Kelaparan, Korupsi dan Penghargaan FAO - Oleh: Prof. Dr. Albiner Siagian, Guru Besar Tetap Ilmu Gizi FKM USU

Pada pertengahan Juni 2013 ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) akan memberikan penghargaan kepada 35 negara dari berbagai kawasan, terutama Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, atas keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan di negaranya masing-masing. Indonesia adalah salah satu negara yang akan menerima penghargaan ini.

Menurut FAO, Indonesia berhasil meningkatkan produksi pangannya dan karenanya mengurangi kelaparan dan kemiskinan. Pemberian penghargaan ini mengisyaratkan bahwa Indonesia berada pada jalur yang benar (on the right tract) menuju target tujuan pembangunan millennium pada tahun 2015 (The Millennium Development Goals, MDGs).

Pada MDGs telah disepakati delapan butir tujuan pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015. Kedelapan butir kesepakatan tersebut menempatkan isu kemiskinan dan kelaparan sebagai sasaran pembangunan yang pertama. Butir pertama itu menyatakan bahwa semua negara yang terikat dalam MDGs sepakat untuk mengurangi penduduk yang kelaparan menjadi separuh dari jumlah penduduk yang kelaparan pada 2000. Keadaan tersebut ditargetkan akan tercapai pada tahun 2015. Indonesia adalah salah satu negara yang meneken kesepakatan itu.

Secara global, tampaknya dunia gagal mencapai target yang ditetapkan pada butir pertama tujuan pembangunan millenium itu. Sebagai gambaran, pada saat MDGs disepakati jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan adalah sekitar 600 juta. Sesuai dengan target, angka itu akan diturunkan menjadi 300 juta pada tahun 2015. Akan tetapi, pada dua per tiga jalan menuju tahun 2015, jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan justru meningkat menjadi 1 miliar. Angka itu cenderung bertahan hingga tahun ini, padahal tahun 2015 sudah di depan mata. Ini berarti bahwa jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan bukannya berkurang, malahan bertambah.

Pada dasarnya, kelaparan yang terjadi di dunia ini, termasuk di Indonesia, adalah sebuah ironi. Hal itu berbeda dengan kelaparan yang terjadi di masa perang, pada masa kekeringan, atau pada masa gagal produksi pangan. Fakta menunjukkan bahwa produksi pangan dunia cukup memberi makan semua penduduk dunia, bahkan lebih. Persoalannya adalah akses ke pangan oleh sebagian orang yang terbatas oleh keadaan ekonomi dan kebijakan.

Lalu, bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Pada tahun 2000, pada saat kesepakatan MDGs diteken, prevalensi balita yang menderita kurang gizi (gizi kurang dan gizi buruk) adalah 24,6%. (Prevalensi kurang gizi pada balita menggambarkan secara cukup akurat jumlah penduduk yang menderita kelaparan.) Itu berarti bahwa pada tahun 2000, perevalensi penduduk Indonesia yang menderita kelaparan adalah 24,6%. Bentuk kelaparan ini adalah mulai dari yang tidak jelas lagi makan apa hari ini dan besok, mengurangi frekuensi makan, hingga mengurangi kuantitas dan kualitas makanan.

Selanjutnya, menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, prevalensi kurang gizi pada balita adalah 17,9%, yang terdiri atas 13,0% (gizi kurang) dan 4,9% (gizi buruk).. Dengan demikian prevalensi penduduk Indonesia yang menderita kelaparan pada tahun 2010 adalah 17,9%.

Dengan waktu yang ditetapkan MDGs hanya 2 tahun lagi, tampaknya Indonesia akan sulit mencapai target, yaitu jumlah penduduk yang kelaparan menjadi 12,3%, karena secara rata-rata kemampuan Indonesia menurunkan persentase penduduk yang kelaparan adalah kira-kira 0,7% per tahun (pada kurun waktu tahun 2000-2010). Akan tetapi, kemampuan Indonesia yang secara taat asas menurunkan persentase penduduk yang kelaparan (yang berarti juga menurunkan jumlah penduduk yang miskin) patut disyukuri. Inilah dasar bagi FAO memberikan penghargaan bagi Indonesia.

Korupsi dan Kelaparan

Mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan kesuburannya tanahnya yang baik, mestinya Indonesia mampu mencapai target yang ditetapkan dalam MDGs. Akan tetapi, kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan pertanian kurang memihak kepada masyarakat miskin. Persoalan menjadi makin sulit ketika korupsi terus merajalela.

Salah satu akar persoalan kemiskinan saat ini adalah banyaknya kekayaan dan uang negara yang seharusnya menjadi hak rakyat diraup oleh segelintir orang. Negara ini tidak perlu menghabiskan uang puluhan triliunan rupiah (yang dijarah oleh koruptor) untuk mengatasi persoalan kelaparan di negeri ini.

Prof Soekirman, seorang pakar gizi pembangunan dari Institut Pertanian Bogor, pernah mengatakan, “Selama pemerintah tidak demokratis dan transparan, selama KKN masih ada, masalah kurang gizi dan kelaparan tidak akan bisa diatasi”. Yang dimaksud KKN oleh Prof Soekirman adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindakan korupsi adalah perbuatan merampas hak orang lain. Akibatnya akan sangat luas. Salah satu buah pahit akibat korupsi adalah munculnya kurang gizi pada balita dan kelaparan.

Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang tidak tumbuh dengan baik tidak akan menyediakan lapangan pekerjaan.

Pengangguran akan meningkat. Keluarga kehilangan sumber pendapatan. Akibatnya, kemampuan mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi sirna. Dampak akhirnya adalah kurang gizi dan kelaparan.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pedang terhunus untuk koruptor janganlah disarungkan kembali, karena membiarkan koruptor merajalela sama saja dengan membiarkan rakyat kelaparan dan pada akhirnya membiarkan negara ini terperosok ke jurang kemiskinan dan kesengsaraan. (analisadaily.com)

Related posts