mengakui kesalahan ini karena telah membuat resep-resep yang salah dalam perbaikan ekonomi Indonesia,\" ujarnya.

Kedua, rencana pemerintah membantu IMF berkontradiksi dengan pernyataan pemerintah perihal APBN yang defisit. Akhir-akhir ini, pemerintah rajin menggelontorkan kebijakan penghematan, termasuk penghapusan subsidi.

Dengan begitu, penghapusan subsidi bukanlah karena defisit APBN, melainkan karena agenda pemerintah menyerahkan layanan dasar rakyat kepada mekanisme pasar.

Ketiga, bantuan itu justru memperkuat proyek neoliberalisme dan neokolonialisme yang sekarang ini nyaris sekarat. “Kita tahu, neoliberalisme dan neokolonialisme punya dosa besar dalam menciptakan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga dan, juga sekarang ini, di negara-negara kapitalis maju,” ujarnya.

Keempat, rakyat Indonesia dipaksa untuk membayar krisis ekonomi yang terjadi di eropa. Nantinya, bantuan tersebut akan dipergunakan oleh IMF untuk membaliout bankir-bankir dan korporasi yang ada di eropa.

Cenderung Menyesatkan

Pendapat senada juga dilontarkan Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika. Dia menilai kalau resep ekonomi yang diberikan IMF cenderung menyesatkan. Pasalnya selama ini resep ekonomi yang diberikan malah membuat negara yang dibantu makin terpuruk.

Lebih jauh lagi Erani memaparkan sejak Oktober 1997 rezim Orde Baru meminta bantuan IMF, namun hingga kini kondisi ekonomi Indonesia tidak membaik, justru makin terperosok. Banyak bank yang tutup. Industri nasional terpukul, serta terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di mana-mana.

\"Angka pengangguran membengkak. Harga sembako dan kebutuhan hidup meroket terus. Dan, yang tak bisa dilupakan, uang negara dirampok mafia BLBI,\" ujarnya.

Menurut Erani, Indonesia saat itu dipaksa menjalankan program penyesuaian struktural (SAP): penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, privatisasi, liberalisasi investasi, deregulasi, restrukturisasi perbankan, dan lain-lain.  Indonesia pun terperangkap dalam praktek “kolonialisme baru” atau sering disebut “neokolonialisme”.

Jelas, menurut dia, dosa IMF terhadap Indonesia dan rakyat dunia tak bisa dimaafkan. Di Eropa, rakyat yang marah menyebut IMF sebagai bagian dari “Troika” (IMF, Bank Sentral Eropa, dan Uni Eropa) penghisap kesejahteraan rakyat. Di Amerika Latin, IMF juga dianggap perampok yang telah merampas kesejahteraan dan martabat rakyat di sana.

Namun, Erani juga tidak mengerti kenapa pemerintah Indonesia tiba-tiba memunculkan ide untuk memberi bantuan pinjaman likuiditas kepada IMF. Bantuannya juga tidak kecil minimal US$ 1 miliar. Ide ini benar-benar absurd dan gila di tengah kondisi ekonomi nasional sedang terpuruk, kemiskinan merajalela, pengangguran membengkak, industri kecil terancam kolaps, layanan dasar rakyat memburuk, dan lain-lain.

”IMF punya dosa besar terhadap bangsa ini.  Indonesia telah menjerumuskan ekonomi Indonesia ke titik kehancuran. Bahkan, sampai sekarang ini, rakyat Indonesia masih harus menanggung beban akibat kejahatan IMF tersebut,\"ujarnya.

Seperti publik ketahui UU Minyak dan Gas Bumi, UU No. 4/1998 tentang Kepailitan, PP No 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, PP No 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum oleh warga negara asing (WNA) atau badan hukum asing hingga maksimal 99% dari jumlah saham bank lokal. Itu semua merupakan produk IMF yang sampai sekarang tetap dipertahankan sejak Orde Baru hingga pemerintahan SBY-Boediono.

Anggota Komisi XI DPR  Achsanul Qosasih membenarkan masih adanya resep IMF di masa lalu yang masih tercantum sekarang dalam UU Bulog, UU Perbankan, UU Keuangan Negara, yang akhirnya telah menyulitkan bangsa Indonesia saat ini. Karena itu, saatnya diperlukan inisiatif pemerintah untuk mengubah atau merivisi UU “warisan” IMF tersebut.

\"Pada saat ini, pemerintah dan DPR sedang melakukan beberapa revisi atas UU tersebut. Seperti contohnya UU Bulog di Komisi VI DPR sedang dibahas, begitu pula dengan Komisi XI DPR sedang bahas UU Perbankan. Kemudian diharapkan pemerintah dan DPR menyepakati hal-hal yang terbaik untuk Indonesia,\" katanya, kemarin.

\"Indonesia sudah lepas atas beban utang IMF sejak tahun 2008, sehingga ketergantungan kita kepada mereka sudah tidak ada. Oleh karenanya, kita bisa bergerak bebas untuk menata perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dan bisa mensejahterakan rakyat,\" tandas Achsanul.

Achsanul pun menuturkan perbaikan akan dilakukan dalam sisi UU dikarenakan IMF telah menanamkan pengaruhnya di UU tersebut. Melihat UU yang diwariskan oleh IMF ini tidak menguntungkan Indonesia. \"UU warisan IMF ini semestinya diubah untuk menjadikan perekonomian kita menjadi stabil dan mendahulukan kepentingan nasional,\" tuturnya.

Lebih lanjut, Achsanul juga menjelaskan formulasi bantuan yang diberikan IMF sering kali tidak tepat dalam membantu masalah keuangan suatu negara. Bahkan syarat pinjaman yang ditetapkan cenderung memperlemah kedaulatan sistem keuangan sebuah bangsa.

Ekonom FEUI  Aris Yunanto mengatakan, pemerintah Indonesia seharusnya tidak lagi menggunakan resep-resep yang diberikan IMF saat ini. “Resep-resep IMF seperti terbukanya bank asing masuk ke bank lokal adalah resep yang tepat saat terjadi krisis di waktu lalu, tapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Namun sekarang sudah tidak krisis, PP dan UU itu perlu direvisi,” ujarnya. nurul/iqbal/bari/iwan